Headline.co.id, Jakarta ~ Banjir bandang yang melanda Pasar Simpang Tiga di Kabupaten Bener Meriah, Aceh, pada November 2025, mengakibatkan kerusakan parah dan mengubah kondisi fisik sungai di sekitarnya. Bangunan pasar yang tergerus arus dan bantaran sungai yang runtuh menunjukkan tingginya risiko bencana di wilayah tersebut. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mendorong agar pemulihan dilakukan dengan fokus pada mitigasi risiko, termasuk relokasi pasar ke lokasi yang lebih aman.
Banjir bandang terjadi akibat peningkatan debit sungai kecil di belakang pasar secara tiba-tiba. Aliran air yang kuat membawa batu, kayu, dan lumpur, menggerus bantaran sungai dan merusak pondasi bangunan pasar. Dampak hidrometeorologi ekstrem ini menyebabkan sebagian besar kios mengalami kerusakan berat dan tidak layak digunakan. Sebagai langkah tanggap darurat, Pemerintah Kabupaten Bener Meriah telah merelokasi sementara pedagang terdampak ke bangunan di area yang lebih aman, termasuk meunasah di sekitar pasar.
Jejak kerusakan akibat banjir bandang masih terlihat di sejumlah titik. Puing bangunan yang tergerus arus belum sepenuhnya dibersihkan, sementara beberapa struktur pasar berada dalam kondisi kritis akibat kehilangan penopang. Abrasi di bantaran sungai juga mempersempit ruang aman dan meningkatkan potensi banjir bandang susulan. Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB, Mayjen TNI Budi Irawan, meninjau langsung kondisi lapangan Pasar Simpang Tiga bersama Bupati Bener Meriah Tagore Abu Bakar pada Jumat (30/1/2026).
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Budi Irawan berdialog dengan pedagang di lokasi relokasi serta menyaksikan perubahan morfologi sungai dan kerusakan infrastruktur di sekitar pasar. Banjir bandang telah mengubah bentuk dan alur sungai secara signifikan. Sungai yang sebelumnya relatif sempit kini melebar dan membentuk alur baru, sehingga meningkatkan ancaman banjir bandang di masa mendatang. Berdasarkan hasil asesmen bersama Kementerian Pekerjaan Umum, BNPB merekomendasikan relokasi permanen Pasar Simpang Tiga.
BNPB menekankan bahwa pengurangan risiko bencana tidak hanya dilakukan melalui pembangunan fisik, seperti penguatan tebing sungai menggunakan bronjong dan revitalisasi alur sungai, tetapi juga harus disertai penataan ruang berbasis risiko dan karakteristik ancaman setempat. “Kami akan berkoordinasi dengan Kementerian UMKM dan Kementerian Perdagangan untuk merumuskan solusi permanen. Dari hasil asesmen, Pasar Simpang Tiga sangat berisiko jika dibangun kembali di lokasi eksisting karena berada di jalur aliran sungai,” kata Budi Irawan.
Dalam rangka pemulihan kehidupan masyarakat terdampak, Deputi BNPB memastikan progres pembangunan hunian sementara (huntara) di Kampung Wonosobo, Kecamatan Wih Pesam. Di lokasi tersebut tengah dibangun 162 unit huntara tipe komunal, 32 unit telah selesai dibangun, sementara sisanya masih dalam tahap pengerjaan. “Kami berharap pembangunan huntara ini dapat selesai sebelum Ramadan. Apabila masih terdapat kebutuhan tambahan dalam proses pemulihan, agar segera diajukan kepada BNPB,” ujar dia.
Selain di Bener Meriah, BNPB meninjau kesiapan hunian sementara di Desa Serempah, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah. Di lokasi ini berdiri 123 unit huntara, sementara secara keseluruhan di Kecamatan Ketol, 252 unit huntara telah selesai dibangun dan siap diserahterimakan kepada masyarakat terdampak bencana. Bersama Bupati Aceh Tengah Haili Yoga, Deputi BNPB berdialog dengan perwakilan keluarga penerima manfaat. BNPB memastikan huntara siap dihuni, sementara Kementerian Sosial akan memberikan bantuan perabotan senilai Rp3 juta per kepala keluarga. Bantuan ditargetkan terealisasi sebelum Ramadan.
“Untuk huntara yang komunal, nanti Kementerian Sosial akan melengkapi perabotan bapak-ibu sekalian dengan nilai 3 juta rupiah. Untuk yang insitu nanti dari BNPB yang akan melengkapinya,” jelas Budi. Dari rangkaian agenda tersebut, Budi menegaskan bahwa pemulihan pascabencana harus dilaksanakan dengan prinsip build back better and safer. Relokasi dari zona rawan, penataan ruang berbasis risiko, serta penguatan infrastruktur pengendali bencana menjadi kunci untuk mengurangi potensi dampak bencana serupa di masa depan. Dengan sinergi pemerintah pusat dan daerah, pemulihan ekonomi dan kehidupan masyarakat diharapkan berjalan beriringan dengan peningkatan ketangguhan wilayah.
