Headline.co.id, Indonesia Kini Menghadapi Ancaman Krisis Iklim Yang Semakin Nyata ~ dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat periode 2023–2025 sebagai tahun-tahun terpanas dalam sejarah. Organisasi Meteorologi Dunia (WMO) juga memprediksi suhu rata-rata global pada 2026–2030 akan meningkat 1,3–1,9 derajat Celcius di atas tingkat pra-industri. Kondisi ini meningkatkan risiko cuaca ekstrem, kekeringan, banjir, serta ancaman terhadap ketahanan pangan dan kesehatan masyarakat.
Dr. Emilya Nurjani, dosen Departemen Geografi Lingkungan UGM, menegaskan bahwa Indonesia telah memasuki fase krisis iklim yang memerlukan penanganan cepat dan terintegrasi. “Fenomena perubahan iklim di Indonesia telah menimbulkan dampak besar dan mengganggu kehidupan manusia, sehingga memerlukan tindakan segera,” ujarnya pada Senin (6/7). Ia menambahkan bahwa meskipun dunia telah sepakat untuk menahan kenaikan suhu global melalui Paris Agreement 2015, target tersebut belum tercapai.
Peningkatan suhu udara menyebabkan kebutuhan air meningkat, mempercepat penguapan, dan meningkatkan risiko kekeringan. Pola hujan yang sulit diprediksi juga menggeser musim hujan dan kemarau, meningkatkan risiko banjir dan longsor. “Hal ini mempengaruhi sektor pertanian, dengan perubahan pola tanam, risiko gagal panen, dan penurunan produktivitas,” jelas Emilya.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Perlunya Tata Kelola Ruang Berbasis Lingkungan
Emilya menekankan pentingnya memasukkan risiko perubahan iklim dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Pembangunan yang tidak memperhatikan daya dukung lingkungan dapat meningkatkan emisi karbon dan risiko banjir. “Alih fungsi hutan, urbanisasi yang tidak terencana, dan pembangunan di kawasan rawan banjir memperburuk situasi,” katanya.
Sebaliknya, penerapan tata kelola ruang berbasis daya dukung lingkungan dengan strategi mitigasi dan adaptasi, serta solusi berbasis alam seperti pembangunan infrastruktur hijau dan biru, dapat meningkatkan ketahanan wilayah terhadap dampak perubahan iklim.
Kolaborasi untuk Menghadapi Krisis Iklim
Untuk menghadapi tantangan ini, Emilya menekankan pentingnya kolaborasi pemerintah, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat. Upaya mitigasi dan adaptasi dapat dilakukan melalui pengurangan emisi gas rumah kaca, pemanfaatan energi terbarukan, rehabilitasi ekosistem mangrove dan gambut, serta pembangunan infrastruktur penyimpanan air. “Menghadapi perubahan iklim perlu menggabungkan mitigasi dan adaptasi,” pungkasnya.
Dengan langkah-langkah ini, diharapkan Indonesia dapat meningkatkan ketahanan terhadap dampak perubahan iklim dan menjaga keberlanjutan pembangunan di masa depan.
