Headline.co.id, Gunungkidul ~ Pemerintah semakin menegaskan komitmennya dalam menangani masalah sampah nasional dengan mengarahkan perguruan tinggi untuk mengembangkan teknologi pengolahan sampah yang dapat diterapkan secara nyata. Presiden memberikan arahan ini, yang didukung oleh Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Prof. Brian Yuliarto, yang mendorong solusi berbasis riset. Dalam kunjungannya ke Universitas Gadjah Mada (UGM), Menteri meninjau fasilitas pengolahan sampah di Pusat Inovasi Agroteknologi (PIAT) UGM. Apresiasi terhadap fasilitas ini menunjukkan kesiapan UGM dalam berkontribusi lebih luas terhadap pengelolaan sampah skala mikro.
Prof. Ir. Wiratni, S.T., M.T., Ph.D., IPM., dosen Program Studi Teknik Kimia UGM dan pemerhati lingkungan, menilai bahwa perguruan tinggi memiliki kapasitas teknologi yang memadai. Namun, ia menekankan bahwa teknologi bukan satu-satunya solusi untuk masalah sampah. Menurutnya, diperlukan pengelolaan menyeluruh dari hulu hingga hilir. “Saya yakin UGM dan kampus-kampus lain punya berbagai teknologi unggulan untuk mengolah sampah, tetapi problem sampah di Indonesia memerlukan pengelolaan dari hulu sampai hilir dalam sebuah ekosistem yang kuat,” ujarnya pada Rabu (25/2).
Wiratni menjelaskan bahwa masalah sampah memiliki dimensi sosial yang kuat, sehingga teknologi tidak bisa diseragamkan untuk semua daerah. Setiap wilayah memiliki karakteristik yang berbeda yang mempengaruhi strategi pengolahan. Ia mencontohkan perbedaan kebutuhan Kota Yogyakarta dan Kabupaten Gunungkidul dalam hal ketersediaan lahan. “Sukses tidaknya teknologi yang dipilih sangat kontekstual dan memerlukan pemetaan sosial yang akurat,” jelasnya.
Di UGM, yang mengelola sekitar delapan ton sampah per hari, ada tiga teknologi penting yang mempengaruhi keberhasilan pengelolaan sampah. Pertama, data timbulan sampah menjadi dasar penting dalam merancang kebijakan pengurangan. UGM mengembangkan timbangan digital berbasis Internet of Things yang terpasang di berbagai unit kerja. Informasi ini ditampilkan melalui dashboard untuk memudahkan pemantauan dan evaluasi. “Timbangan ini adalah cermin perilaku sivitas UGM yang menjadi dasar program menuju zero waste campus,” tutur Wiratni.
Kedua, setelah sistem pemantauan berjalan, langkah berikutnya adalah pengolahan material sesuai karakteristiknya. Sampah organik dapat diolah melalui teknologi komposting dan budidaya maggot dengan rekayasa percepatan proses. Ketiga, residu diproses melalui teknologi pelelehan dan karbonisasi menjadi bahan konstruksi seperti papan, genteng, dan konblok, serta karbon untuk campuran pupuk. Pilihan ini disesuaikan dengan volume sampah kampus yang belum memenuhi keekonomian skema waste-to-energy. “Konversi sampah menjadi solid carbon merupakan pilihan beremisi rendah yang selaras dengan misi gaya hidup rendah karbon,” paparnya.
Penguatan teknologi ini terpusat di PIAT UGM melalui Rumah Inovasi Daur Ulang (RINDU). Fasilitas ini bergerak dari tahap eksperimental menuju instalasi berskala penuh untuk mengolah seluruh sampah dari UGM. Saat memasuki skala aktual, perhitungan teknoekonomi menjadi perhatian utama. Selain menjalankan fungsi layanan pengolahan, RINDU dikembangkan sebagai laboratorium hidup bagi pembelajaran ekosistem sirkuler. “RINDU memang dibangun untuk diproyeksikan sebagai Living Laboratory dan Learning Center tempat komunitas dan pemerintah bersama-sama dengan UGM menginkubasi ide sebelum diadopsi lebih luas,” ucap Wiratni.
Transformasi menuju skala penuh menghadirkan tantangan besar dalam proses hilirisasi inovasi. Menurut Wiratni, kendala utama perguruan tinggi terletak pada kemitraan strategis yang belum sepenuhnya solid. Banyak inovasi lahir di kampus, namun kesiapan pasar dan dukungan kebijakan kerap belum sejalan sehingga implementasi berjalan lambat. Tanpa kolaborasi sejak tahap perancangan, teknologi berisiko berhenti sebagai prototipe laboratorium. “Hilirisasi tidak akan terjadi jika kita hanya sibuk menyempurnakan produk di laboratorium,” tegasnya.
Tantangan lain muncul pada aspek koordinasi antar inisiatif pengelolaan sampah yang sudah berkembang di berbagai tempat. Ia melihat banyak gerakan baik di kampus maupun komunitas, namun berjalan sendiri-sendiri dan belum terkonsentrasi. Kondisi ini membuat potensi duplikasi program dan pemborosan sumber daya sulit dihindari. Karena itu, kepemimpinan yang mampu mensinergikan kepakaran lintas bidang menjadi kebutuhan mendesak. “Leadership diperlukan untuk mengorkestrasi berbagai keunggulan agar sinergis,” kata Wiratni.
Sebagai respons atas berbagai tantangan tersebut, Wiratni menyatakan bahwa UGM mulai memperkuat pengembangan ekosistem secara lebih terstruktur. Upaya ini diperluas melalui dukungan hibah pemandatan Equity yang mendorong orkestrasi kepakaran lintas klaster. PIAT UGM menjadi lokus pengolahan sampah internal kampus, sementara Kelurahan Terban dipilih sebagai lokasi uji coba replikasi sistem di luar kampus. Data operasional riil terus dikumpulkan untuk menghitung biaya pengolahan per ton sampah berbasis timbangan IoT sekaligus menjadi dasar penyusunan kebijakan internal. “UGM membangun instalasi berkapasitas aktual dan mengumpulkan data operasional untuk memastikan kesiapan implementasi lebih luas,” pungkasnya.
