Headline.co.id, Jakarta ~ Pemerintah memastikan 172.323 guru non-aparatur sipil negara (non-ASN) tetap dapat mengajar di sekolah masing-masing pada 2027. Kepastian itu disampaikan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK), Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), dalam taklimat media di Jakarta, Rabu (18/11/2026). Perpanjangan penugasan diberikan untuk menjaga kegiatan pembelajaran sekaligus memberi kepastian kepada guru yang masih bertugas. Guru non-ASN tersebut dapat melanjutkan tugas hingga memperoleh status ASN melalui seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS).
Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikdasmen, Nunuk Suryani, mengatakan jaminan bagi guru non-ASN itu telah disampaikan dalam pertemuan DPR dengan pimpinan pemerintah pada 6 November 2026. “Sebagai informasi untuk guru non-ASN yang 172.000 lebih itu, pada saat pertemuan DPR dengan pimpinan pemerintah tanggal 6 November 2026 yang lalu sudah ada jaminan bahwa mereka tetap melaksanakan tugas sampai mereka memperoleh status ASN melalui seleksi CPNS,” ujar Nunuk.
Syarat guru non-ASN yang mendapat perpanjangan
Jumlah 172.323 guru tersebut merujuk pada data guru non-ASN yang tercatat dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) hingga 31 Desember 2024. Informasi itu sebelumnya disampaikan Sekretaris Ditjen GTK, Temu Ismail.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Berdasarkan materi paparan Ditjen GTK, terdapat tiga kriteria untuk memperoleh perpanjangan penugasan pada 2027. Guru harus sudah terdata dalam Dapodik sebelum 31 Desember 2024, masih aktif mengajar dengan perjanjian kerja yang semula berakhir pada Desember 2026, serta bertugas di sekolah yang diselenggarakan pemerintah daerah.
Kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 7 Tahun 2026. Surat edaran itu memberi ruang bagi guru non-ASN untuk tetap diberdayakan mengajar di sekolah masing-masing. Selama 2026, pemerintah daerah juga masih dapat memberikan gaji kepada mereka.
Temu Ismail menjelaskan, dukungan terhadap guru non-ASN ditujukan untuk memberi kepastian penugasan dan menjaga keberlangsungan pembelajaran di sekolah. Dengan perpanjangan itu, guru yang memenuhi kriteria dapat terus menjalankan tugas mengajar meski perjanjian kerja sebelumnya dijadwalkan berakhir pada Desember 2026.
Surat edaran diperpanjang, landasan hukum disiapkan
Nunuk menyampaikan bahwa setelah masa berlaku surat edaran sebelumnya berakhir, pemerintah akan menerbitkan perpanjangan surat edaran sebagai dasar penugasan. Kebijakan tersebut telah mendapatkan persetujuan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB).
Selain perpanjangan itu, pemerintah tengah menyiapkan landasan hukum lanjutan agar guru non-ASN tetap bisa bertugas di satuan pendidikan masing-masing dan berkesempatan mengikuti seleksi CPNS. Nunuk menyebut bentuk landasan hukum tersebut masih dapat berupa Peraturan Presiden (Perpres) atau Peraturan Pemerintah (PP).
“Sehingga ketika saat ini surat edarannya berakhir akan diterbitkan referensi hukum, apakah itu bentuknya Perpres ataukah PP yang mewadahi mereka untuk tetap bertugas di satuan pendidikannya dan berkesempatan mengikuti seleksi CPNS sampai status ASN mereka didapat,” kata Nunuk.
Dukungan kesejahteraan guru
Dari sisi kesejahteraan, guru non-ASN yang telah memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi beban kerja memperoleh Tunjangan Profesi Guru (TPG). Adapun guru yang belum memiliki sertifikat pendidik mendapatkan insentif.
Pemerintah daerah juga dapat memberikan tambahan penghasilan kepada guru non-ASN sesuai kemampuan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Dukungan tersebut melengkapi kepastian penugasan yang diberikan pemerintah, sementara guru tetap memiliki kesempatan mengikuti seleksi CPNS untuk memperoleh status ASN.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.
















