Tangapi Kenaikan Harga BBM, Din Syamsuddin: Rezim Jokowi Tidak Pro Rakyat! ~ Headline.co.id (Jakarta). Pemerintah secara resmi mengumumkan kenaikan BBM jenis pertalite, solar, dan pertamax pada Sabtu (3/9). Mengangapi hal tersebut EKS Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin mengungkapkan rezim Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak pro terhadap rakyat.
Baca juga: Alihan subsidi BBM, Pemerintah Akan Salurkan Bansos Sebesar Rp24,17 Triliun
Ini menunjukkan secara nyata bahwa pemerintahan Presiden Joko Widodo adalah rezim yang tidak pro rakyat, tidak peduli terhadap rakyat, dan abai terhadap amanat penderitaan rakyat,” kata Din dalam keterangannya dilansir Headline.co.id dari Tribunnews pada Sabtu (3/9/2022).
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Din memastikan kenaikan harga BBM tersebut akan diikuti kenaikan biaya-biaya yang lain seperti transportasi dan harga bahan-bahan pokok.
Din memastikan kenaikan harga BBM tersebut akan diikuti kenaikan biaya-biaya yang lain seperti transportasi dan harga bahan-bahan pokok.
Baca juga: Wabup Apresiasi dan Sambut Baik Sedekah Laut di pesisir Pantai Genjik
Ketua Majelis Permusyawaratan Partai (MPP) Partai Pelita ini menyarankan pemerintah agar menghentikan proyek-proyek yang memakan biaya cukup tinggi.
“Pemerintah dapat menempuh cara-cara cerdas, seperti dengan menghentikan pembangunan infrastruktur yang memakan biaya tinggi tapi akhirnya banyak yang terbengkalai,” ujar Din Syamsuddin.
Baca juga: Alihan subsidi BBM, Pemerintah Akan Salurkan Bansos Sebesar Rp24,17 Triliun
Selain itu, Din juga menyinggung proyek proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang saat ini digencarkan pemerintah.
“Kalau presiden arif-bijaksana dia dapat menahan ambisi utopisnya untuk membangun Ibu Kota Baru yang memerlukan dana besar,” ungkapnya.
Baca juga: Terkait Kenaikan Harga Pertalite, Presiden: Hitung Betul Sebelum Diputuskan
Lebih lanjut, Din meminta pemerintah agar bisa membasmi kasus korupsi secara serius di Indonesia.
“Betapa banyak uang negara/uang rakyat yang dirampas oleh para penjahat, termasuk pejabat yang banyak disebut memanfaatkan jabatannya untuk menjarah aset negara untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya,” imbuhnya.
Baca juga: Jangan terlewat, Ternyata Ini Pentingnya Sarapan Untuk Kecukupan Gizi Anak Remaja dan Orang Dewasa
