Headline.co.id, Jakarta ~ Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) masih berlangsung di sejumlah wilayah Indonesia hingga 21 Oktober 2026. BNPB mencatat 7.219 hektare lahan terdampak di Sumatra dan 11.202 hektare di Kalimantan masih dalam penanganan, sementara area terdampak di wilayah lain mencapai 1.243,70 hektare. Pemerintah pusat dan daerah mengintensifkan operasi darat serta udara, termasuk pengeboman air dan operasi modifikasi cuaca, untuk memadamkan titik panas dan titik api sekaligus mengurangi dampak asap terhadap masyarakat.
Pelaksana Tugas Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, mengatakan lahan yang masih ditangani di Sumatra berada di Sumatra Selatan dan Jambi. “Berdasarkan perkembangan per 21 Oktober 2026, lahan seluas 7.219 hektare (ha) masih dalam penanganan di wilayah Sumatra, yaitu Sumatra Selatan dan Jambi. Penanganan lahan terdampak di Sumatra Selatan seluas 5.194 ha dan sisanya di Jambi. Riau tidak terdeteksi adanya lahan terbakar,” kata Berton, Kamis (22/10/2026).
Karhutla di Kalimantan Capai 11.202 Hektare
Di Kalimantan, luas lahan yang masih dalam penanganan mencapai 11.202 hektare. Rinciannya, Kalimantan Tengah mencatat 7.938 hektare, Kalimantan Selatan 1.974 hektare, dan Kalimantan Barat 1.290 hektare.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Penanganan karhutla dilakukan dengan mengoptimalkan operasi darat dan udara. Dukungan udara berupa pengeboman air atau water bombing serta operasi modifikasi cuaca terus diintensifkan untuk membantu pemadaman titik panas dan titik api.
Selain lima provinsi di Sumatra dan Kalimantan tersebut, BNPB bersama pemerintah daerah menangani karhutla di Kalimantan Timur, Ibu Kota Nusantara (IKN), Lampung, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Maluku Utara, dan Papua Barat Daya.
Total luas area terdampak di wilayah-wilayah tersebut tercatat 1.243,70 hektare.
Kemenkes Siagakan 1.691 Puskesmas
Dampak karhutla tidak hanya berupa kerusakan lahan, tetapi juga penurunan kualitas udara yang dapat mengancam kesehatan masyarakat. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) memperkuat kesiapan layanan kesehatan untuk menangani warga yang mengalami gangguan kesehatan akibat paparan asap.
Direktur Kesehatan Lingkungan Kemenkes, dr. Then Suyanti, mengatakan fasilitas pelayanan kesehatan disiagakan di wilayah terdampak. “Untuk penyiapan layanan kesehatan, tentunya kita cek bagaimana kesiapan pos layanan kesehatan, seperti di seluruh puskesmas di wilayah terdampak yaitu ada 1.691 puskesmas yang kita siagakan,” ujar Suyanti.
Kemenkes juga memastikan kesiapan logistik kesehatan, 360 rumah sakit rujukan, dan 87 laboratorium kesehatan masyarakat atau labkesmas. Pemerintah daerah menyiapkan 491 rumah oksigen yang tersedia di masing-masing wilayah.
“Pemerintah daerah juga telah menyiapkan rumah oksigen sebanyak 491 rumah oksigen yang sudah tersedia di masing-masing wilayah,” kata Suyanti.
Selain fasilitas kesehatan, Kemenkes memantau kesiapan sumber daya manusia kesehatan. Dukungan tersebut mencakup 18.547 dokter umum serta sejumlah dokter spesialis, lain spesialis mata, paru, telinga, hidung, dan tenggorokan (THT), serta dokter spesialis dermatologi dan venereologi (DVE).
Masyarakat yang membutuhkan pertolongan darurat dapat mengakses layanan Public Safety Center (PSC) 119.
Kasus ISPA Capai 333.470
Berdasarkan data Kemenkes per 21 Oktober 2026, akumulasi kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) di wilayah terdampak karhutla mencapai 333.470 kasus sejak 18 Agustus 2026. Sebanyak 258.298 kasus terjadi pada penduduk berusia di atas lima tahun, sedangkan 75.172 kasus dialami anak berusia 0–5 tahun.
Kasus tersebut tercatat di 68 kabupaten/kota yang tersebar di tujuh provinsi.
Pemantauan Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) Kemenkes pada 22 Oktober 2026 pukul 08.40 WIB menunjukkan sejumlah daerah berada dalam kategori hitam atau berbahaya. Konsentrasi partikulat halus PM2.5 di wilayah tersebut tercatat di atas 300.
Asap karhutla mengandung partikel halus PM2.5, karbon monoksida, dan senyawa organik beracun. Paparan zat tersebut dapat memicu gangguan kesehatan, mulai dari iritasi mata dan asma hingga penyakit paru. Paparan asap juga dapat meningkatkan risiko serangan jantung dan stroke, terutama pada kelompok rentan.
Untuk mengurangi risiko kesehatan, Kemenkes mengimbau masyarakat memantau kualitas udara melalui ISPUnet yang terintegrasi dalam aplikasi SATUSEHAT. Masyarakat juga diminta mengurangi aktivitas di luar ruangan, menggunakan masker, dan memperbanyak minum air putih.
Warga yang mengalami sesak napas atau batuk yang memburuk diminta segera mendatangi fasilitas pelayanan kesehatan. “Kita harus lindungi kelompok rentan karena lebih gampang menderita penyakit dan kurangi asap yang masuk ke dalam rumah, termasuk kenali gangguan kesehatan,” tambah Suyanti.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.
