Headline.co.id, Sleman ~ Headline.co.id, Sleman (Kemenag) — Kementerian Agama menemukan dua aset pengganti tanah wakaf di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, yang legalitasnya belum tuntas. Temuan itu disampaikan dalam monitoring dan evaluasi (monev) ruislag wakaf yang terdampak Proyek Strategis Nasional (PSN) dan pembangunan infrastruktur, Senin (16/11/2026). Evaluasi dilakukan untuk memastikan aset pengganti didaftarkan dan memperoleh sertipikat wakaf, meski secara fisik seluruh objek telah mendapatkan pengganti sesuai peruntukan semula.
Monev dilaksanakan Subdirektorat Pengawasan dan Pengamanan Harta Benda Wakaf, Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, Ditjen Bimas Islam, bersama Ketua Tim Wakaf Kanwil Kemenag DIY dan Penyelenggara Zakat dan Wakaf Kantor Kemenag Kabupaten Sleman. Dari tujuh surat keputusan (SK) Kanwil Kemenag DIY periode 2022–2026 yang dipantau, lima SK atau 71,4 persen telah menyelesaikan sertipikasi tanah wakaf pengganti. Satu SK masih diproses di Kantor Pertanahan, sedangkan satu lainnya belum diproses.
Legalitas tanah wakaf pengganti di Bokoharjo dan Tertoadi
Dua lokasi yang belum menuntaskan legalitas tanah pengganti adalah tanah wakaf di Bokoharjo, Kapanewon Prambanan, serta Mushalla Al Barokah di Tertoadi, Kapanewon Mlati.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Tanah wakaf di Bokoharjo terdampak pembangunan jalan tembus Prambanan–Lemah Abang yang melibatkan Pemerintah Kabupaten Sleman. Berdasarkan SK Kanwil Nomor 419 Tahun 2022, tanah tersebut telah mendapat aset pengganti. Namun, hasil pemantauan menunjukkan pendaftarannya belum tercatat di Kantor Pertanahan.
Adapun Mushalla Al Barokah terdampak pembangunan Jalan Tol Yogyakarta–Bawen berdasarkan SK Kanwil Nomor 222 Tahun 2023. Bangunan pengganti telah diserahterimakan sekitar dua tahun lalu, tetapi sertipikat tanah wakaf penggantinya belum diterbitkan. Pihak yang terkait dalam proses ini adalah PPK Tol Ditjen Bina Marga.
Di sisi lain, tim monev mencatat penyelesaian ruislag Masjid At-Taubah di Dusun Nambongan, Kelurahan Tlogoadi, Kapanewon Mlati. Masjid tersebut terdampak pembangunan Jalan Tol Solo–Yogyakarta–Kulonprogo berdasarkan SK Kanwil Nomor 457 Tahun 2026. Bangunan pengganti telah tersedia dan dua sertipikat tanah wakaf pengganti telah diterbitkan.
Namun, papan informasi yang menerangkan status tanah sebagai aset wakaf belum terpasang. Menurut tim, papan tersebut diperlukan untuk memberi informasi kepada masyarakat dan menjaga aset agar tetap digunakan sesuai peruntukannya.
Kemenag minta kepastian hukum berjalan seiring pembangunan
Kasubdit Pengawasan dan Pengamanan Harta Benda Wakaf, Myrna Yulianti, mengatakan percepatan pembangunan infrastruktur harus disertai pemenuhan ketentuan hukum dalam penggantian tanah wakaf.
“Percepatan pembangunan kami dukung. Namun, dalam ruislag wakaf kami meminta kepastian hukum, bukan hanya cepat saja. Jangan sampai aset pengganti sudah tersedia dan dimanfaatkan masyarakat, tetapi legalitasnya belum diselesaikan,” tegas Myrna.
Ia menjelaskan, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 mengatur pendaftaran tanah pengganti di Kantor Pertanahan harus dilaksanakan paling lama 10 hari setelah izin ruislag diterbitkan. Karena itu, seluruh pihak yang terlibat diminta menuntaskan kewajiban tersebut sesuai ketentuan.
Tim monev juga menemukan kendala koordinasi, lain pergantian penanggung jawab di lingkungan PPK Tol, pemerintah daerah, dan Kantor Pertanahan. Pergantian personel terkadang diikuti perbedaan pemahaman tentang regulasi dan mekanisme ruislag, sehingga menghambat penyelesaian administrasi.
Myrna meminta PZW Kemenag Kabupaten Sleman bersama Kanwil Kemenag DIY segera berkoordinasi dengan seluruh pihak terkait. Penyelesaian legalitas tanah pengganti di Bokoharjo dan Mushalla Al Barokah diminta menjadi prioritas.
Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf juga menegaskan, izin ruislag yang telah diterbitkan harus ditindaklanjuti. Penerbitan izin bukan akhir proses, melainkan dasar untuk menyelesaikan tahapan berikutnya, termasuk pendaftaran dan sertipikasi tanah wakaf pengganti.
Kemenag menilai keberhasilan ruislag tidak cukup hanya dengan tersedianya tanah atau bangunan pengganti. Penyelesaian juga harus memastikan fungsi wakaf tetap sesuai peruntukan, legalitas tanah dituntaskan melalui sertipikat, dan aset diamankan dengan pemasangan papan informasi wakaf.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.


















