Headline.co.id, Badan Meteorologi ~ Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi bahwa fenomena El Nino yang terjadi pada tahun 2026 dapat meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia. BMKG memperkirakan musim kemarau tahun ini akan lebih kering dan berlangsung lebih lama dibandingkan kondisi normal akibat pengaruh variabilitas iklim global. Hingga akhir Maret 2026, sekitar 7% Zona Musim (ZOM) di Indonesia telah memasuki musim kemarau dan jumlah ini diperkirakan akan terus bertambah dalam beberapa bulan ke depan.
Fiqri Ardiansyah, S.Hut., M.Sc., dosen Fakultas Kehutanan UGM, menjelaskan bahwa El Nino memiliki korelasi kuat dengan meningkatnya risiko kebakaran karena menyebabkan kondisi hutan menjadi lebih kering. Namun, ia menegaskan bahwa kondisi kering saja tidak cukup untuk memicu kebakaran. Praktik penggunaan api dalam pembukaan lahan oleh masyarakat tanpa pengendalian yang memadai masih menjadi faktor utama. “Jadi, kaitannya bukan kemudian dengan pengelolaan lahan, tetapi dengan adanya penggunaan api yang sembarangan dalam mengelola lahan,” ujarnya pada Rabu (6/5).
Fiqri menyoroti bahwa kapasitas masyarakat dalam menggunakan api masih menjadi tantangan besar. Banyak praktik pembukaan lahan yang tidak disertai pengendalian memadai, seperti metode membakar (slash and burn) yang umum digunakan karena dianggap cepat, tetapi sering kali tidak diikuti dengan langkah pengamanan seperti pembuatan sekat bakar. “Yang kemudian tidak diperhatikan umumnya oleh masyarakat itu tidak membuat sekat bakar atau tidak mengisolasi bahan bakar di area tersebut, jadi apinya malah menyebar ke mana-mana,” jelasnya.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Persoalan ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga berkaitan dengan tata kelola kehutanan secara menyeluruh. Fiqri menilai kurangnya sinergi pengelola hutan, perusahaan, dan masyarakat menjadi akar persoalan yang belum terselesaikan. “Dalam pengelolaan hutan itu diperlukan satu sinergi pengelola kawasan hutan, kemudian juga dengan masyarakat di sekitar hutan,” ungkapnya.
Fiqri memperingatkan bahwa tanpa perubahan signifikan dalam tata kelola kehutanan, potensi terulangnya kebakaran besar seperti pada tahun 2015 bisa terjadi lagi. Risiko ini semakin besar terutama di wilayah hutan dengan tanah gambut yang rentan terbakar hingga ke lapisan bawah tanah, yang dapat menimbulkan kabut asap berkepanjangan. “Yang terburuk adalah kondisi kebakaran kembali seperti tahun 2015, karena deforestasinya cukup tinggi. Akibatnya nanti akan terjadi kabut asap lagi dalam jangka waktu yang lama dan itu berdampak pada aktivitas sosial, aktivitas ekonomi, aktivitas penerbangan, serta kesehatan masyarakat,” ujarnya.
Untuk menghadapi potensi tersebut, Fiqri menilai pemerintah sudah mulai melakukan pendekatan pencegahan melalui sistem peringatan dini (early warning system) secara terstruktur. Prediksi dari BMKG dianggap sebagai langkah awal untuk menekan risiko sebelum kebakaran terjadi, bukan hanya merespons saat bencana berlangsung. “Adapun peringatan dini tersebut harus diikuti dengan langkah konkret di lapangan, terutama dengan membatasi penggunaan api dalam pengelolaan lahan dan mendorong alternatif pembukaan lahan tanpa bakar,” ujarnya.
Fiqri juga menambahkan bahwa upaya pencegahan perlu diperkuat dengan patroli rutin, pemantauan kondisi lahan dan ekosistem gambut, serta peningkatan edukasi kepada masyarakat di sekitar kawasan hutan agar siap siaga menghadapi risiko kebakaran. “Di tengah peningkatan potensi El Nino, penguatan tata kelola kehutanan berbasis kolaborasi dan pencegahan menjadi kunci utama untuk menekan risiko karhutla di Indonesia,” pungkasnya.
