Headline.co.id ~ Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong penguatan tata kelola BUMD DKI Jakarta melalui pemahaman Good Corporate Governance (GCG) dan Business Judgment Rule (BJR). Upaya itu ditujukan kepada direksi, komisaris, dan dewan pengawas agar keputusan bisnis tetap profesional serta sesuai aturan. Dalam keterangan tertulis yang diterima , Minggu (15/11/2026), Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menegaskan BJR bukan kekebalan hukum bagi pengurus perusahaan. Pemahaman terhadap prinsip tersebut diperlukan untuk mengurangi risiko keputusan yang melampaui kewenangan atau mengabaikan prosedur.
Tanak mengatakan, direksi memiliki kemandirian dalam mengelola perusahaan, tetapi kewenangan itu tidak boleh digunakan berdasarkan kepentingan pribadi. Setiap keputusan strategis, ujarnya, harus mengacu pada anggaran dasar perusahaan, ketentuan internal, dan peraturan perundang-undangan.
“Direksi memang diberikan kemandirian mengelola perusahaan. Namun, kemandirian tersebut bukan berarti dapat didasarkan pada keinginan pribadi,” kata Tanak.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
BJR mensyaratkan kehati-hatian dan itikad baik
BJR merupakan prinsip yang memberi perlindungan hukum kepada pengurus perusahaan saat mengambil keputusan bisnis apabila persyaratan tertentu dipenuhi. Tanak menyebut, keputusan itu harus dibuat dengan penuh kehati-hatian, berlandaskan itikad baik, dan bebas dari benturan kepentingan.
“BJR melindungi hukum bagi direksi dalam mengambil keputusan bisnis, sepanjang dilakukan dengan penuh kehati-hatian, itikad baik, dan bebas dari benturan kepentingan,” ujarnya.
Prinsip tersebut, menurut KPK, tidak dapat dijadikan alasan untuk membenarkan tindakan yang menyimpang dari kewenangan, mengabaikan prosedur, atau mengutamakan kepentingan pribadi. Pengurus perusahaan juga perlu memahami risiko tindakan ultra vires, yakni tindakan yang melampaui kewenangan atau tidak sesuai dengan batas tugas yang diberikan.
Sebagai ilustrasi, KPK menyoroti pemberian fasilitas kredit oleh bank daerah di luar prosedur dan tanpa persetujuan atau sepengetahuan pihak berwenang di perusahaan. Tindakan semacam itu dapat menimbulkan persoalan serius. Jika perbuatan yang dilakukan memenuhi unsur pelanggaran hukum, pihak yang terlibat dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan yang berlaku.
Ketentuan perundang-undangan juga dapat diterapkan terhadap direksi maupun komisaris, sesuai peran dan keterlibatan masing-masing, apabila ditemukan perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana.
GCG perlu diterapkan dalam keputusan sehari-hari
KPK mengingatkan, GCG tidak cukup dipenuhi melalui dokumen administrasi, tetapi perlu menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan sehari-hari. Lima prinsip utama GCG adalah transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran.
Keputusan bisnis yang sehat, menurut materi KPK, perlu didukung kajian memadai, dokumentasi yang jelas, pengelolaan risiko, serta mekanisme pengawasan yang efektif. Langkah-langkah itu membantu memastikan keputusan diambil untuk kepentingan perusahaan, bukan demi keuntungan pribadi atau kelompok tertentu.
Penguatan tata kelola juga penting karena BUMD memiliki peran komersial sekaligus menjalankan fungsi pelayanan publik. Modal yang disertakan pemerintah daerah merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan untuk mendukung kegiatan perusahaan. Karena itu, pengurus perlu mempertimbangkan risiko, kepatuhan terhadap aturan, serta dampak keputusan terhadap perusahaan dan masyarakat.
Kepala Badan Pembinaan BUMD (BPBUMD) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Syaefuloh Hidayat, menyambut baik penguatan pemahaman tata kelola bersama KPK. Ia menilai, kesamaan pemahaman di jajaran pimpinan diperlukan agar keputusan bisnis dibuat secara profesional dengan mempertimbangkan risiko dan batas kewenangan.
“Kita ingin memastikan jajaran direksi, komisaris, dan dewan pengawas memiliki persepsi yang sama dalam mengambil keputusan bisnis secara profesional,” ujar Syaefuloh.
Directorship Program dorong kepemimpinan berintegritas
Melalui Directorship Program, KPK mendorong pimpinan BUMD DKI Jakarta memperkuat kapasitas kepemimpinan dan tata kelola agar mampu menghadapi dinamika bisnis tanpa mengabaikan kepatuhan hukum. Penguatan GCG dan BJR juga diarahkan untuk membangun budaya antikorupsi di lingkungan perusahaan daerah.
KPK menilai integritas pimpinan berperan penting dalam memastikan kebijakan dan operasional perusahaan berjalan sesuai aturan. Pemahaman atas kewenangan, prosedur internal, dan mekanisme pengawasan juga diperlukan untuk melindungi perusahaan sekaligus menjaga akuntabilitas pengelolaan aset daerah.
Tantangan BUMD, sebagaimana ditekankan dalam materi tersebut, bukan hanya mencapai kinerja usaha yang baik, tetapi juga memastikan setiap keputusan dapat dipertanggungjawabkan. Tata kelola yang kuat dan kepemimpinan berintegritas diharapkan dapat menjaga kepercayaan publik serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.
