Headline.co.id ~ Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) membuka ruang evaluasi atas pemutusan akses konten digital setelah muncul informasi mengenai sekitar 94 konten yang penanganannya dinilai bermasalah dalam kurun delapan bulan. Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kemkomdigi, Fifi Aleyda Yahya, menyampaikan keterbukaan itu di Banda Aceh, Rabu (19/11/2026). Ia meminta pihak yang memiliki keberatan menyampaikan data dan rincian kasus agar dapat ditelaah. Kemkomdigi menyatakan peninjauan ulang dapat dilakukan jika ada keberatan atau temuan baru, termasuk berkoordinasi dengan platform untuk memulihkan akses apabila terbukti terjadi kekeliruan.
Fifi menegaskan kritik dan temuan masyarakat sipil penting untuk memastikan kebijakan publik berjalan tepat dan akuntabel. Pemerintah, menurut dia, tidak seharusnya berhadap-hadapan dengan masyarakat ketika menyikapi perbedaan pandangan.
“Pemerintah bukan dalam posisi harus berdebat dengan masyarakat. Tugas kami adalah mendengar, menerima masukan, memeriksa setiap temuan, dan menindaklanjutinya secara konkret. Kami terbuka kepada siapa pun yang ingin menyampaikan kritik, data, maupun bukti yang bisa menjadi bahan evaluasi,” ujar Fifi.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Kemkomdigi minta data terkait pemutusan akses konten digital
Informasi mengenai sekitar 94 konten yang pemutusan aksesnya dinilai bermasalah menjadi salah satu hal yang dapat disampaikan kepada Kemkomdigi. Fifi mempersilakan pihak yang keberatan memberikan data serta rincian kasus, sehingga pemerintah dapat memeriksanya.
Ia menjelaskan, proses pemutusan akses selama ini telah melalui tahapan verifikasi dan melibatkan instansi penegak hukum. Pelibatan tersebut disesuaikan dengan karakteristik konten yang ditangani. Namun, menurut Fifi, proses yang telah berjalan tidak menutup kemungkinan adanya penelaahan ulang.
“Kalau ada konten yang dinilai keliru dalam penanganannya, silakan sampaikan kepada kami. Kami siap menelaah kembali. Jika memang ditemukan kekeliruan, tentu harus ada tindak lanjut, termasuk berkoordinasi dengan platform untuk pemulihan aksesnya,” jelas Fifi.
Pernyataan itu menempatkan penyampaian bukti dan pemeriksaan ulang sebagai bagian dari evaluasi atas pemutusan akses konten digital. Fifi menyebut tindak lanjut, jika ditemukan kekeliruan, dapat mencakup koordinasi dengan platform untuk memulihkan akses. Ia tidak menyebut rincian kasus dari sekitar 94 konten tersebut dalam pernyataannya.
Keamanan ruang digital dan kebebasan berekspresi
Fifi mengatakan, menjaga ruang digital tidak hanya berkaitan dengan pembatasan konten yang melanggar hukum. Pemerintah juga memiliki tanggung jawab memastikan masyarakat tetap mempunyai ruang yang aman dan bebas untuk menyampaikan pendapat, kritik, serta ekspresi.
Ia menilai keamanan ruang digital dan kebebasan berekspresi tidak semestinya dipertentangkan. Karena itu, setiap tindakan pemerintah, menurutnya, harus memiliki dasar yang jelas, proporsional, dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Keamanan ruang digital dan kebebasan berekspresi bukan dua hal yang harus dipertentangkan. Keduanya harus dijaga. Karena itu, setiap tindakan pemerintah harus memiliki dasar yang jelas, proporsional, dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Transparansi algoritma dinilai menjadi kepentingan bersama
Selain evaluasi pemutusan akses, Fifi menyoroti perlunya transparansi dalam tata kelola platform digital, termasuk algoritma yang memengaruhi arus informasi. Menurutnya, pemerintah, masyarakat sipil, dan seluruh pemangku kepentingan digital memiliki kepentingan bersama dalam mendorong keterbukaan tersebut.
Ia menyatakan publik perlu memiliki pemahaman dan akses informasi yang memadai mengenai cara kerja algoritma, mekanisme rekomendasi konten, serta faktor yang memengaruhi distribusi informasi kepada pengguna. Fifi mengingatkan agar perdebatan pemerintah dan masyarakat tidak mengalihkan perhatian dari pengaruh algoritma terhadap ruang publik.
“Jangan sampai kita terlalu sibuk berdebat satu sama lain, sementara persoalan yang jauh lebih besar justru luput dari perhatian, yaitu bagaimana algoritma platform bekerja dan memengaruhi ruang publik kita. Transparansi algoritma adalah kepentingan bersama. Pemerintah, masyarakat sipil, dan publik perlu berada di sisi yang sama dalam memperjuangkannya,” ujar Fifi.
Kemkomdigi memandang pengawasan publik dan transparansi platform sebagai unsur penting untuk membangun ekosistem digital yang sehat. Partisipasi masyarakat, termasuk kelompok masyarakat sipil, dibutuhkan agar tata kelola ruang digital berjalan sesuai ketentuan sekaligus memperoleh kepercayaan publik.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.






