Headline.co.id, Pekanbaru ~ Pada awal Februari 2026, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Riau menunjukkan tren positif dengan mencatat surplus. Berdasarkan data dari Portal Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKRI), dan Ditjen Anggaran Perimbangan Keuangan hingga 10 Februari 2026, pendapatan daerah mengalami pertumbuhan signifikan.
Heni Kartikawati, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Riau, menyatakan bahwa realisasi pendapatan APBD mencapai Rp2.022,98 miliar atau 7,37 persen dari pagu yang ditetapkan. “Realisasi pendapatan APBD sebesar Rp2.022,98 miliar atau 7,37 persen dari pagu. Pendapatan tumbuh 62,70 persen secara tahunan (year-on-year/yoy), didorong pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 304,92 persen (yoy), pendapatan transfer 35,06 persen (yoy), dan lain-lain pendapatan daerah yang sah (LLPDyS) 611,35 persen (yoy), sedangkan transfer antardaerah belum terdapat realisasi,” jelas Heni dalam keterangan pers yang diterima pada Rabu (25/2/2026).
Pertumbuhan pendapatan ini terutama didorong oleh peningkatan signifikan dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tumbuh lebih dari tiga kali lipat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Selain itu, pendapatan transfer dan LLPDyS juga mengalami kenaikan yang tajam.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Di sisi lain, realisasi belanja APBD masih relatif rendah. Hingga periode pelaporan, belanja APBD baru terealisasi sebesar 2,76 persen atau Rp784,25 miliar, dengan belanja operasi mendominasi sebesar 96,90 persen. “Realisasi belanja daerah tumbuh 12,93 persen (yoy), dipengaruhi pertumbuhan hampir seluruh komponen belanja, yaitu belanja operasi 9,85 persen (yoy), belanja modal 2.268,91 persen (yoy), dan belanja transfer 100 persen (yoy). Sedangkan belanja tidak terduga terkontraksi 99,98 persen (yoy),” tambahnya.
Dengan pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan belanja, APBD Riau mencatat surplus sebesar Rp1.238,73 miliar, berbanding terbalik dengan pagu yang direncanakan defisit. Hingga Januari 2026, pembiayaan daerah tercatat sebesar Rp105,52 miliar karena penerimaan pembiayaan lebih besar dibandingkan pembayaran cicilan pokok utang.
Namun, Heni mengingatkan bahwa data tersebut masih bersifat dinamis dan dapat berubah, mengingat masih ada beberapa pemerintah daerah yang transaksi keuangannya belum sepenuhnya tercatat dalam sistem pelaporan. Secara keseluruhan, kinerja awal tahun ini menunjukkan bahwa ruang fiskal daerah masih terjaga. Meski demikian, percepatan realisasi belanja perlu terus didorong agar sejalan dengan peningkatan pendapatan serta target pembangunan daerah sepanjang 2026.
