Headline.co.id, Jakarta ~ Pemerintah Kabupaten Agam melaporkan perkembangan terkini pascabencana alam yang melanda wilayah tersebut kepada pemerintah pusat. Laporan ini disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Agam, Muhammad Lutfi AR, yang mewakili Bupati Agam, kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Muhammad Tito Karnavian. Pemaparan ini dilakukan dalam Rapat Koordinasi Pengecekan Indikator Pemulihan Pemerintahan dan Kemasyarakatan Pascabencana yang diadakan secara virtual dari Aula Kantor Bupati Agam pada Jumat, 9 Januari 2026. Rapat ini juga diikuti oleh pemerintah provinsi serta kabupaten/kota yang terdampak bencana di berbagai daerah.
Dalam laporannya, Sekda Agam menjelaskan bahwa bencana alam tersebut memberikan dampak signifikan terhadap berbagai sektor strategis. Dampak tersebut tidak hanya dirasakan pada aspek pemerintahan dan pelayanan publik, tetapi juga mempengaruhi sektor pendidikan, akses dan infrastruktur jalan, aktivitas ekonomi masyarakat, rumah ibadah, hingga sektor pariwisata. “Secara umum, kondisi daerah pascabencana masih berada dalam status darurat. Namun demikian, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan,” ujar Muhammad Lutfi AR.
Ia menambahkan bahwa akses jalan utama di Kabupaten Agam saat ini sudah dapat dilalui kembali, meskipun masih bersifat darurat dan memerlukan penanganan lanjutan agar aktivitas masyarakat dapat pulih secara normal. Dampak paling terasa, lanjutnya, terjadi pada aktivitas ekonomi warga, terutama di wilayah yang terdampak langsung bencana. “Untuk aktivitas ekonomi masyarakat, cukup terdampak akibat bencana ini, terutama di kawasan yang mengalami kerusakan paling parah,” ungkapnya.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Menanggapi laporan tersebut, Mendagri Tito Karnavian menegaskan bahwa berbagai kendala dan kondisi lapangan yang disampaikan pemerintah daerah akan menjadi perhatian serius pemerintah pusat. Seluruh laporan tersebut akan dibahas lebih lanjut untuk merumuskan langkah strategis dan solusi yang tepat sasaran. Menurut Mendagri, koordinasi pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci dalam memastikan proses pemulihan pascabencana berjalan optimal. Pemerintah pusat, kata dia, berkomitmen untuk terus mendampingi pemerintah daerah agar permasalahan di lapangan dapat segera ditangani dan masyarakat terdampak memperoleh solusi yang dibutuhkan.
Langkah ini menegaskan komitmen pemerintah dalam memastikan pemulihan pascabencana tidak hanya berfokus pada tanggap darurat, tetapi juga pada pemulihan layanan publik, infrastruktur, dan keberlanjutan ekonomi masyarakat di daerah terdampak.
