Headline.co.id, Jogja ~ Seorang guru swasta di Yogyakarta mengungkapkan keresahan atas kondisi kesejahteraan tenaga pendidik yang dinilai masih jauh dari layak. Repi (30), bukan nama sebenarnya, mengaku telah bertahun-tahun mengabdi sebagai guru, namun penghasilannya tetap berada di bawah upah minimum regional (UMR). Keluhan itu disampaikannya kepada Headline.co.id pada Januari 2026 di Yogyakarta, menyusul kabar pengangkatan pegawai Satuan Pelaksana Program Gizi (SPPG) menjadi PPPK. Ia menilai kebijakan tersebut memperlihatkan ketimpangan perhatian negara terhadap sektor pendidikan.
Repi menuturkan bahwa menjadi pendidik di negeri sendiri kini terasa semakin berat. Meski telah lama mengajar di salah satu sekolah swasta di Yogyakarta, peningkatan kesejahteraan yang ia harapkan belum juga terwujud. Penghasilannya tetap stagnan dan jauh dari standar kebutuhan hidup layak di wilayah tersebut.
“Sudah bertahun-tahun saya mengabdi, tetapi gaji tetap begitu saja dan masih jauh dari UMR. Rasanya miris dan sedih menjadi guru di negeri sendiri,” ujar Repi kepada Headline.co.id.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Rasa kecewa itu kian memuncak ketika ia mendengar informasi bahwa pegawai SPPG diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Menurutnya, kondisi tersebut menimbulkan perbandingan yang tidak seimbang, mengingat peran guru sebagai ujung tombak pendidikan justru kurang mendapatkan perhatian.
“Kami berjuang mencerdaskan anak bangsa setiap hari, tetapi sering kali seolah diabaikan. Sementara pegawai SPPG justru diangkat PPPK,” katanya.
Repi juga membandingkan besaran gaji yang ia terima dengan penghasilan pegawai SPPG. Ia menilai kesejahteraan tenaga pendidik seharusnya menjadi prioritas utama, bukan hanya fokus pada program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Generasi emas 2045 tidak akan sukses hanya karena MBG saja. Pendidikan tetap kunci utama, dan guru harusnya mendapat perhatian lebih,” tuturnya.
Menurut Repi, kemirisan tidak hanya dialaminya secara pribadi. Ia mengungkapkan bahwa seorang rekannya yang mengajar di tingkat taman kanak-kanak (TK) di salah satu sekolah swasta di Yogyakarta hanya menerima gaji tidak lebih dari Rp500.000 per bulan. Nominal tersebut dinilai sangat jauh dari standar kelayakan hidup.
Kondisi tersebut memicu keresahan di kalangan guru swasta. Di tengah tekanan ekonomi, sebagian rekan Repi mulai mempertimbangkan untuk beralih profesi demi mendapatkan penghasilan yang lebih layak.
“Banyak teman mulai berpikir untuk ganti haluan. Bahkan ada yang bercanda tapi serius, lebih baik pindah kerja jadi pegawai SPPG karena gajinya lebih diperhatikan,” ungkapnya.
Ia menilai, apabila situasi ini terus berlanjut, profesi guru berpotensi kehilangan daya tarik bagi generasi muda. Padahal, keberlangsungan kualitas pendidikan sangat bergantung pada kesejahteraan dan motivasi tenaga pendidiknya.
Repi berharap pemerintah dapat lebih memperhatikan nasib guru swasta, terutama terkait penghasilan dan jaminan kesejahteraan. “Kami tidak menuntut berlebihan, hanya ingin dihargai secara layak atas pengabdian kami. Karena masa depan bangsa ditentukan oleh kualitas pendidikan hari ini,” pungkasnya.
