HeadLine.co.id, (Jakarta) – Jabatan wakil menteri belakangan ini disoroti publik karena sekaligus merangkap menjadi komisaris perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Hal ini tentu menjadi tanda tanya besar, pasalnya tugas sebagai wakil menteri disebut-sebut sudah cukup berat dan sekarang justru ditambah tugas lain yang tidak kalah beratnya.
Bhima Yudhistira Adinegara, Peneliti INDEF mengatakan bahwa gaji wakil menteri memang jauh lebih kecil bila dibandingkan dengan gaji komisaris perusahaan BUMN.
“Memang kalau gaji wamen dibandingkan gaji dan tunjangan komisaris jomplang ya. Gaji wamen kan 85% dari menteri atau setara Rp 11,5 jt per bulan,” ucap Bhima.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Baca Juga: Cegah Korupsi, Tiga Kementerian Rubah Skema Pendistribusian Dana Bos
Ia juga menjelaskan gaji tersebut belum termasuk tunjangan jabatan kinerja yang berbeda di tiap kementerian. Lebih lanjut Bhima menambahkan adanya kemungkinan jabatan ganda di wakil menteri dan komisaris BUMN sebagai upaya untuk menutupi kekurangan.
“Tapi menjadi wamen harusnya bukan dilihat dari sisi remunerasi melainkan pengabdian kepada negara,” tambahnya.
Menurut Bhima, untuk tata kelola perusahaan yang baik seharusnya tidak ada rangkap jabatan di eksekutif pemerintahan.
Baca Juga: Mahfud MD: Pemerintah Putuskan Tak Akan Pulangkan 689 WNI Eks ISIS
Sebelumnya Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) heran dengan urgensi posisi wakil menteri (wamen). Hal ini dikarenakan ada wamen yang merangkap jabatan sebagai komisaris di BUMN sehingga hakim konstitusi mempertanyakan apakah posisi wakil menteri ada karena tugas berat di kementerian.
Saldi Isra selaku Hakim Konstitusi mempertanyakan alasan mendasar sehingga dibutuhkan wamen di sebuah kementerian.
“Kira-kira apa yang membenarkan atau dasar hukum apa yang membenarkan wamen itu bisa jadi komisaris? Nah, ini kan bisa terbalik-balik ini. Lembaga yang diposisikan independen, lalu ditaruh wakil menteri di situ. Nah, tolong yang kayak-kayak begini supaya Mahkamah bisa dibantu, supaya kita bisa melihat peta kebutuhan wamen itu memang kebutuhan untuk menyelenggarakan pemerintahan atau kebutuhan-kebutuhan lain?” Ucapnya.
