Headline.co.id, Padang ~ Pemerintah Kota Padang, Sumatra Barat, memperkuat kesiapsiagaan bencana dengan membekali 312 pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dari 104 kelurahan. Pembekalan dilakukan melalui workshop kesiapsiagaan bencana yang berlangsung pada 27–28 Oktober 2026 di Kota Padang. Kegiatan tersebut ditujukan untuk meningkatkan kemampuan pengurus LPM dalam mengedukasi, mengoordinasikan, dan menggerakkan masyarakat menghadapi potensi bencana di lingkungan masing-masing.
Wali Kota Padang Fadly Amran menutup workshop kesiapsiagaan bencana itu di Asrama Haji Padang, Rabu (28/10/2026). Peserta terdiri atas ketua, sekretaris, dan bendahara LPM dari 11 kecamatan yang diharapkan menjadi penghubung pemerintah kelurahan dan masyarakat dalam upaya mitigasi bencana.
Pengurus LPM Disiapkan untuk Perkuat Mitigasi
Penguatan kapasitas pengurus LPM menjadi bagian dari upaya Pemko Padang memperluas kesiapsiagaan bencana hingga tingkat kelurahan. Peran masyarakat dinilai penting karena penanganan bencana tidak hanya bergantung pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga pada kemampuan warga mengenali risiko, memahami langkah penyelamatan, dan berkoordinasi dalam keadaan darurat.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Padang Rina Melati mengatakan, workshop tersebut dirancang untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan kapasitas pengurus LPM sebagai mitra strategis pemerintah kelurahan.
Kedekatan pengurus LPM dengan masyarakat, menurut Rina, menjadi modal untuk membangun kesadaran mengenai risiko bencana. Pengurus LPM diharapkan dapat menggerakkan warga, menyebarluaskan edukasi mitigasi, serta membantu koordinasi ketika muncul potensi keadaan darurat.
“Sebagai mitra strategis pemerintah kelurahan, LPM memiliki peran penting dalam menggerakkan, mengedukasi, dan mengoordinasikan masyarakat terkait mitigasi bencana. Kami berharap pengurus LPM berperan aktif dalam membangun kesadaran masyarakat untuk menghadapi berbagai potensi bencana di lingkungan masing-masing,” ujar Rina.
Dengan pembekalan tersebut, pengurus LPM tidak hanya diharapkan memahami mitigasi bencana, tetapi juga mampu menyampaikan informasi kepada warga dan mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengurangan risiko bencana.
Mitigasi Banjir Didukung Infrastruktur
Dalam penutupan kegiatan, Fadly menyampaikan bahwa pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan Pemko Padang terus memperkuat sinergi untuk menangani dampak banjir yang melanda pada 28 November 2025.
Selain pemulihan, upaya mitigasi dilakukan melalui penyiapan infrastruktur pengendalian banjir, termasuk sabo dam dan check dam. Infrastruktur tersebut menjadi bagian dari langkah penanganan bencana yang perlu didukung kesiapan masyarakat di setiap wilayah.
“Kita mengucapkan terima kasih kepada pemerintah pusat yang telah memberikan dukungan anggaran sekitar Rp4 triliun untuk penanganan bencana di Kota Padang, dengan sekitar Rp1 triliun dialokasikan untuk percepatan penanganan sungai,” ujar Fadly.
Fadly menegaskan, pembangunan infrastruktur mitigasi membutuhkan dukungan masyarakat agar pelaksanaannya berjalan optimal. Pengurus LPM diharapkan membantu menyampaikan informasi kepada warga, mengawal proses pembangunan di lingkungan setempat, dan mendorong partisipasi masyarakat dalam upaya mengurangi risiko bencana.
Kolaborasi Pemerintah dan Warga
Menurut Fadly, penanganan bencana tidak dapat dilakukan pemerintah secara sendiri. Kolaborasi dengan berbagai potensi yang ada diperlukan agar pembangunan dan penanganan bencana dapat berjalan secara optimal.
“Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri. Pemerintah harus bekerja bersama-sama dengan seluruh potensi yang ada agar upaya pembangunan dan penanganan bencana dapat berjalan optimal,” katanya.
Keterlibatan LPM di 104 kelurahan diharapkan membuat kesiapsiagaan bencana tidak berhenti pada kegiatan workshop. Pengetahuan dan kapasitas yang diperoleh pengurus LPM didorong untuk diterapkan dalam kegiatan masyarakat sehari-hari, terutama melalui edukasi, koordinasi, dan penguatan partisipasi warga.
Penutupan workshop turut dihadiri Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Padang Hendri Zulviton dan Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumatra Barat Fauzi Bahar.
Pemko Padang berharap penguatan peran LPM dapat mendukung mitigasi, pemulihan, dan pengurangan risiko bencana. Kolaborasi pemerintah dan masyarakat menjadi unsur penting dalam membangun kesiapan menghadapi berbagai potensi bencana di Kota Padang.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.
![[Siaran Pers] Bangun Ketahanan Digital, 69 Aplikasi Pemerintah Beroperasi di Pusat Data Nasional](https://www.headline.co.id/wp-content/uploads/2026/10/siaran-pers-bangun-ketahanan-digital-69-aplikasi-pemerintah-beroperasi-di-pusat-data-nasional.png)
