Headline.co.id, Jakarta ~ Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, menegaskan bahwa program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang mencakup Universal Health Coverage (UHC) adalah investasi strategis bagi masa depan Indonesia. Menurut Muhaimin, JKN memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk meningkatkan produktivitas tanpa harus khawatir berlebihan terhadap risiko kesehatan. Pernyataan ini disampaikan dalam Diskusi Publik bertajuk “Memaknai Peringatan Cakupan Kesehatan Semesta: Sehatkan Bangsa melalui Asta Cita” di Jakarta, Jumat (12/12/2025).
Muhaimin menyatakan bahwa keberhasilan UHC di berbagai daerah menunjukkan korelasi langsung dengan peningkatan kesejahteraan wilayah. Indonesia, sebagai negara dengan populasi terbesar keempat di dunia, telah menunjukkan komitmen kuat dengan menjadikan JKN sebagai prioritas nasional. “Sistem JKN yang kita miliki merupakan salah satu jaminan sosial terbesar di dunia. Cakupan JKN di Indonesia bahkan lebih tinggi dibandingkan rata-rata UHC global yang hanya 60–70 persen,” ujarnya.
Sejak awal pelaksanaannya, JKN terbukti menjadi instrumen perlindungan sosial yang efektif dalam mencegah jutaan keluarga jatuh miskin akibat biaya kesehatan. Program ini juga berhasil menurunkan lebih dari 70 persen beban pengeluaran kesehatan masyarakat. Muhaimin menambahkan bahwa keberhasilan ini menjadikan Indonesia berpotensi menjadi contoh global tentang bagaimana gotong royong dan solidaritas sosial dapat menghadirkan UHC secara luas dan berkelanjutan.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Namun, Muhaimin mengingatkan bahwa tantangan ke depan tidak hanya terkait dengan peningkatan cakupan, tetapi juga peningkatan kualitas layanan dan keaktifan peserta. Saat ini, tercatat 20,38 persen peserta JKN tidak aktif membayar iuran. Selain itu, berbagai hambatan kualitas masih harus dibenahi, termasuk ketimpangan akses pelayanan di wilayah kepulauan, terpencil, dan perbatasan; kualitas layanan yang belum merata terutama bagi peserta berpenghasilan rendah; rendahnya literasi kesehatan yang menyebabkan keterlambatan pemeriksaan; serta persoalan gizi buruk dan stunting sebagai indikator kemiskinan multidimensi.
“Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan inovasi digital kesehatan, pemanfaatan telemedicine, integrasi data, serta peningkatan fasilitas layanan. UHC harus universal sekaligus berkualitas,” tegasnya. Muhaimin menutup dengan ajakan memperkuat kolaborasi lintas sektor. “Kesehatan harus diposisikan sebagai investasi bangsa, bukan beban masyarakat. Masyarakat yang sehat adalah fondasi menuju bangsa yang maju,” pungkasnya.
