Headline.co.id ~ Pengemudi kurir online yang tergabung dalam Front Driver Transportasi Online Indonesia (FDTOI) meminta pemerintah menetapkan regulasi khusus tarif pengantaran barang dan makanan. Permintaan itu disampaikan kepada Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid setelah perwakilan FDTOI bertemu pimpinan DPR RI pada Kamis (19/11/2026). Para pengemudi menilai belum adanya standar tarif yang jelas membuat persaingan antaraplikator menekan pendapatan mereka. Mereka mengusulkan tarif bawah dan tarif atas, serta kompensasi untuk layanan multistop dan waktu tunggu.
Persoalan tarif kurir online itu mencakup lebih dari sekadar biaya berdasarkan jarak. Dalam pertemuan dengan Meutya, pengemudi juga menyoroti potongan komisi aplikator, beban barang yang tidak sebanding dengan pembayaran, risiko keselamatan, serta pencairan pendapatan yang berbeda-beda antarplatform.
Regulasi Tarif Kurir Online Perlu Masukan Lintas Pihak
Meutya mengatakan pemerintah tengah merumuskan pengaturan yang dapat menjadi dasar penetapan biaya layanan pengantaran barang dan makanan. Menurut dia, kedua layanan tersebut memiliki karakteristik berbeda dari transportasi daring untuk penumpang.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Ia menyebut pengaturan tarif untuk pengantaran barang dan makanan merupakan model baru yang belum memiliki rujukan regulasi seragam di berbagai negara. Karena itu, pemerintah perlu mendengarkan masukan dari berbagai pihak.
“Dan karena memang model baru, ini tentu harus mendengarkan masukan dari banyak pihak,” ujar Meutya.
Penyusunan regulasi juga membutuhkan koordinasi lintas kementerian karena sejumlah komponen berkaitan dengan kewenangan instansi lain, termasuk Kementerian Perhubungan. Meutya mengatakan pemerintah akan menghimpun masukan pengemudi sebelum merumuskan kebijakan lebih lanjut.
“Kami tidak bisa menentukan sendiri sebelum bentuk keluar. Jadi dari sini nanti hasil komponen itu kita juga akan sampaikan kepada Menteri Perhubungan,” katanya.
Perwakilan FDTOI Ade Putra mengatakan pengemudi kurir berbasis aplikasi belum memiliki landasan penetapan tarif yang memadai untuk melindungi pendapatan. Menurut dia, persaingan antaraplikator, terutama saat platform baru berupaya menarik konsumen, ikut membuat tarif layanan semakin rendah.
Ade menilai ketentuan yang ada juga menciptakan ketimpangan pengemudi pengantaran penumpang dan pengemudi barang maupun makanan. Pekerjaan kurir memiliki kompleksitas yang belum sepenuhnya tercermin dalam perhitungan berbasis jarak.
Multistop dan Pesanan Gabungan Jadi Beban Tambahan
Dalam pengantaran barang, pengemudi dapat menerima pesanan instan, multistop, atau beberapa paket sekaligus. Pada layanan multistop, mereka mengambil barang dari satu titik lalu mengantarkannya ke beberapa lokasi. Namun, menurut Ade, pembayaran yang diterima belum sepenuhnya mencerminkan jumlah paket dan titik pengantaran.
Pada layanan makanan, persoalan serupa muncul dalam pesanan gabungan atau double order. Pengemudi harus mendatangi lebih dari satu restoran sebelum mengantarkan pesanan kepada konsumen. Ade mengatakan tambahan pekerjaan dan waktu itu belum mendapat kompensasi sepadan, meskipun konsumen membayar biaya pengantaran sesuai ketentuan masing-masing pesanan.
Ade mengusulkan regulasi menetapkan batas tarif bawah dan batas tarif atas untuk pengantaran barang dan makanan. Tarif layanan pengantaran penumpang dapat menjadi salah satu acuan, tetapi pengaturannya tetap perlu memperhitungkan karakteristik pekerjaan kurir.
Ia juga meminta biaya tambahan untuk multistop dan kompensasi waktu tunggu saat pengemudi menunggu pesanan disiapkan di restoran. Sejumlah platform, kata Ade, sudah menerapkan tambahan pembayaran untuk pemberhentian berikutnya dalam multistop. Namun, besarannya dinilai belum cukup mengatasi persoalan rendahnya tarif dasar.
Beban Barang dan Pencairan Pembayaran Disorot
Ade turut menyoroti risiko mengangkut barang dengan ukuran dan bobot beragam. Pengemudi kadang menerima paket besar atau berdimensi panjang yang membutuhkan penanganan khusus. Membawa beberapa barang sekaligus dalam satu perjalanan dinilai berpotensi membahayakan keselamatan.
Di sisi lain, pengemudi menghadapi risiko sanksi atau suspensi jika menolak pesanan yang dinilai tidak sesuai dengan kemampuan kendaraan maupun kapasitas angkut.
FDTOI juga menyampaikan persoalan pencairan pendapatan. Menurut Ade, ada platform yang membutuhkan waktu lebih lama untuk mencairkan pembayaran dibandingkan platform lain yang menyediakan pencairan lebih cepat. Keterlambatan menjadi kendala karena pengemudi memerlukan dana operasional harian, termasuk untuk membeli bahan bakar.
Sebelum bertemu Meutya, perwakilan FDTOI menyampaikan aspirasi kepada pimpinan DPR RI pada 19 November 2026. Mereka bertemu Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Sari Yuliati.
Dalam audiensi itu, DPR mendorong percepatan penyusunan Peraturan Pemerintah (PP) turunan serta sinkronisasi pembahasan rancangan undang-undang di Badan Legislasi (Baleg) dan Komisi V DPR RI agar pengaturan transportasi daring tidak tumpang tindih. Dasco juga menghubungi Meutya untuk memfasilitasi dialog mengenai mekanisme pengaturan tarif pengantaran barang dan makanan.
Perwakilan FDTOI menyebut organisasi mereka terdiri atas sejumlah aliansi organisasi dan serikat pekerja dari 19 kota di Indonesia. Mereka berharap pengemudi daerah turut mendapat ruang untuk menyampaikan kondisi di lapangan, bukan hanya perwakilan di tingkat pusat.
Meutya mengapresiasi masukan tersebut dan mengatakan sejumlah persoalan yang disampaikan belum masuk dalam hal yang telah dikaji pemerintah. “Ini masukannya sangat komplit, real, dan langsung to the point. Jadi kita juga terima kasih. Memang dari yang kami exercise, bagian ini belum masuk,” ujar Meutya.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.



















