Headline.co.id, Yogyakarta ~ Asosiasi Kepala Sekolah Indonesia (AKSI) mendorong penguatan peran kepala sekolah sebagai pemimpin pendidikan yang berfokus pada pembentukan karakter peserta didik, bukan semata-mata mengurus administrasi dan keuangan sekolah. Gagasan tersebut menjadi salah satu perhatian dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) AKSI 2026, sebagaimana disampaikan Ketua Umum DPP AKSI, Dr. Dudung Nurullah Koswara, M.Pd., melalui catatan tertulis yang diterima Headline.co.id pada Minggu (15/11/2026). Selain pembagian tanggung jawab pengelolaan anggaran, forum tersebut juga menyoroti evaluasi kinerja, periodisasi jabatan, dan kesejahteraan kepala sekolah. Berbagai usulan itu diarahkan untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan sekaligus mendukung pencapaian tujuan pendidikan nasional.
Dudung menilai kepala sekolah memiliki tanggung jawab strategis dalam menentukan kualitas pendidikan karena berhadapan langsung dengan peserta didik, tenaga pendidik, dan masyarakat.
Menurutnya, posisi kepala sekolah tidak seharusnya terlalu dibebani urusan pengelolaan keuangan yang berpotensi mengalihkan perhatian dari tugas utama sebagai pemimpin pembelajaran dan pembentukan karakter.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
“Upayakan kepala sekolah tidak menjadi kuasa pengguna anggaran,” tulis Dudung dalam catatan bertajuk Catatan Rakernas AKSI 2026 yang terima headline.co.id.
“Tugas suci kepala sekolah bukan mengelola keuangan, melainkan ‘mengelola karakter’,” lanjutnya.
Pernyataan tersebut menjadi salah satu gagasan yang disampaikan Dudung mengenai pentingnya penataan kembali tanggung jawab kepala sekolah agar lebih berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan.
AKSI Soroti Periodisasi Jabatan dan Kinerja Kepala Sekolah
Selain pengelolaan anggaran, Rakernas AKSI 2026 turut menyoroti pentingnya evaluasi kinerja dan periodisasi jabatan kepala sekolah.
Dudung menyampaikan bahwa kepala sekolah yang tidak menunjukkan prestasi dan tidak memenuhi standar kinerja perlu mendapatkan evaluasi terhadap kelanjutan penugasannya.
Dalam catatannya, ia menyebut indikator penilaian tersebut antara lain kemampuan kepala sekolah memperoleh predikat kinerja baik atau sangat baik.
Dudung juga mengaitkan pentingnya keterlibatan kepala sekolah dalam organisasi profesi dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 dan Permendikbudristek Nomor 67 Tahun 2024. Rujukan tersebut disampaikan sebagai bagian dari pandangannya mengenai profesionalisme kepala sekolah.
Ia berpandangan bahwa kepala sekolah yang tidak mampu menunjukkan kinerja sesuai harapan dapat dipertimbangkan untuk kembali menjalankan tugas sebagai guru.
Pandangan tersebut menjadi bagian dari dorongan AKSI agar jabatan kepala sekolah tidak hanya dipandang sebagai posisi administratif, tetapi juga disertai tanggung jawab untuk menghasilkan prestasi dan meningkatkan kualitas layanan pendidikan.
Di sisi lain, Dudung menyampaikan bahwa para kepala sekolah yang mengikuti Rakernas AKSI 2026 sepakat mendukung pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan mutu serta prestasi pendidikan.
Ia menggambarkan kepala sekolah sebagai representasi langsung kepemimpinan pendidikan pemerintah yang bersentuhan dengan masyarakat di berbagai daerah.
Menurut Dudung, Menteri Pendidikan dan para kepala dinas pendidikan perlu memahami bahwa keberhasilan kebijakan pendidikan sangat bergantung pada peran kepala sekolah sebagai pelaksana di lapangan.
Kesejahteraan Kepala Sekolah Diminta Jadi Perhatian Pemerintah
Persoalan kesejahteraan juga menjadi perhatian dalam catatan Rakernas AKSI 2026.
Dudung menilai besarnya tanggung jawab kepala sekolah harus diimbangi dengan penghargaan dan kesejahteraan yang layak dari pemerintah.
Ia menjelaskan bahwa seorang kepala sekolah memiliki tanggung jawab terhadap tiga lingkungan keluarga, yakni keluarga pribadi, keluarga besar warga sekolah, serta keluarga dalam organisasi profesi.
“Kesejahteraan di atas normal adalah wajib!” tegas Dudung.
Sebagai perbandingan, Dudung mengemukakan kondisi kesejahteraan kepala sekolah di Australia.
Dalam catatannya, ia menyebut rata-rata gaji kepala sekolah di negara tersebut berkisar mulai dari 104.000 dolar Australia per tahun atau sekitar Rp1,05 miliar hingga Rp1,1 miliar, bergantung pada nilai tukar.
Angka tersebut merupakan perbandingan yang dikemukakan Dudung dalam tulisannya, bukan hasil penghitungan atau verifikasi tersendiri.
Dudung juga membagikan pengalamannya ketika menempuh pendidikan di Australia pada 2013. Berdasarkan pengamatannya saat itu, kepala sekolah di negara tersebut memperoleh kesejahteraan dan perlindungan yang baik.
Pengalaman tersebut menjadi salah satu dasar pandangannya mengenai pentingnya perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan pemimpin satuan pendidikan di Indonesia.
Kehadiran Pejabat Kementerian Disambut Kepala Sekolah
Rakernas AKSI 2026 turut dihadiri Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) serta Direktur Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan (KSPSTK).
Dudung menyampaikan bahwa kehadiran kedua pejabat tersebut mendapat sambutan positif dari para kepala sekolah yang mengikuti kegiatan.
Ia menggambarkan pertemuan tersebut sebagai momentum kedekatan antara pemerintah dan para kepala sekolah yang selama ini menjalankan kebijakan pendidikan secara langsung.
Menurutnya, perhatian pemerintah terhadap kepala sekolah tidak hanya diperlukan dalam bentuk kebijakan, tetapi juga melalui dukungan terhadap profesionalisme, perlindungan, dan kesejahteraan.
Dudung menekankan bahwa kepemimpinan kepala sekolah memiliki kedudukan penting karena berkaitan langsung dengan proses pembentukan karakter generasi penerus bangsa.
Ia berpandangan bahwa keberhasilan pendidikan nasional tidak cukup hanya diukur melalui capaian akademik, tetapi juga melalui kemampuan satuan pendidikan membangun karakter peserta didik sejak dini.
Melalui Rakernas AKSI 2026, Dudung berharap kolaborasi antara organisasi profesi kepala sekolah, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah semakin kuat.
Penguatan kerja sama tersebut dinilai penting untuk meningkatkan kompetensi, profesionalisme, serta prestasi kepala sekolah dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat.
Bagi Dudung, kepala sekolah merupakan salah satu unsur penting yang menentukan wajah pendidikan sekaligus masa depan bangsa melalui kepemimpinan pembelajaran dan penguatan karakter peserta didik.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.





















