Headline.co.id ~ Pemerintah Kabupaten Kapuas memeriksa 13 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah beroperasi di wilayahnya pada Senin (16/11/2026). Inspeksi dilakukan untuk menilai kesesuaian dapur penyedia program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan standar operasional, sanitasi, dan keamanan pangan. Tim gabungan dari sejumlah organisasi perangkat daerah, termasuk Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas, turun langsung ke SPPG. Penilaian mengacu pada pedoman Badan Gizi Nasional (BGN) dan memakai 14 indikator utama, dengan keamanan pangan mendapat bobot terbesar, yakni 65 persen.
Pemeriksaan SPPG di Kapuas tersebut tidak hanya menilai kondisi dapur, tetapi juga kelengkapan dokumen dan fasilitas pendukung pengawasan. Hasilnya akan menjadi dasar rekomendasi kelayakan bagi setiap SPPG, mulai dari layak beroperasi hingga tidak layak beroperasi.
Keamanan pangan menjadi komponen utama penilaian SPPG Kapuas
Dalam pemeriksaan teknis, tim menilai kualitas air bersih, penerapan rantai dingin, sanitasi dasar, kondisi peralatan memasak, serta kebersihan lingkungan dapur. Aspek-aspek tersebut diperiksa untuk memastikan pengolahan dan penyajian makanan berlangsung sesuai standar keamanan pangan.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Bobot 65 persen pada aspek keamanan pangan menjadikannya komponen terbesar dalam penilaian berdasarkan 14 indikator BGN. Pemeriksaan juga mencakup aspek operasional dan sanitasi yang diperlukan agar dapur penyedia MBG dapat menjalankan pelayanan sesuai ketentuan.
Di luar kondisi fisik dapur, tim memverifikasi dokumen legalitas SPPG. Dokumen yang diperiksa lain Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dan sertifikat halal. Ketersediaan fasilitas untuk mendukung pengawasan, termasuk kamera pengawas atau CCTV, juga masuk dalam penilaian.
Tim Kesling dan Kesga memeriksa aspek berbeda
Inspeksi melibatkan tim gabungan dari sejumlah organisasi perangkat daerah. Dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas, tim Kesehatan Lingkungan (Kesling) berfokus pada kondisi kesehatan lingkungan dan sanitasi dapur.
Sementara itu, tim Kesehatan Keluarga (Kesga) memastikan pemenuhan gizi dan kesehatan keluarga penerima manfaat turut menjadi perhatian dalam pelaksanaan program MBG. Pemeriksaan kedua tim tersebut melengkapi penilaian terhadap kondisi tempat pengolahan makanan dan aspek pelayanan program.
Pemerintah Kabupaten Kapuas memeriksa langsung 13 SPPG yang telah beroperasi. Pemeriksaan ini merupakan penilaian kesesuaian, dengan acuan pedoman BGN dan indikator yang telah ditetapkan.
Hasil inspeksi menentukan rekomendasi kelayakan
Hasil pemeriksaan akan digunakan untuk menyusun rekomendasi bagi masing-masing SPPG. Penilaian menghasilkan tiga kategori: layak beroperasi, layak beroperasi dengan kewajiban melakukan perbaikan, dan tidak layak beroperasi.
Kategori tersebut membedakan tindak lanjut berdasarkan hasil pemeriksaan di setiap tempat. SPPG yang masuk kategori layak beroperasi dapat menjalankan operasionalnya, sedangkan kategori layak dengan kewajiban perbaikan menuntut adanya perbaikan. Adapun kategori tidak layak beroperasi menjadi hasil penilaian tersendiri dalam rekomendasi.
Melalui inspeksi dan penilaian kesesuaian tersebut, Pemerintah Kabupaten Kapuas berupaya memastikan SPPG menjalankan kegiatan sesuai standar. Pemeriksaan diarahkan untuk mendukung pelaksanaan MBG dengan memperhatikan keamanan pangan dan kualitas pelayanan bagi penerima manfaat.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.


















