Headline.co.id, Jakarta ~ Pusat Kajian Infrastruktur Strategis (PUKIS) mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem perkeretaapian nasional menyusul kecelakaan antara Kereta Api Argo Bromo Anggrek dan KRL Commuter Line di Stasiun Bekasi Timur, Senin (27/4) sekitar pukul 20.50 WIB. Desakan tersebut disampaikan Direktur Eksekutif PUKIS, M. M. Gibran Sesunan, di Jakarta, Selasa (28/4). PUKIS menilai insiden ini sebagai catatan serius dalam keselamatan transportasi nasional yang memerlukan langkah tegas, termasuk pertanggungjawaban pihak terkait. Evaluasi dianggap penting guna mencegah kejadian serupa terulang di masa mendatang.
Dalam keterangannya, Gibran menyampaikan duka cita mendalam atas insiden tersebut. Ia menegaskan bahwa kecelakaan di Bekasi Timur menjadi salah satu peristiwa yang mencoreng sejarah perkeretaapian Indonesia.
“PUKIS menyampaikan duka cita yang mendalam atas insiden kecelakaan antara KA Argo Bromo Anggrek dan KRL Commuter Line di Stasiun Bekasi Timur,” ujar Gibran melalui keterangan yang diterima Headline.co.id secara tertulis Selasa (28/4/2026).
PUKIS mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan evaluasi total terhadap sistem perkeretaapian nasional. Selain itu, lembaga tersebut juga mendorong adanya perombakan struktural, termasuk pencopotan pejabat terkait di Kementerian Perhubungan, PT Kereta Api Indonesia (KAI), dan PT Kereta Commuter Indonesia (KCI).
“Perlu dilakukan perombakan besar-besaran demi kepentingan penyelidikan sekaligus untuk akuntabilitas dan pertanggungjawaban publik,” kata Gibran.
PUKIS juga menyatakan dukungan terhadap Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) agar melakukan investigasi secara transparan dan akuntabel. Di sisi lain, PUKIS mengapresiasi peran penanggap pertama dan tim penyelamat di lapangan, meski tetap mengkritik kebijakan efisiensi anggaran yang dinilai berdampak pada kinerja lembaga keselamatan seperti KNKT dan Basarnas.
Lebih lanjut, PUKIS menekankan pentingnya penegakan hukum dalam kasus ini. Menurut Gibran, penyelidikan tidak boleh hanya berhenti pada aspek teknis-operasional, tetapi juga harus mengkaji kemungkinan kelalaian dari berbagai pihak, termasuk regulator, operator, hingga pihak taksi yang terlibat dalam insiden awal.
Dari hasil kajian awal, PUKIS mengungkap adanya indikasi kelemahan dalam manajemen keselamatan dan kedaruratan. Insiden diduga bermula dari tabrakan antara KRL dengan sebuah mobil taksi di perlintasan dekat Stasiun Bekasi Timur, yang kemudian memicu gangguan sistem hingga berujung pada kecelakaan lebih besar.
“Dua insiden berbeda pada lintasan yang sama dalam waktu berurutan menunjukkan kemungkinan adanya korelasi dan efek domino akibat kegagalan sistem dalam melakukan pengendalian dampak,” jelas Gibran.
PUKIS juga menyoroti lambatnya sterilisasi lokasi pada menit-menit awal kejadian. Kerumunan warga, termasuk aktivitas siaran langsung di media sosial, dinilai berpotensi menghambat proses evakuasi dan membahayakan keselamatan.
Untuk mencegah kejadian serupa, PUKIS mendorong percepatan pembangunan infrastruktur perkeretaapian, khususnya di wilayah Jabodetabek. Beberapa langkah yang dinilai mendesak antara lain pembangunan jalur ganda terpisah (double-double track), modernisasi sistem persinyalan, serta penanganan perlintasan sebidang.
Di akhir pernyataannya, PUKIS turut mengkritik kehadiran pihak yang dinilai tidak memiliki kewenangan di lokasi kejadian, termasuk Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad. Kehadiran tersebut dinilai berpotensi mengganggu proses evakuasi dan mencerminkan ketidaktertiban dalam penanganan krisis.
PUKIS menegaskan bahwa peristiwa ini harus menjadi momentum pembenahan serius dalam sistem transportasi nasional, dengan mengedepankan keselamatan, akuntabilitas, dan tata kelola yang lebih baik.
