Headline.co.id, Jakarta ~ Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 tahun ini berlangsung di Johannesburg, Afrika Selatan, pada 22-23 November 2025. Acara ini menandai akhir dari siklus pertama kepemimpinan G20. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, hadir mendampingi Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka, untuk memastikan kepentingan nasional Indonesia terakomodasi di tingkat global.
Setelah serah terima dari Presidensi G20 Brazil, Afrika Selatan telah menyelenggarakan berbagai pertemuan tingkat working group, task force, hingga tingkat Menteri. Pertemuan Sherpa ke-4 yang diadakan menjelang KTT pada 16-19 November 2025 menjadi penentu akhir draf Leaders’ Declaration.
“Dinamika negosiasi menunjukkan tantangan yang signifikan. Hal ini tercermin dari mayoritas Pertemuan Tingkat Menteri hanya menghasilkan Chair’s Summary, bukan deklarasi bersama, karena adanya perbedaan posisi di negara-negara anggota G20,” ujar Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi yang juga merupakan Sherpa G20 Indonesia, Edi Prio Pambudi, dalam siaran pers yang diterima Rabu (26/11/2025).
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Fokus utama delegasi saat ini adalah perumusan akhir draf Johannesburg Leaders’ Declaration. Dokumen penting ini terdiri dari puluhan paragraf yang mencakup berbagai isu, termasuk penguatan ketahanan bencana, jaminan keberlanjutan utang negara berpendapatan rendah, dan mobilisasi dana transisi energi yang berkeadilan. Isu teknologi seperti tata kelola data dan Artificial Intelligence (AI) juga menjadi bagian dari pembahasan.
Indonesia bersama negara anggota G20 lainnya menyampaikan intervensi pada sesi utama KTT, yaitu Sesi “Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan”, Sesi “A Resilient World” yang menyoroti mitigasi risiko iklim dan pangan, serta Sesi “Fair and a Just Future for All”.
Di tengah dinamika negosiasi global, Pemerintah Indonesia terus mendorong agenda domestik secara konsisten. Kebijakan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dijalankan untuk menghadirkan kepastian, kemudahan, dan transparansi bagi iklim investasi nasional. Upaya ini merupakan sinergi peran aktif Indonesia di G20 dan penguatan fondasi ekonomi dalam negeri.
“Selain menutup siklus kepemimpinan pertama G20, momentum ini juga dimanfaatkan untuk menjembatani kepentingan negara berkembang. Indonesia berkomitmen agar Leaders’ Declaration G20 menghasilkan solusi nyata yang mendorong pertumbuhan global yang inklusif dan berkelanjutan, sekaligus memastikan kebijakan perizinan usaha domestik mendukung daya saing investasi di kancah internasional,” pungkas Deputi Edi.
