Headline.co.id, Jakarta ~ Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) menegaskan tidak pernah meminta platform media sosial menurunkan atau membatasi konten terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Pernyataan itu disampaikan di Jakarta pada Rabu (21/10/2026), di tengah tudingan publik mengenai dugaan shadow ban terhadap konten kritik pemerintah. Pada saat yang sama, transparansi algoritma Meta dan mekanisme moderasi platform digital juga menjadi perhatian di Brasil menjelang putaran kedua Pemilu Presiden 2026.
Di Indonesia, Kemkomdigi meminta platform memberikan penjelasan apabila suatu konten mengalami pembatasan jangkauan atau tidak direkomendasikan. Di Brasil, Mahkamah Pemilihan Umum Tertinggi Brasil (Tribunal Superior Eleitoral/TSE) memerintahkan Meta dan platform X menyampaikan penjelasan teknis mengenai distribusi konten politik, penggunaan kecerdasan artifisial (AI), iklan kampanye, serta penghapusan unggahan.
Kemkomdigi Bantah Batasi Konten Karhutla
Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyatakan Kemkomdigi tidak pernah meminta platform media sosial menghapus atau membatasi informasi mengenai karhutla.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
“Tidak ada penurunan konten maupun permintaan penurunan konten dari Kemkomdigi untuk membatasi informasi terkait kebakaran hutan dan lahan atau karhutla,” kata Meutya dalam keterangan pers di Jakarta, Rabu (21/10/2026).
Menurut Meutya, informasi karhutla yang dibagikan masyarakat melalui media sosial justru menjadi salah satu sumber penting untuk mendukung penanganan kebakaran. Pemerintah juga menggunakan media sosial untuk menyampaikan perkembangan penanganan karhutla kepada masyarakat.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi, Mediodecci Lustarini, mengatakan kementerian telah meminta klarifikasi kepada Meta setelah beredar jawaban Meta AI yang mengaitkan pemerintah dengan dugaan pembatasan konten demonstrasi dan karhutla.
Mediodecci mengingatkan bahwa jawaban yang dihasilkan AI tidak dapat langsung dianggap sebagai pernyataan resmi perusahaan ataupun bukti adanya instruksi dari pemerintah.
“Artinya bahwa Meta AI di sini bukanlah juru bicara dari Meta,” ujar Mediodecci dalam wawancara di Jakarta, Jumat (23/10/2026).
Ia juga menekankan pentingnya memeriksa informasi melalui sumber resmi. Menurut dia, AI dapat menghasilkan jawaban yang terdengar meyakinkan, tetapi belum tentu akurat.
Kemkomdigi mendorong platform digital menjelaskan secara transparan alasan pembatasan jangkauan konten, termasuk jika tindakan tersebut berkaitan dengan pedoman komunitas atau sistem rekomendasi algoritmik.
Brasil Minta Transparansi Algoritma Meta dan X
Persoalan transparansi algoritma Meta dan distribusi konten digital mencuat di Brasil menjelang putaran kedua pemilihan presiden pada 25 Oktober 2026. Tim kampanye Presiden Luiz Inácio Lula da Silva mempersoalkan dugaan perbedaan jangkauan konten politik di platform digital, termasuk unggahan yang berkaitan dengan Lula dan pesaingnya, Flávio Bolsonaro.
Pada 22 Oktober, TSE memerintahkan Meta dan X memberikan penjelasan teknis dalam waktu 24 jam. Penjelasan itu mencakup mekanisme distribusi konten politik, penggunaan AI, iklan pemilu, serta penghapusan unggahan.
Permintaan tersebut merupakan bagian dari pemeriksaan atas dugaan perlakuan tidak setara terhadap kandidat. TSE juga meminta Meta meninjau kembali melalui pemeriksaan manusia penghapusan sebuah video yang dipersoalkan oleh kampanye Lula.
Namun, TSE menegaskan bukti yang tersedia saat itu belum cukup untuk menyimpulkan adanya manipulasi atau perlakuan berbeda berdasarkan kepentingan politik. Pengadilan meminta penjelasan teknis agar dugaan tersebut dapat diperiksa lebih lanjut.
