Headline.co.id, Gorontalo ~ Pemprov Gorontalo dan DPRD Provinsi Gorontalo menyetujui Ranperda APBD Tahun Anggaran 2027 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) dalam rapat paripurna ke-115, Selasa (17/11/2026). Persetujuan bersama itu berlangsung di Kota Gorontalo. Pemerintah provinsi menyatakan siap melaksanakan anggaran tersebut dan akan menyiapkan proses administrasi, termasuk pengadaan barang dan jasa, agar pelaksanaan dapat dimulai pada awal Januari sesuai prosedur dan regulasi.
Dalam APBD 2027 Gorontalo, pendapatan daerah direncanakan sekitar Rp1,56 triliun dan belanja daerah sekitar Rp1,5 triliun. Pemprov juga berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), lain dengan mengoptimalkan potensi iuran pertambangan rakyat.
Gusnar menyampaikan kesiapan jajaran pemerintah provinsi menjalankan anggaran setelah persetujuan bersama. “Gubernur dan Wakil Gubernur serta jajaran eksekutif siap untuk melaksanakan APBD 2027. Kami akan segera mempersiapkan proses administrasi, termasuk pengadaan barang dan jasa, sehingga mudah-mudahan awal Januari semua sudah bisa terlaksana sesuai prosedur dan regulasi,” kata Gusnar.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
APBD 2027 Gorontalo dan peluang iuran pertambangan rakyat
Gusnar menyebut dua izin pertambangan rakyat telah diterbitkan, sedangkan tiga izin lainnya masih dalam proses finalisasi. Pemprov berharap optimalisasi sektor ini dapat menambah pendapatan daerah sekaligus mendorong kegiatan pertambangan rakyat yang lebih tertata dan terkendali.
Langkah tersebut menjadi salah satu potensi peningkatan PAD yang disoroti dalam pembahasan pelaksanaan APBD 2027. Namun, bahan yang disampaikan tidak merinci besaran penerimaan yang diperkirakan berasal dari iuran pertambangan rakyat.
Selain PAD, Gusnar menyoroti peluang tambahan dana bagi hasil (DBH) dari royalti pertambangan. Menurutnya, potensi itu perlu ditelusuri bersama DPRD, terutama dengan memperhatikan hasil produksi emas PT Pani Gold yang belum seluruhnya terjual.
Kondisi tersebut, kata Gusnar, berpotensi memengaruhi perhitungan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dan DBH untuk daerah. Ia menyebut penelusuran bersama diperlukan untuk melihat peluang tambahan penerimaan bagi Gorontalo.
“Ada potensi tambahan dana bagi hasil yang perlu kita telusuri bersama anggota DPRD. Optimisme ini akan terus kita bangun agar bisa menambah kemampuan daerah dalam merealisasikan aspirasi masyarakat yang telah disampaikan melalui anggota dewan,” ujarnya.
Pemprov minta pengawasan pelaksanaan anggaran
Setelah Ranperda disetujui, pemerintah provinsi akan mempersiapkan administrasi pelaksanaan, termasuk pengadaan barang dan jasa. Gusnar berharap tahapan tersebut dapat mendukung pelaksanaan program mulai awal Januari dengan tetap mengikuti prosedur dan regulasi.
Ia juga meminta DPRD Provinsi Gorontalo terus menjalankan fungsi pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan APBD 2027. Pengawasan itu diperlukan agar program pembangunan berjalan sesuai perencanaan.
Dengan pendapatan daerah sekitar Rp1,56 triliun dan belanja sekitar Rp1,5 triliun, Pemprov menyatakan kesiapan melaksanakan APBD. Di sisi lain, pemerintah daerah menyoroti potensi iuran pertambangan rakyat serta peluang DBH royalti sebagai hal yang perlu ditindaklanjuti untuk mendukung kemampuan daerah merealisasikan aspirasi masyarakat.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.

















