Headline.co.id, Jakarta ~ Direktorat Jenderal Pesantren memfinalisasi Rencana Strategis (Renstra) untuk menentukan prioritas kerja pada Tahun Anggaran 2027. Pembahasan berlangsung pada 19-20 November 2026 di Jakarta, dengan fokus memastikan program dan indikator kinerja sesuai kebutuhan pesantren serta karakteristik pendidikan yang dibina masing-masing direktorat. Direktur Jenderal Pesantren Basnang Said mengatakan, penyusunan Renstra perlu menjadi dasar bagi program yang benar-benar diperlukan, bukan sekadar pemenuhan dokumen perencanaan. Penyelarasan program, pembagian tanggung jawab, dan dukungan anggaran turut dibahas dalam forum tersebut.
Finalisasi Renstra Ditjen Pesantren diarahkan untuk mempertajam kebijakan dan menyelaraskan sasaran program. Setiap direktorat diharapkan memiliki agenda kerja yang terukur dan sesuai mandatnya, dengan mempertimbangkan perbedaan karakteristik lembaga pendidikan pesantren yang berada dalam pembinaan masing-masing.
“Setiap direktorat harus memiliki program dan indikator kinerja yang spesifik sesuai dengan karakteristik lembaga yang menjadi tanggung jawab pembinaannya. Jangan sampai program yang disusun tidak mencerminkan kebutuhan dan mandat masing-masing direktorat,” kata Basnang, Kamis (19/11/2026).
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Renstra Ditjen Pesantren harus sesuai karakteristik lembaga
Basnang menekankan, Renstra harus membantu menentukan hal yang benar-benar perlu dikerjakan. Karena itu, rumusan program perlu ditelaah dari sasaran yang hendak dicapai, indikator keberhasilan, hingga dampak yang diharapkan bagi pesantren.
Pendekatan program, menurut Basnang, tidak dapat diseragamkan karena lembaga pendidikan yang dibina tiap direktorat memiliki karakteristik berbeda. Perbedaan tersebut perlu tercermin dalam sasaran dan indikator kinerja, agar program yang disusun sesuai dengan kebutuhan serta mandat pembinaan.
Salah satu perhatian dalam pembahasan adalah pengembangan Ma’had Aly. Sebagai pendidikan tinggi pesantren, Ma’had Aly memerlukan perencanaan yang lebih komprehensif, termasuk untuk penguatan sarana dan prasarana serta peningkatan kualitas akademik.
Basnang mendorong pembentukan kelompok kerja khusus untuk mengidentifikasi kebutuhan dan merumuskan langkah pengembangan Ma’had Aly secara lebih mendalam. Dorongan itu menjadi bagian dari upaya agar perencanaan pengembangan pendidikan tinggi pesantren memiliki fokus yang jelas.
Pendidikan formal pesantren juga dibahas, mencakup Pendidikan Muadalah, Satuan Pendidikan Muadalah (SPM), dan Pendidikan Diniyah Formal (PDF). Ketiganya memiliki karakteristik, kebutuhan, dan standar layanan yang perlu diterjemahkan secara tepat ke dalam program pembinaan. Dengan begitu, kebijakan tidak hanya berorientasi pada target kelembagaan, tetapi juga menyentuh kebutuhan penyelenggaraan pendidikan di pesantren.
Program dan anggaran dibahas bersama
Forum finalisasi turut membahas hubungan perencanaan strategis dan penganggaran. Materi mengenai hal itu disampaikan Kepala Biro Perencanaan dan Penganggaran Sekretariat Jenderal Kementerian Agama Kastolan serta Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) Ahmad Hidayatullah.
Dalam pembahasan tersebut, target kinerja ditekankan perlu ditopang anggaran yang realistis dan proporsional. Prioritas program harus disusun dengan melihat kebutuhan dan urgensi, sekaligus mempertimbangkan ketersediaan sumber daya agar rencana yang ditetapkan dapat dilaksanakan secara efektif.
Selain pembiayaan program, Basnang menyoroti pembagian kewenangan dan tanggung jawab dalam struktur kelembagaan baru di lingkungan Ditjen Pesantren. Kejelasan itu diperlukan dalam pelaksanaan program, pengelolaan sumber daya manusia, serta tata kelola anggaran.
Dukungan pembiayaan, kata Basnang, juga perlu memperhatikan keseimbangan kebutuhan pusat dan daerah. Penguatan operasional sekretariat Ditjen Pesantren turut menjadi perhatian dalam pembahasan dukungan tersebut.
Prioritas kerja untuk Tahun Anggaran 2027
Hasil finalisasi Renstra menjadi dasar untuk menentukan prioritas kerja Ditjen Pesantren pada Tahun Anggaran 2027. Dokumen itu diharapkan menggambarkan arah kebijakan organisasi sekaligus memastikan setiap direktorat memiliki agenda kerja yang terukur, sesuai mandat, dan berorientasi pada kebutuhan pengembangan pesantren.
Basnang menyatakan transformasi kelembagaan Ditjen Pesantren perlu berjalan seiring dengan penguatan kualitas pendidikan, tata kelola, dan layanan bagi pesantren di seluruh Indonesia. “Transformasi kelembagaan Ditjen Pesantren dapat berjalan seiring dengan penguatan kualitas pendidikan, tata kelola, dan layanan bagi pesantren di seluruh Indonesia,” pungkasnya.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.

















