Hakim Mahkamah Konstitusi Pertanyakan Urgensi Posisi Wakil Menteri

  • Whatsapp
Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta.
Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta (Foto: Net)

HeadLine.co.id, (Jakarta) – Adanya wakil menteri yang sekaligus menjabat sebagai komisaris di BUMN menjadi pertanyaan publik. Hakim Mahkamah Konstitusi pun merasa heran dengan urgensi posisi wakil menteri. Mereka mempertanyakan apakah benar posisi tersebut diadakan karena tugas di kementerian yang cukup berat. Tidak hanya itu, mereka juga ingin mengetahui dasar dari dibutuhkannya wakil menteri di kementerian.

Pertanyaan tersebut dilontarkan oleh Hakim Konstitusi Saldi Isra dalam sidang di gedung MK pada Senin (10/02) lalu.

Bacaan Lainnya

Sidang tersebut digelar atas gugatan Bayu Segara yang merupakan warga Petamburan, Jakpus. Bayu meminta posisi wakil menteri dihapus karena menilai posisi tersebut membuat boros APBN dan pemerintah gemuk.

Baca Juga: Wakil Menteri Merangkap Komisaris BUMN, Disebut-Sebut karena Gaji Kecil

Senada dengan Saldi Isra, hakim konstitusi lainnya yakni Suhartoyo juga menanyakan hal senada. Ia melihat rangkap jabatan wamen dan komisaris merupakan kebijakan kontra produktif.

“Untuk beban kerja kementerian yang berat dipandang perlu dibantu wakil menteri–ini ada korelasinya–kenapa justru para wakil menteri ini kemudian diperbolehkan menjabat jabatan rangkap? Ini ada kontra produktif kan, jadinya? Coba, alasannya apa?” kata Suhartoyo.

MK meminta data berapa banyak wamen yang dobel jabatan menjadi komisaris, dewan komisaris, ataupun komisioner. Suhartoyo mengatakan jika status wamen merupakan pejabat negara, maka tidak boleh ada rangkap jabatan.

Baca Juga: Pengamat Politik: Terpilihnya Zulkifli Hasan Mampu Tunrunkan Suhu Politik

Pertanyaan-pertanyaan tersebut kemudian dicatat oleh Direktur Litigasi Peraturan Perundang-Undangan Kemenkumham, Ardiansyah selaku perwakilan dari pemerintah. Pertanyaan tersebut akan dijawab pada persidangan selanjutnya.

Menanggapi persoalan ini, Kementerian BUMN memastikan akan mematuhi aturan yang berlaku. Hal itu dikatakan oleh Arya Sinulingga selaku staf khusus Kementerian BUMN.

ÔÇťApapun putusan dari sidang judicial review di MK, Kementerian BUMN akan mengikuti. Kami akan mematuhi aturan yang berlaku, jadi apa pun nanti itu kita akan mematuhi peraturan,” ujarnya.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *