Headline.co.id, Jakarta ~ Kementerian Agama tengah merumuskan enam standar untuk memperkuat pengelolaan dan mutu Lembaga Pendidikan Al-Qur’an (LPQ). Rencana itu dibahas dalam kegiatan Penguatan Kurikulum LPQ di Jakarta pada 16–17 November 2026, dengan KH Badruttamam Nurul Qornain sebagai salah satu narasumber. Standardisasi disiapkan untuk menjawab persoalan pengakuan kelembagaan, disparitas mutu, keterbatasan sumber daya, dan integrasi data, tanpa menghilangkan fleksibilitas pendidikan berbasis masyarakat.
Dalam kegiatan tersebut, KH Badruttamam mengatakan LPQ membutuhkan kerangka yang dapat menjamin mutu sekaligus mengakomodasi ciri pendidikan nonformal, termasuk fleksibilitas waktu, ruang, dan kurikulum. “Lembaga Pendidikan Al-Qur’an membutuhkan kerangka sistemik yang menjamin mutu tanpa menghilangkan fleksibilitas dan kekhasan berbasis masyarakat,” ujarnya di Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Enam standar penguatan LPQ
Enam standar yang sedang disusun mencakup aspek kelembagaan hingga penjaminan mutu. Standar Kelembagaan dan Legalitas akan mengatur identitas lembaga, status badan hukum, kepengurusan, domisili, serta mekanisme pendaftaran dan pencatatan resmi di Kemenag.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Standar Kurikulum dan Pembelajaran mencakup kompetensi lulusan, materi keagamaan, struktur kurikulum, metode, evaluasi, dan kekhasan masing-masing lembaga. Adapun Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan mengatur kualifikasi serta kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian ustaz atau guru, termasuk pengembangan berkelanjutan.
Aspek fasilitas masuk dalam Standar Sarana dan Prasarana, yang mencakup ketersediaan tempat belajar, ruang kelas, fasilitas ibadah, sumber belajar, dan sarana pendukung. Sementara itu, Standar Tata Kelola dan Pembiayaan menekankan transparansi pengelolaan, administrasi peserta didik dan pembelajaran, pelaporan, sumber dana, serta pertanggungjawaban.
Standar keenam adalah Penjaminan Mutu. Cakupannya meliputi pembinaan, pemantauan, evaluasi, akreditasi, dan peningkatan mutu berkelanjutan sesuai ketentuan.
KH Badruttamam berharap penerapan enam standar itu dapat membantu mengatasi sejumlah persoalan LPQ. “Kehadiran enam standar ini diharapkan mampu mengatasi berbagai persoalan klasik di lapangan, seperti belum meratanya pengakuan kelembagaan, disparitas mutu, keterbatasan sumber daya, hingga integrasi data pendidikan nonformal,” katanya.
Regulasi diarahkan mengakui keragaman LPQ
Selain menyusun standar, penguatan LPQ juga diarahkan pada rekognisi atau pengakuan satuan pendidikan. Menurut KH Badruttamam, diperlukan regulasi yang mengatur persyaratan penyelenggaraan agar lembaga memperoleh kepastian hukum dan memiliki mutu serta tata kelola yang baik.
“Pengakuan satuan pendidikan nonformal juga penting untuk memberikan penghargaan secara resmi terhadap lembaga yang telah menyelenggarakan proses pembelajaran, memiliki kelembagaan, serta memenuhi persyaratan yang ditetapkan,” ujarnya.
Ia mengingatkan agar aturan yang disusun mempertimbangkan keragaman karakteristik LPQ. “Regulasi yang disusun perlu mempertimbangkan keragaman karakteristik LPQ agar standardisasi tidak justru menghambat tumbuh dan berkembangnya pendidikan berbasis masyarakat,” lanjutnya.
Kemenag, melalui kerangka regulasi yang menyeimbangkan kepastian hukum dan fleksibilitas, berkomitmen mengawal LPQ agar berkembang menjadi pusat pembelajaran Al-Qur’an yang inklusif, berkualitas, dan berkelanjutan bagi masyarakat.
Metode belajar kitab kuning turut disorot
Dalam pembahasan itu, KH Badruttamam juga menekankan pentingnya kemampuan santri membaca kitab kuning. Ia menyebut ilmu alat sebaiknya menjadi wasilah atau sarana untuk membaca kitab, bukan ghayah atau tujuan pembelajaran.
Menurutnya, metodologi pembelajaran perlu diperhatikan agar waktu santri tidak habis hanya untuk mempelajari ilmu alat. Ia juga mengingatkan bahwa kaidah gramatikal jangan sampai membuat orang takut berbicara bahasa Arab.
“Ilmu alat juga jangan sampai membuat orang takut berbicara bahasa arab karena terkunci oleh aturan gramatikal,” tandasnya.
Kegiatan Penguatan Kurikulum LPQ tersebut diikuti 45 peserta. Mereka terdiri atas perwakilan LPQ, PAUDQU, Pokja PKPPS, Asosiasi Pendidikan Salafiyah, serta Kabid Pontren Banten dan DKI Jakarta.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.

















