Headline.co.id ~ Realisasi Kredit Program Perumahan (KPP) atau KUR Perumahan mencapai Rp30,14 triliun hingga 17 November 2026 dan menjangkau 123.209 debitur di seluruh Indonesia. Rincian penyaluran itu disampaikan dalam kegiatan kolaborasi pembiayaan perumahan bersama Bank BRI dan sosialisasi rumah subsidi BP Tapera di Kantor Bupati Serang, Banten, Kamis (19/11/2026). Pembiayaan paling besar mengalir ke sisi permintaan, dengan nilai Rp19,80 triliun atau 65,70 persen dari total penyaluran. Pemerintah menyatakan program ini ditujukan untuk memudahkan akses pembiayaan hunian dan usaha serta membantu masyarakat agar tidak terjerat rentenir.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan, pemerintah perlu mengawal kebijakan Presiden Prabowo Subianto agar manfaatnya dirasakan masyarakat melalui proses pembiayaan yang cepat, mudah, dan bebas korupsi.
“Pemerintah melalui Kementerian PKP harus memastikan, mengawal serta memastikan langsung kebijakan-kebijakan yang dibuat Presiden Prabowo agar dapat langsung dirasakan oleh masyarakat, baik dalam kecepatan, kemudahan, dan anti korupsi dalam prosesnya,” ujar Maruarar dalam kegiatan tersebut.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Penyaluran KUR Perumahan didominasi sisi permintaan
Dari total penyaluran hingga 17 November 2026, pembiayaan sisi permintaan atau demand side mencapai Rp19,80 triliun dan menjangkau 118.942 debitur. Dana tersebut lain digunakan untuk renovasi rumah sebesar Rp14,47 triliun, pembelian rumah Rp3,27 triliun, serta pembangunan rumah untuk mendukung usaha Rp2,07 triliun.
Adapun pembiayaan sisi penyediaan atau supply side tercatat Rp10,34 triliun, setara 34,30 persen dari total penyaluran. Pembiayaan ini menjangkau 4.267 pelaku usaha, terdiri atas pengembang perumahan dengan penyaluran Rp5,92 triliun, pedagang bahan bangunan Rp3,21 triliun, dan penyedia jasa konstruksi Rp1,22 triliun.
Menurut Maruarar, KUR Perumahan menghubungkan pembiayaan usaha dengan penyediaan hunian layak. Dukungan kepada pengembang, kontraktor, dan pedagang bahan bangunan juga diarahkan untuk menggerakkan ekonomi daerah.
“KUR Perumahan dibuat oleh Presiden Prabowo supaya rakyat tidak terjerat rentenir. Negara sebesar Indonesia harus bisa membebaskan rakyatnya dari rentenir dengan proses yang mudah, murah, dan cepat,” kata Menteri PKP.
Di 30 bank dan lembaga penyalur, Bank BRI mencatat realisasi terbesar, yakni Rp13,73 triliun. BRI masih memiliki sisa kuota plafon sekitar Rp5,54 triliun.
Realisasi KUR Perumahan di Banten dan Kabupaten Serang
Di Provinsi Banten, penyaluran KUR Perumahan mencapai Rp1,008 triliun kepada 2.716 debitur. Kota Serang mencatat realisasi Rp61,71 miliar untuk 133 debitur. Dalam kegiatan di Kabupaten Serang, direncanakan pula closing pembiayaan sebesar Rp400 miliar dari 844 debitur potensial.
Kegiatan tersebut diikuti 300 peserta, yang berasal dari kalangan pengembang, kontraktor, pemilik toko bahan bangunan, pelaku UMKM, dan calon penerima KPR Sejahtera FLPP. BP Tapera menyosialisasikan kemudahan pengajuan KPR subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah, baik untuk rumah tapak maupun rumah susun.
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto menyatakan, program itu membantu masyarakat desa meningkatkan ekonomi keluarga. “Kami dengan program KUR Perumahan, masyarakat desa sangat terbantu dengan terobosan yang ada dan dalam hal ini Menteri PKP turun langsung mengenai permasalahan dan memberikan solusinya dalam meningkatkan perekonomian keluarga,” ujarnya.
Bupati Serang Ratu Rachmatuzakiyah mengapresiasi dukungan Kementerian PKP dalam penanganan rumah tidak layak huni (RTLH). Dari 7.112 unit RTLH yang tercatat di Kabupaten Serang, sebanyak 1.788 unit telah mendapatkan alokasi penanganan dari kementerian.
“Atas nama Pemerintah Kabupaten Serang, apresiasi setinggi-tingginya beserta seluruh jajaran atas kegiatan siang hari ini. Berdasarkan data yang kami dapatkan, ada sebanyak 7.112 unit RTLH yang harus ditangani dan kami mendapatkan dari Kementerian PKP 1.788. Terima kasih banyak. Ini membuktikan bahwa kita saling bersinergi untuk memenuhi kebutuhan rumah yang layak huni,” ungkap Ratu.
Dalam kesempatan itu, KUR Perumahan diserahkan secara simbolis kepada enam nasabah. Kegiatan turut dihadiri Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho, Wakil Gubernur Banten Achmad Dimyati Natakusumah, serta sejumlah pejabat dan pemangku kepentingan sektor perumahan.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.



















