Headline.co.id ~ Headline.co.id, Jakarta, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Sugiono memimpin Rapat Koordinasi Kesiapsiagaan Bencana Hidrometeorologi di Wilayah Provinsi Aceh dan Sumatra Utara Tahun 2026, Senin (16/11/2026), di Pangkalan Udara Soewondo, Medan, Sumatra Utara. Rapat digelar untuk memastikan kesiapan pemerintah pusat dan daerah dalam mengantisipasi potensi bencana hidrometeorologi menjelang akhir tahun. Kesiapsiagaan bencana menjadi perhatian khusus karena sejumlah wilayah masih menghadapi pekerjaan pemulihan setelah terdampak banjir bandang besar akibat Siklon Senyar pada akhir 2025. Dalam rakor, pemerintah mengevaluasi kondisi wilayah dan infrastruktur sekaligus membahas langkah mitigasi menghadapi musim hujan.
Para kepala daerah menyampaikan perkembangan situasi di wilayah masing-masing, terutama daerah yang sebelumnya terdampak bencana. Paparan tersebut menjadi bahan untuk mengidentifikasi kebutuhan penanganan dan merumuskan langkah antisipasi sesuai kondisi wilayah.
“Kehadiran kami di sini adalah untuk memastikan kesiapan dan mengantisipasi kemungkinan terjadinya bencana hidrometeorologi di ujung tahun ini,” ujar Sugiono melalui keterangan resmi, Senin (16/11/2026).
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Kesiapsiagaan bencana mencakup evaluasi infrastruktur dan sungai
Sugiono mengatakan, dampak bencana sebelumnya masih menyisakan sejumlah pekerjaan rumah. Salah satunya mengevaluasi kondisi infrastruktur yang dibangun melalui proses rehabilitasi dan rekonstruksi.
Sejumlah laporan menunjukkan beberapa infrastruktur, termasuk jembatan yang sebelumnya telah diperbaiki, kembali mengalami kerusakan. Kerusakan itu terjadi di tengah tingginya intensitas hujan dan perubahan kondisi iklim.
Selain evaluasi infrastruktur, normalisasi sungai disebut perlu menjadi salah satu prioritas. Banjir bandang sebelumnya meninggalkan endapan sedimen dalam jumlah besar yang memengaruhi kapasitas dan kelancaran aliran sungai. Proses normalisasi, menurut Sugiono, membutuhkan waktu dan penanganan berkelanjutan.
“Yang perlu mendapatkan prioritas adalah normalisasi aliran sungai. Hasil atau endapan akibat banjir bandang tahun lalu itu membuat sedimen begitu besar jumlahnya, sementara proses normalisasi membutuhkan waktu yang cukup lama,” jelasnya.
Perubahan cuaca juga perlu diperhitungkan dalam penyusunan mitigasi. Sugiono menyampaikan bahwa pola dan karakteristik curah hujan yang berubah menuntut pemerintah pusat dan daerah menyesuaikan langkah antisipasi dengan potensi ancaman serta karakteristik risiko di setiap wilayah.
Presiden dua kali bahas situasi Aceh dan Sumatra
Sugiono mengatakan Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian khusus terhadap kesiapsiagaan menghadapi bencana hidrometeorologi. Dalam kurun waktu sekitar dua minggu terakhir, Presiden telah menggelar dua kali rapat terbatas untuk membahas perkembangan situasi di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
“Presiden memberikan perhatian yang sangat besar terhadap perkembangan situasi ini. Dalam kurun waktu kurang lebih dua minggu terakhir, beliau telah dua kali menggelar rapat terbatas yang membahas perkembangan situasi di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Oleh karena itu, kita hadir di sini untuk memastikan berbagai kesiapan yang diperlukan,” ungkap Sugiono.
Ia menegaskan keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas dalam seluruh upaya kesiapsiagaan dan mitigasi. Pemerintah, kata dia, perlu menyiapkan langkah antisipasi secara matang, termasuk menghadapi berbagai kemungkinan terburuk selama musim hujan.
Sistem peringatan dini perlu diikuti kesiapan masyarakat
Pemerintah juga terus memperkuat koordinasi dalam pengembangan dan penerapan sistem peringatan dini bencana yang terintegrasi dan dapat menjangkau masyarakat secara luas. Sugiono menekankan, peringatan dini tidak cukup hanya menyampaikan informasi mengenai potensi ancaman.
Informasi tersebut perlu diikuti kesiapan masyarakat untuk melakukan tindakan antisipatif dan penyelamatan secara cepat dan tepat. Upaya ini menjadi bagian dari kesiapsiagaan yang dibahas dalam rakor, bersama evaluasi kebutuhan penanganan dan mitigasi di wilayah yang berpotensi terdampak.
Rapat koordinasi dihadiri Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Kristomei Sianturi, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Teuku Faisal Fathani, Gubernur Sumatra Utara Muhammad Bobby Nasution, serta Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu.
Jajaran pemerintah daerah, TNI, Polri, dan BPBD dari Provinsi Aceh dan Sumatra Utara turut bergabung secara daring. Jumlah peserta rapat diperkirakan mencapai 199 orang.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.


















![[Siaran Pers] Indonesia Kembali Terpilih di Dewan ITU, Meutya Hafid: Kepentingan Digital Nasional Harus Terwakili](https://www.headline.co.id/wp-content/uploads/2026/11/siaran-pers-indonesia-kembali-terpilih-di-dewan-itu-meutya-hafid-kepentingan-digital-nasional-harus-terwakili.jpg)
