Headline.co.id, Jakarta ~ Pemerintah tengah menyusun skema pendidikan dokter spesialis dan subspesialis (PPDS) terintegrasi serta penghitungan biaya berbasis aktivitas. Upaya ini dibahas Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) bersama pemangku kepentingan dalam pertemuan di Kemdiktisaintek, Rabu (18/11/2026). Penyusunan skema melibatkan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk menyelaraskan peran perguruan tinggi dan rumah sakit pendidikan. Pemerintah menargetkan tata kelola dan pembiayaan yang lebih jelas agar pendidikan PPDS selaras dengan kebutuhan pelayanan kesehatan.
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto mengatakan perguruan tinggi perlu bertanggung jawab pada aspek akademik, sedangkan rumah sakit pendidikan berperan sebagai wahana pembelajaran klinis. Pembagian tugas yang proporsional diharapkan mencegah tumpang tindih kewenangan sekaligus memperhitungkan kontribusi masing-masing institusi dalam pendidikan dokter spesialis.
“Kita upayakan semuanya berjalan harmonis, PPDS harus mampu memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan. Kami juga meminta Bapak-Ibu sekalian untuk senantiasa melakukan advokasi agar tata kelola PPDS ini sesuai standar nasional pendidikan tinggi tenaga medis,” ujar Brian.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Pertemuan tersebut dihadiri Ketua Umum Himpunan Perguruan Tinggi Kesehatan (HPTKes) M. Budi Djatmiko, perwakilan asosiasi, perguruan tinggi kesehatan, dan pakar kesehatan. Selain tata kelola PPDS, para peserta membahas pengaturan pendidikan tinggi bidang kesehatan dalam Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas).
Skema PPDS terintegrasi dan perhitungan biaya
Kemdiktisaintek bersama Kemenkes tengah menyusun konsep PPDS terintegrasi untuk menyelaraskan tanggung jawab akademik dan pelayanan klinis. Skema itu diharapkan memberi ruang bagi perguruan tinggi dan rumah sakit pendidikan untuk menjalankan perannya masing-masing dalam proses pendidikan.
Di sisi pembiayaan, Kemdiktisaintek sedang menyusun penghitungan unit cost PPDS dengan pendekatan activity-based costing atau biaya berbasis aktivitas. Melalui pendekatan ini, komponen biaya pendidikan dihitung berdasarkan aktivitas yang dilakukan.
Penghitungan tersebut ditujukan agar kontribusi perguruan tinggi dan rumah sakit pendidikan dapat diperhitungkan secara lebih transparan. Skema ini juga diharapkan membantu mengendalikan biaya PPDS dan memperjelas pembagian tanggung jawab, sehingga beban penyelenggaraan pendidikan tidak bertumpu secara tidak proporsional pada salah satu pihak.
Penerimaan peserta dikaitkan dengan kebutuhan dokter
Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Fauzan mengatakan penguatan PPDS perlu berorientasi pada mutu lulusan dan kebutuhan nyata pelayanan kesehatan. Koordinasi antarpemangku kepentingan, menurut dia, perlu disertai pemetaan kebutuhan spesialisasi serta persebaran dokter di berbagai wilayah Indonesia.
“Kemdiktisaintek bersama Kemenkes telah membentuk Komite Bersama untuk peningkatan kualitas pendidikan, penelitian dan pelayanan kesehatan,” ujar Fauzan.
Pemerintah juga mendorong perguruan tinggi dan rumah sakit pendidikan memperkuat koordinasi dalam menentukan penerimaan peserta PPDS. Dengan begitu, jumlah peserta dan bidang spesialisasi yang dididik dapat diselaraskan dengan kebutuhan rumah sakit maupun daerah.
Penyelarasan tersebut diarahkan agar pendidikan dokter spesialis menghasilkan lulusan dengan kompetensi yang memadai sekaligus mendukung pemerataan tenaga medis sesuai kebutuhan pelayanan. Namun, bahan yang tersedia tidak merinci jumlah atau bidang spesialisasi yang menjadi prioritas.
HPTKes siapkan kajian untuk pemerintah dan DPR
Dalam pembahasan RUU Sisdiknas, Brian mengajak asosiasi dan pihak terkait menyampaikan masukan untuk memperkaya pembahasan regulasi. Pengaturan pendidikan tinggi kesehatan menjadi salah satu hal yang dibicarakan dalam pertemuan tersebut.
Budi Djatmiko menyatakan HPTKes mendorong harmonisasi penyelenggaraan PPDS terintegrasi. HPTKes akan mengoordinasikan pimpinan perguruan tinggi, asosiasi pendidikan kesehatan, dan organisasi profesi untuk menyusun kajian.
Kajian tersebut akan disampaikan kepada Kemdiktisaintek serta Komisi X DPR RI. Rangkaian pembahasan tata kelola, pembiayaan, penerimaan peserta, dan regulasi itu menjadi bagian dari upaya menyelaraskan pendidikan tinggi kesehatan dengan kebutuhan pembangunan nasional serta pelayanan kesehatan.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.


