Dalam perkembangan sebelumnya, TSE mempertahankan langkah pencegahan yang melarang Meta mengurangi distribusi atau mengubah metrik konten politik-elektoral kedua kandidat secara tidak setara. Ketentuan tersebut tetap memberikan ruang bagi penerapan kebijakan platform yang telah diumumkan dan diberlakukan sama kepada kedua pihak, pemenuhan perintah pengadilan, serta kepatuhan terhadap aturan pemilu.
Meta Sebut Gangguan Bersifat Teknis dan Global
Meta melalui pernyataan pada 22 Oktober 2026 menyatakan tidak memihak kandidat atau kelompok politik mana pun. Perusahaan itu membantah bahwa sistemnya menentukan peringkat atau mendistribusikan konten berdasarkan ideologi politik.
Meta menjelaskan sejumlah insiden yang dipersoalkan selama kampanye Brasil sebagai gangguan teknis atau persoalan penerapan aturan. Salah satunya adalah gangguan penghitungan tayangan Reels pada 7 Oktober yang berlangsung sekitar lima jam dan berdampak pada kreator di lebih dari 100 negara.
Meta juga mengakui akun iklan kampanye Lula sempat dinonaktifkan secara tidak sengaja selama sedikit lebih dari satu jam pada 23 September. Menurut perusahaan, penonaktifan tersebut terjadi setelah sebuah iklan keliru teridentifikasi dalam pemeriksaan antipenipuan, kemudian diperbaiki.
Terkait Meta AI, perusahaan menyatakan terdapat celah teknis yang sempat memungkinkan sistem menghasilkan poster kampanye melalui perintah tertentu yang memadukan nama depan kandidat dengan nomor pada surat suara. Meta menyebut celah itu telah diperbaiki pada hari yang sama ketika insiden diketahui.
Meta menegaskan insiden-insiden tersebut bukan upaya untuk memengaruhi pemilu. Perusahaan juga menyatakan telah menyampaikan pembelaan berbasis data teknis kepada TSE dan akan terus mempertahankan posisinya dalam proses hukum.
Penjelasan Meta mengenai insiden di Brasil tidak dengan sendirinya menentukan penyebab dugaan pembatasan konten di Indonesia. Dugaan tersebut tetap perlu diperiksa berdasarkan bukti dan konteks masing-masing.
Moderasi Diminta Berbasis Bukti
Kemkomdigi menilai distribusi konten digital harus ditangani melalui keterbukaan dan mekanisme pertanggungjawaban yang jelas. Penurunan jangkauan unggahan tidak otomatis membuktikan adanya shadow ban, tetapi pengguna tetap perlu memperoleh penjelasan ketika kontennya dibatasi atau tidak direkomendasikan platform.
Mediodecci menegaskan moderasi harus berfokus pada substansi konten dan bukti pelanggaran, bukan identitas akun atau perbedaan pandangan politik.
“Kritik terhadap pemerintah merupakan bagian dari kebebasan berpendapat dan tidak boleh diperlakukan sebagai pelanggaran hanya karena berbeda pandangan,” ujarnya.
Kemkomdigi mendorong platform meningkatkan transparansi alasan moderasi, memperkuat penandaan konten berbasis AI, serta menyediakan mekanisme pengaduan dan banding yang dapat diakses pengguna.
Kasus Brasil menunjukkan lembaga peradilan dapat meminta penjelasan teknis ketika muncul dugaan perlakuan tidak setara terhadap kandidat. Sementara di Indonesia, Kemkomdigi menegaskan tidak meminta pembatasan konten karhutla dan mendorong keterbukaan platform dalam menjelaskan cara kerja moderasi serta distribusi informasi.
Kesimpulan mengenai ada atau tidaknya pembatasan yang disengaja harus didasarkan pada pemeriksaan bukti, bukan semata-mata perubahan jangkauan konten atau jawaban yang dihasilkan AI.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.
![[Siaran Pers] Kemkomdigi Ingatkan Ancaman AI, Penipuan Kini Bisa Meniru Suara dan Identitas](https://www.headline.co.id/wp-content/uploads/2026/10/siaran-pers-kemkomdigi-ingatkan-ancaman-ai-penipuan-kini-bisa-meniru-suara-dan-identitas.png)
