Headline.co.id, Depok ~ Kementerian Agama membekali penyuluh agama Islam di Depok dan Bogor dengan keterampilan pendampingan rehabilitasi eks narapidana terorisme (eks napiter) dan individu yang terpapar paham ekstremisme. Pembekalan melalui lokakarya di Bogor pada 18–20 November 2026 itu ditujukan untuk mendukung rehabilitasi, reintegrasi, dan pemberdayaan mereka agar dapat kembali menjalani kehidupan di tengah masyarakat. Kegiatan tersebut menekankan pendekatan humanis, pemulihan hubungan keluarga, dan koordinasi dengan lingkungan sosial serta lembaga terkait.
Plt. Direktur Urusan Agama Islam dan Bina Syariah, Muchlis M. Hanafi, membuka Workshop Capacity Building Spesialisasi Kapasitas Penyuluh Agama Islam Wilayah Depok dan Bogor, Rabu (18/11/2026). Ia menyebut pendampingan terhadap eks napiter dan keluarganya merupakan tanggung jawab negara sekaligus amanah keagamaan dan kemanusiaan.
“Ini adalah tugas yang sangat mulia. Ia bukan hanya tugas kenegaraan dan kebangsaan, karena kita semua adalah ASN, terutama para penyuluh kita, tetapi juga tanggung jawab keagamaan dan kemanusiaan,” ujar Muchlis.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Keterampilan pendampingan rehabilitasi eks napiter
Muchlis mengatakan penyuluh agama perlu memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai agar bisa memberikan pendampingan secara tepat. Mereka juga diharapkan membantu eks napiter memperoleh rasa aman dan diterima kembali di masyarakat tanpa stigma.
Menurut Muchlis, ajaran Islam memerintahkan umat memberikan perlindungan kepada siapa pun yang membutuhkan pertolongan. Prinsip itu, katanya, relevan untuk mendampingi sesama Muslim yang pernah terjebak dalam pemahaman keagamaan yang keliru dan ingin kembali menjalani kehidupan bermasyarakat.
“Tugas kita adalah memberikan jaminan rasa aman dan pertolongan kepada mereka, serta mengantarkan mereka ke tengah masyarakat sehingga mereka benar-benar merasakan keamanan dan kenyamanan,” tuturnya.
Ia juga mendorong penyuluh menerapkan pendekatan keberagamaan yang mencakup kebenaran, kebaikan, dan keindahan. Dalam bimbingan, ketiga unsur itu perlu berjalan bersama agar penyampaian norma dan aturan turut mempertimbangkan akhlak, kepatutan, serta kasih sayang.
Muchlis mengingatkan bahwa pemahaman agama yang hanya bertumpu pada aspek kebenaran dapat melahirkan sikap kaku. Kebenaran, menurut dia, perlu disertai kebijaksanaan dalam penerapan dan pendekatan yang menyentuh hati.
“Beragama dengan hanya memperhatikan yang benar akan menjadi kaku. Tetapi jika juga memperhatikan yang baik, ia akan menjadi bijak,” jelasnya.
Ia meminta penyuluh tidak terburu-buru memberikan nasihat atau mengarahkan orang yang didampingi sebelum membangun kedekatan. Komunikasi yang baik dan pendekatan humanis, kata Muchlis, dibutuhkan untuk memperoleh kepercayaan.
“Tidak semua harus dicerahi atau dinasihati sekaligus, tetapi bagaimana merebut hatinya terlebih dahulu dengan pendekatan yang humanis. Jika hatinya sudah bisa direbut, insyaallah pemikiran, sikap, dan perilakunya bisa kita arahkan,” kata Muchlis.
Reintegrasi mencakup keluarga dan penerimaan masyarakat
Head of Mission Nurani Perdamaian Indonesia (NPI), Delsy Romie, mengatakan rehabilitasi dan reintegrasi tidak hanya menyangkut perubahan pada individu. Proses itu juga meliputi pemulihan hubungan keluarga dan penerimaan masyarakat.
Delsy menilai Penyuluh Agama Islam memiliki posisi strategis karena kedekatannya dengan masyarakat. Namun, peran tersebut perlu ditunjang kemampuan komunikasi empatik, identifikasi risiko, serta keterampilan mendampingi individu dan keluarga.
“Jika kita berbicara tentang rehabilitasi dan reintegrasi, hal ini bukan hanya tentang perubahan individu, tetapi juga bagaimana mereka dapat membangun kembali kehidupan secara normal, memperbaiki hubungan keluarga, serta kembali diterima oleh masyarakat dan beraktivitas secara sosial,” ujar Delsy.
Ia berharap lokakarya menghasilkan tiga capaian: peningkatan pemahaman tentang ekstremisme serta pendekatan rehabilitasi dan reintegrasi; peningkatan keterampilan praktis untuk mendampingi individu dan keluarga; serta kejelasan peran dan mekanisme koordinasi antarpemangku kepentingan.
Delsy juga menekankan bahwa proses reintegrasi memerlukan kerja sama penyuluh agama, keluarga, masyarakat, dan lembaga terkait. Penerimaan lingkungan sosial dan koordinasi yang baik, menurut dia, diperlukan agar proses tersebut dapat berjalan.
Kemenag libatkan sejumlah mitra
Lokakarya yang berlangsung selama tiga hari, 18–20 November 2026, melibatkan NPI, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Densus 88, serta kementerian dan lembaga terkait.
Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan kapasitas Penyuluh Agama Islam dalam pendampingan, rehabilitasi, dan reintegrasi individu yang terpapar paham ekstremisme. Materi dan tujuan yang disampaikan dalam kegiatan itu mencakup penguatan keterampilan pendampingan, pemulihan relasi keluarga, penerimaan masyarakat, serta koordinasi antarpemangku kepentingan.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.


















