Headline.co.id ~ Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi/Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia meminta seluruh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) mempercepat proyek blok migas yang telah mengantongi persetujuan rencana pengembangan atau plan of development (PoD). Instruksi itu disampaikan saat membuka Forum Ekonomi Hulu Migas (FOREK Hulu Migas) 2026 di Kempinski Grand Ballroom, Jakarta, Rabu (28/10).
Percepatan proyek blok migas tersebut ditujukan untuk menekan ketergantungan Indonesia terhadap impor minyak. Pemerintah bahkan menyiapkan langkah pengambilalihan dan pengalihan konsesi kepada pihak lain apabila pemegang hak tidak segera merealisasikan pengembangan operasionalnya.
Bahlil menyampaikan sikap tersebut melalui keterangan resmi. Menurut dia, seluruh pemegang konsesi harus menunjukkan kemampuan untuk mengelola blok migas secara efektif, termasuk dalam meningkatkan produksi minyak nasional.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Produksi minyak domestik masih jauh di bawah konsumsi
Pemerintah mengambil langkah tegas itu karena produksi minyak dalam negeri masih menghadapi defisit besar. Konsumsi minyak nasional saat ini mencapai sekitar 1,6 juta barel per hari (bpd), sedangkan produksi domestik baru berada pada kisaran 600–650 ribu bpd.
Program pemanfaatan biodiesel B50 telah membantu memenuhi kebutuhan energi sekitar 250–300 ribu bpd. Namun, Indonesia masih harus mengimpor minyak sebesar 700–750 ribu bpd untuk mencukupi kebutuhan nasional.
Kondisi tersebut membuat peningkatan produksi atau lifting minyak menjadi mendesak. Terlebih, sebagian besar sumur minyak di Indonesia telah berusia tua dan mengalami penurunan produksi alami atau natural decline selama sepuluh tahun terakhir.
Bahlil meminta para pelaku industri hulu migas tidak menunda pelaksanaan proyek yang telah memperoleh persetujuan PoD. Menurutnya, percepatan pengembangan lapangan diperlukan agar potensi produksi yang tersedia dapat segera dimanfaatkan untuk mengurangi kesenjangan konsumsi dan produksi domestik.
Pertamina diminta terbuka terhadap skema farm-out
Instruksi percepatan proyek blok migas itu berlaku bagi seluruh pengelola blok, termasuk PT Pertamina (Persero). Bahlil menegaskan, status Pertamina sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tidak boleh menjadi alasan untuk memperlambat kinerja lapangan.
Apabila tidak mampu mengelola blok secara mandiri, Pertamina diminta membuka peluang kerja sama melalui skema berbagi porsi pengelolaan atau farm-out. Mitra yang dilibatkan harus memiliki kapasitas investasi dan kemampuan teknis untuk mengembangkan blok migas.
Bahlil juga menyatakan pemerintah dapat mengambil alih konsesi apabila pemegang hak tidak mampu menjalankan pengembangan yang telah disetujui.
“Kalau tidak mampu, serahkan konsesi itu kepada negara. Nanti kita akan menawarkan kepada siapa yang bisa mengerjakan,” tegas Bahlil.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya mendorong percepatan investasi, tetapi juga menyiapkan perubahan pengelolaan terhadap blok yang dinilai tidak kunjung dikembangkan. Konsesi, menurut arahan itu, harus berada di tangan pihak yang mampu menjalankan kegiatan operasional dan meningkatkan produksi.
KKKS didorong gunakan teknologi untuk tingkatkan lifting
Selain meminta percepatan eksekusi PoD, Bahlil mendorong KKKS menerapkan rekayasa teknologi dan inovasi untuk mengoptimalkan produksi. Langkah tersebut dinilai penting di tengah usia sumur yang semakin tua, penurunan alami produksi, dinamika geopolitik global, serta tren kenaikan harga minyak dunia.
Bahlil mencontohkan penerapan teknologi dan inovasi yang berhasil dilakukan ExxonMobil di Blok Cepu, Jawa Timur. Pengalaman tersebut menjadi salah satu rujukan agar pengelola blok migas lain dapat mencari metode untuk mempertahankan sekaligus meningkatkan produksi.
Pemerintah menilai peningkatan lifting harus dilakukan melalui kerja sama dan sinergi seluruh pelaku industri hulu migas. Pengelola blok tidak hanya dituntut mempertahankan produksi yang ada, tetapi juga mempercepat proyek pengembangan yang telah memperoleh persetujuan.
Percepatan proyek ditargetkan dukung swasembada energi
Pemerintah optimistis pelaksanaan proyek PoD secara lebih cepat dapat mendukung target swasembada energi yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto pada periode 2029–2030.
Dalam konteks itu, Bahlil menyebut imbauan kepada KKKS sebagai dorongan strategis agar seluruh pelaku industri hulu migas bergerak cepat. Percepatan pengembangan blok dan peningkatan lifting diharapkan dapat memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mengurangi kebutuhan impor minyak.
Dengan konsumsi yang mencapai sekitar 1,6 juta bpd dan produksi domestik yang masih berada di kisaran 600–650 ribu bpd, pemerintah menempatkan pengembangan blok migas sebagai salah satu langkah penting untuk mempersempit defisit pasokan minyak nasional.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.
