Headline.co.id, Jakarta ~ Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi, menekankan pentingnya pemberdayaan perempuan yang terstruktur melalui pendidikan dan kolaborasi lintas kementerian serta pemangku kepentingan. Pernyataan ini disampaikan dalam acara Pencanangan Bulan Pemberdayaan Perempuan melalui Pendidikan di Kantor Badan Bahasa, Rabu (1/4/2026), yang dianggap sebagai momentum strategis untuk mempercepat kesetaraan gender menuju Indonesia Emas 2045.
Arifah menegaskan bahwa kegiatan ini tidak boleh hanya dianggap sebagai seremoni, tetapi harus menjadi titik awal gerakan nasional yang terukur, terarah, dan berkelanjutan. “Ini harus menjadi gerakan bersama untuk mewujudkan kesetaraan gender menuju Indonesia yang inklusif dan berkeadilan,” ujarnya.
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) 2025, perempuan mencakup sekitar 49,85 persen dari total penduduk Indonesia, sementara anak-anak mencapai 29,15 persen. Komposisi ini menunjukkan peran strategis perempuan dan anak dalam pembangunan nasional. Namun, Arifah mengakui masih ada tantangan seperti ketimpangan akses pendidikan, keterbatasan peluang ekonomi, dan tingginya kerentanan terhadap kekerasan.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Di sektor pendidikan, masih ada anak perempuan yang tidak melanjutkan sekolah akibat perkawinan anak, tekanan ekonomi, atau norma sosial yang memprioritaskan pendidikan bagi laki-laki. “Tidak boleh ada satu pun anak yang tertinggal dan tidak merasa aman di lingkungan pendidikan,” tegasnya.
Arifah juga mencatat kemajuan signifikan dalam partisipasi perempuan di perguruan tinggi, di mana jumlah mahasiswa perempuan di beberapa kampus telah melampaui 50 persen. Namun, ia menekankan bahwa pendidikan tidak hanya soal akses terhadap pengetahuan, tetapi juga membangun kepercayaan diri, memperluas pilihan hidup, dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan di tingkat individu hingga sosial.
Sebagai strategi nasional, pemerintah terus mendorong pengarusutamaan gender dalam pembangunan. Di bidang pendidikan, ini dilakukan melalui penguatan kebijakan responsif gender, transformasi kurikulum, penciptaan lingkungan belajar yang aman dan inklusif, peningkatan kapasitas tenaga pendidik, serta perluasan akses perempuan, termasuk di bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika (STEM).
Arifah mengakui masih ada tantangan dalam implementasi, seperti keterbatasan pemahaman tentang isu gender, belum meratanya kapasitas sumber daya manusia, dan belum optimalnya sinergi lintas sektor. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya kolaborasi berkelanjutan antar kementerian, lembaga, dan masyarakat untuk memastikan keberhasilan program pemberdayaan perempuan. “Kami berkomitmen memperkuat sinergi hingga ke daerah, sekaligus memastikan perlindungan perempuan dan anak menjadi prioritas pembangunan nasional,” jelasnya.
Ke depan, kerja sama lintas sektor akan diperluas, termasuk dengan sektor kesehatan, lingkungan hidup, serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), guna memperkuat dampak program secara menyeluruh. Arifah mengajak seluruh pihak untuk menjadikan momentum ini sebagai awal gerakan besar yang nyata dan berdampak. “Tidak ada pembangunan yang berkualitas tanpa kesetaraan gender. Perempuan berdaya, anak terlindungi, menuju Indonesia Emas 2045,” pungkasnya.
