Headline.co.id, Jakarta ~ Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Kristomei Sianturi menekankan kolaborasi lintas lembaga dan kecepatan mengambil keputusan sebagai kunci penanggulangan bencana. Pesan itu disampaikan dalam pembekalan kepada 66 peserta didik Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi (Sespimti) Polri Dikreg ke-36 Tahun Anggaran 2026 di Gedung Hoegeng Iman Santoso, Sespim Lemdiklat Polri, Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Kamis (19/11/2026). Menurutnya, kerja terpadu dan respons cepat diperlukan untuk menyelamatkan jiwa serta meminimalkan kerugian, termasuk ketika pimpinan harus bertindak dengan waktu dan informasi yang terbatas.
Dalam pembekalan bertajuk “Kepemimpinan dalam Penanggulangan Bencana dan Penanganan Krisis” itu, Kristomei memperkenalkan empat prinsip kerja yang dianalogikan seperti tali: kolaborasi, responsif, integratif, dan sinkronisasi. Empat untai yang dipilin menjadi satu, menurut pemaparannya, lebih kuat daripada jika berdiri sendiri.
Peserta pembekalan terdiri atas 56 perwira menengah Polri berpangkat Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol), delapan perwira menengah TNI dari TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara, serta dua peserta dari Kejaksaan Agung.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Kolaborasi dan respons cepat dalam penanggulangan bencana
Kristomei menjelaskan, kolaborasi berarti seluruh lembaga, termasuk Polri dan TNI, bekerja untuk mencapai satu tujuan. Prinsip responsif mengharuskan peringatan dini segera diterjemahkan menjadi penugasan dan tindakan di lapangan.
Adapun integratif berarti data dan sumber daya dipadukan dalam satu komando. Sinkronisasi memastikan waktu dan peran setiap lembaga berjalan selaras sehingga tidak terjadi tumpang tindih.
Dalam penanganan bencana, Polri memiliki empat peran strategis. Peran itu mencakup mendukung evakuasi bersama Basarnas dan TNI; mengamankan jalur evakuasi serta distribusi bantuan; mengidentifikasi korban melalui Tim Disaster Victim Identification (DVI) sekaligus melayani keluarga korban; serta melindungi kelompok rentan dan menegakkan hukum.
Kristomei menyebut ego sektoral sebagai salah satu hambatan terbesar. “Ego sektoral merupakan salah satu hambatan terbesar dalam penanganan bencana,” demikian penekanan dalam materi pembekalan tersebut. Seluruh unsur dan potensi daerah, lanjut materi itu, perlu bekerja di bawah satu komando terpadu.
Pimpinan di lapangan juga dituntut berani mengambil keputusan secara cepat dan tepat, meskipun menghadapi keterbatasan waktu dan informasi. Kecepatan mengambil keputusan menjadi bagian penting dari upaya melindungi masyarakat dan mengurangi dampak bencana.
Kesiapan daerah dan dukungan teknologi
Untuk memperkuat kesiapsiagaan, setiap daerah perlu memiliki peta dan kajian risiko bencana yang akurat sesuai karakteristik wilayah. Dokumen tersebut perlu dilengkapi langkah mitigasi dan prosedur operasi standar (SOP) tanggap darurat.
Pemerintah daerah menjadi garda terdepan dalam penanganan bencana. BNPB siap memberikan dukungan apabila skala bencana melampaui kapasitas daerah. Karena itu, para calon pimpinan perlu memahami peran dan tanggung jawabnya berdasarkan kajian risiko serta potensi ancaman di wilayah masing-masing.
Modernisasi penanggulangan bencana juga perlu ditopang integrasi data digital dan pemanfaatan teknologi. Namun, kemampuan operasional konvensional tetap harus dipelihara, termasuk membaca peta fisik, menggunakan kompas, dan mengoperasikan radio komunikasi darurat. Keterampilan itu diperlukan ketika jaringan seluler dan infrastruktur digital tidak dapat berfungsi akibat bencana.
Dalam mendukung operasi, pengerahan alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI dan Polri perlu dioptimalkan secara terukur. Pemanfaatan sarana dan prasarana dalam negeri harus mempertimbangkan kecepatan respons, efektivitas pencapaian sasaran, serta efisiensi anggaran operasional.
Peran pimpinan dan ukuran keberhasilan penanganan
Pembekalan itu dinilai penting bagi peserta Sespimti yang berpeluang menduduki jabatan strategis, termasuk kepala kepolisian daerah (Kapolda). Dalam situasi bencana, tanggung jawab pimpinan wilayah tidak hanya mencakup keamanan dan ketertiban, tetapi juga perlindungan keselamatan jiwa dan harta benda masyarakat.
Keberhasilan penanganan bencana, menurut Kristomei, dapat dilihat dari masyarakat yang terlindungi dan terevakuasi tepat waktu, bantuan pertama yang cepat tiba di setiap titik pengungsian, serta pulihnya layanan dasar dan penghidupan masyarakat dalam waktu sesingkat mungkin.
Melalui pembekalan tersebut, ia berharap lahir pimpinan yang adaptif, menggunakan data dalam mengambil keputusan, dan mampu membangun kolaborasi lintas sektor. Kepemimpinan di tengah krisis diharapkan menjadi fondasi bagi ekosistem penanggulangan bencana yang tangguh, responsif, dan mengutamakan keselamatan masyarakat.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.


















