Headline.co.id, Jakarta ~ Pemerintah memperkuat perlindungan lahan sawah dengan mengusulkan penetapan 6.463.007 hektare sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), setara 87,97 persen dari total Lahan Baku Sawah (LBS) nasional. Kebijakan dan tindak lanjut perlindungan lahan tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan di Jakarta, Rabu (11/11/2026). Dalam rapat itu, pemerintah juga menyoroti indikasi alih fungsi sawah seluas 554.615 hektare dan menyepakati pembentukan tim lintas kementerian/lembaga untuk mengkajinya. Langkah tersebut diarahkan untuk menjaga lahan produktif dan kapasitas produksi pangan nasional demi mendukung swasembada pangan.
Usulan Perlindungan Lahan Sawah Capai 6,46 Juta Hektare
Berdasarkan data Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) per 21 Oktober 2026, usulan LP2B sawah nasional mencapai 6.463.007 hektare. Jumlah itu berasal dari total LBS seluas 7.346.470 hektare.
Dari 509 kabupaten/kota, sebanyak 486 daerah atau 95,67 persen telah memenuhi ketentuan minimal LP2B sebesar 87 persen dari LBS. Namun, masih ada tiga provinsi yang belum mencapai ambang tersebut, yakni Riau dengan 76,24 persen, Banten 84,73 persen, dan Papua 78,02 persen.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Capaian itu membaik dibandingkan kondisi pada awal September 2026, ketika terdapat tujuh provinsi yang belum memenuhi ketentuan minimal 87 persen. Setelah percepatan koordinasi pemerintah pusat dan daerah, jumlahnya berkurang menjadi tiga provinsi.
Menko Pangan Zulkifli Hasan mengatakan perlindungan sawah produktif berkaitan dengan upaya menjaga ketahanan dan kemandirian pangan nasional. Ia mengingatkan, alih fungsi lahan dapat mengancam kapasitas produksi.
“Kalau lahan sawah produktif terus beralih fungsi, kapasitas produksi pangan kita akan terancam. Karena itu, lahan pertanian harus dilindungi dan kebijakan tata ruang harus berpihak pada keberlanjutan produksi pangan,” tegas Zulkifli Hasan.
Tim Lintas Kementerian Kaji Indikasi Alih Fungsi
Selain membahas usulan LP2B, Rakortas menyoroti indikasi alih fungsi sawah seluas 554.615 hektare. Pemerintah menyepakati pembentukan tim lintas kementerian/lembaga untuk menelaah persoalan tersebut sebelum menentukan langkah penyelesaian.
Tim akan mengkaji status perizinan, status LP2B ketika alih fungsi terjadi, serta jenis lahan sawah yang terdampak. Hasil kajian itu akan menjadi dasar penentuan tindak lanjut, termasuk kemungkinan kewajiban penggantian lahan atau pemberian sanksi sesuai ketentuan.
Pemerintah tidak menyebutkan hasil kajian maupun keputusan atas indikasi alih fungsi tersebut dalam keterangan rapat. Pembentukan tim dimaksudkan untuk menelaah aspek-aspek terkait sebagai dasar penanganan.
Penetapan LP2B dan Sinkronisasi Peta Dipercepat
Pemerintah juga mendorong percepatan penetapan surat keputusan (SK) LP2B serta integrasinya ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Integrasi tersebut menjadi bagian dari upaya memasukkan perlindungan lahan pertanian ke dalam kebijakan tata ruang.
Kementerian ATR/BPN bersama pemerintah daerah akan menindaklanjuti sinkronisasi peta Lahan Sawah Dilindungi (LSD). Salah satu pekerjaan yang disebut dalam Rakortas ialah menyelesaikan kesepakatan peta di 17 provinsi.
Pemerintah menegaskan perlindungan sawah perlu menjadi prioritas dalam kebijakan pembangunan dan pemanfaatan ruang. Upaya itu ditujukan untuk menjaga lahan produktif, melindungi investasi infrastruktur irigasi, dan mempertahankan kapasitas produksi pangan nasional.
Dengan usulan LP2B yang mencakup 87,97 persen LBS nasional, pemerintah mencatat kemajuan dalam pemenuhan ketentuan perlindungan lahan. Pada saat yang sama, indikasi alih fungsi, tiga provinsi yang masih di bawah batas minimal, serta proses penetapan dan sinkronisasi peta menjadi hal yang masih perlu ditindaklanjuti.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.
