Headline.co.id ~ Headline.co.id, Jakarta — Direktorat Jenderal Pesantren Kementerian Agama menggandeng Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) untuk merumuskan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Kepengasuhan Pesantren. Perumusan itu dibahas dalam rapat koordinasi di Kantor Kementerian Agama, Jakarta, Rabu (18/11/2026). Penyusunan standar ditujukan untuk mendukung mutu pendidikan pesantren sekaligus menjaga keselamatan, kenyamanan, dan keamanan santri. Prosesnya akan dijalankan melalui Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Pusat Pengembangan Kompetensi (Pusbangkom) Kemenag.
SKKNI Kepengasuhan Pesantren akan menjadi acuan kompetensi kerja nasional bagi pengasuh. Namun, sertifikasi yang nantinya dilakukan tidak ditujukan kepada kiai, melainkan tim manajemen kepesantrenan, seperti musyrif dan musyrifah, pendamping santri, manajer kepesantrenan, serta direktur kepesantrenan.
Direktur Jenderal Pesantren, Basnang Said, mengatakan standar tersebut diharapkan membantu memastikan pengasuhan santri berjalan dengan aman dan bermutu. Menurut dia, penyusunan SKKNI juga menjadi pengakuan negara atas peran pengasuh yang selama ini menjalankan tugas berdasarkan tradisi dan keteladanan.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
“Pesantren-pesantren ke depan akan memiliki standar-standar kepengasuhan. Standar kepengasuhan ini yang dipastikan menjamin keselamatan, kenyamanan dan keamanan santri,” kata Basnang dalam rapat koordinasi tersebut.
SKKNI Kepengasuhan Pesantren Bukan untuk Menyeragamkan
Basnang menegaskan, standar nasional yang dirumuskan tidak dimaksudkan untuk menghapus kekhasan setiap pesantren. Kompetensi dasar akan disusun bersama, sementara corak pengasuhan masing-masing pesantren tetap dihormati.
“Kekhasan setiap pesantren tetap dihormati. Yang kita bangun adalah kompetensi dasar yang sama, agar setiap santri mendapat pengasuhan yang aman, ramah anak, dan bermutu,” ujarnya.
Ia menyebut pengasuhan sebagai bagian penting dari pendidikan pesantren. “Pengasuhan adalah jantung pendidikan pesantren. Para pengasuh telah lama menjalankan amanah ini dengan keikhlasan. Melalui SKKNI, negara hadir untuk mengakui dan menguatkan peran mereka,” kata Basnang.
Komisioner BNSP Muhammad Nur Hayid mengapresiasi rencana perumusan standar tersebut. Ia berharap SKKNI dapat mendukung tata kelola dan layanan kepengasuhan yang lebih baik, profesional, serta akuntabel.
Nur Hayid mengatakan rancangan standar akan dibahas dengan para pengasuh pesantren di seluruh Indonesia. “Saya mengapresiasi, dan tentu rancangan ini akan didiskusikan melalui hearing dengan para pengasuh pesantren seluruh indonesia karena stakeholder utama dalam rancangan ini ke depan adalah pesantren-pesantren di seluruh Indonesia,” ujarnya.
Ia juga menjelaskan bahwa sertifikasi kompetensi tidak akan menyasar kiai. Fokusnya adalah tim manajemen kepesantrenan yang terlibat dalam pengasuhan dan pendampingan santri.
“Yang pasti sertifikasi ini untuk kepengasuhan pesantren tidak dalam rangka sertifikasi kiainya, kiai tidak akan disertifikasi, yang disertifikasi adalah tim manajemen, misalnya musyrif dan musyrifahnya, pendamping santri, manager di kepesantrenan dan mungkin direktur kepesantrenan,” ungkap Nur Hayid.
Standar Memuat Pengetahuan, Keterampilan, dan Sikap Kerja
Pengasuh pesantren mendampingi santri selama 24 jam. Tugas mereka mencakup kegiatan mengajar, membimbing ibadah, menanamkan akhlak, merawat kesehatan dan kesejahteraan, serta menjaga keselamatan santri di asrama.
Hingga kini, belum ada acuan nasional mengenai kompetensi yang perlu dimiliki pengasuh pesantren. Kualitas pengasuhan masih bergantung pada pengalaman dan kebijakan masing-masing pesantren.
SKKNI disusun untuk mengisi kebutuhan tersebut dengan merumuskan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan pengasuh. Rumusannya akan tetap berakar pada tradisi pesantren dan selaras dengan prinsip perlindungan anak serta pemenuhan hak santri. Setelah ditetapkan, standar itu akan menjadi dasar sertifikasi kompetensi pengasuh melalui LSP.
Perumusan SKKNI Melalui Enam Tahap
Penyusunan SKKNI Kepengasuhan Pesantren direncanakan berlangsung melalui enam tahap. Pertama, pembentukan tim perumus yang melibatkan unsur Ditjen Pesantren, praktisi pengasuhan, akademisi, asosiasi pesantren, dan pakar terkait.
Kedua, tim menggelar diskusi kelompok terarah (FGD) dan brainstorming untuk menggali kebutuhan di lapangan serta memetakan fungsi kerja pengasuhan. Ketiga, hasil pemetaan disusun menjadi unit-unit kompetensi beserta kriteria unjuk kerjanya.
Tahap keempat adalah hearing dan uji publik untuk mengonsultasikan rancangan kepada pemangku kepentingan. Berikutnya, rancangan dibahas dalam prakonvensi sebagai penyempurnaan akhir. Pada tahap keenam, rancangan disahkan bersama dalam konvensi atau sidang paripurna sebagai dasar pengusulan penetapan SKKNI.
Setiap tahapan dirancang partisipatif agar standar yang dihasilkan mencerminkan praktik pengasuhan di pesantren yang beragam. Kerja sama Ditjen Pesantren, BNSP, dan LSP Pusbangkom Kemenag diharapkan dapat mendorong pengasuh yang kompeten dan tersertifikasi serta mendukung pesantren yang aman, nyaman, dan berpihak pada tumbuh kembang santri.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.















