Headline.co.id, Gorontalo ~ Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) pembaruan Standar Operasional Prosedur (SOP) penatausahaan aset Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang digelar Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Gorontalo pada Selasa. Kegiatan tersebut diikuti perwakilan Biro PBJ dan seluruh pengurus barang OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo. Pembaruan SOP ditujukan untuk menyelaraskan proses pengadaan dengan pencatatan aset, memperkuat pengendalian internal, dan mencegah masalah administrasi dalam pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD).
Biro PBJ diwakili Muksin Lapamusu, selaku Pengurus Barang Biro PBJ. Keterlibatan biro tersebut menjadi bagian dari upaya menghubungkan proses pengadaan barang dan jasa dengan penatausahaan aset pada masing-masing perangkat daerah.
Integrasi data pengadaan menjadi dasar pencatatan aset
Muksin menjelaskan, kelengkapan dan keakuratan dokumen sejak barang atau pekerjaan diperoleh melalui proses pengadaan berpengaruh pada kualitas administrasi aset. Karena itu, data kontrak dan dokumen serah terima pekerjaan perlu tertib dan akurat agar dapat menjadi dasar pencatatan awal serta pembukuan aset.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
“Biro PBJ memiliki peran dalam memastikan proses pengadaan barang dan jasa berjalan sesuai ketentuan, didukung dokumentasi yang tertib, serta menghasilkan data kontrak dan dokumen serah terima pekerjaan yang akurat. Kelengkapan informasi tersebut menjadi salah satu dasar penting bagi pengurus barang dalam melakukan pencatatan awal dan pembukuan aset, sehingga dapat meminimalkan risiko ketidaksesuaian data maupun kesalahan klasifikasi aset,” kata Muksin usai kegiatan, Kamis (19/11/2026).
Pernyataan itu menegaskan kaitan dokumentasi pengadaan dan pencatatan BMD. Informasi yang lengkap dari tahap pengadaan membantu pengurus barang mencatat aset dengan data yang sesuai serta mengurangi risiko kesalahan klasifikasi.
Pembaruan SOP untuk benahi penatausahaan BMD
Bimtek updating SOP menjadi forum untuk menyamakan pemahaman para pengurus barang sekaligus memperkuat sistem pengendalian internal. Pembaruan prosedur dilakukan agar administrasi dan penatausahaan aset lebih sistematis, terstandar, serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Selain membenahi tata cara pencatatan, updating SOP diarahkan untuk mengidentifikasi dan memperbaiki kelemahan dalam pengelolaan aset. Langkah tersebut diharapkan dapat mencegah ketidaktertiban administrasi maupun temuan berulang dalam pemeriksaan.
Sinergi BKAD, Biro PBJ, dan pengurus barang OPD diperlukan untuk membangun tata kelola aset yang terintegrasi. Pengelolaan itu mencakup rangkaian proses mulai dari perencanaan dan pengadaan, kemudian penatausahaan, hingga pemanfaatan dan penghapusan aset.
Pemerintah Provinsi Gorontalo berharap pembaruan SOP dapat meningkatkan kualitas pengelolaan BMD sekaligus memperkuat pengendalian internal. Upaya tersebut juga ditujukan untuk meminimalkan kesalahan administrasi dan potensi temuan berulang dalam pemeriksaan oleh aparat pengawasan.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.




















