Headline.co.id, Jakarta ~ Kementerian Agama memaparkan capaian kinerja selama dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (19/10/2026). Program yang disampaikan mencakup akses pendidikan, tunjangan profesi guru, pemenuhan gizi dan kesehatan siswa serta santri, pemberdayaan ekonomi umat, hingga penguatan kerukunan. Berbagai program tersebut dijalankan untuk mendukung Asta Cita ke-3, ke-4, ke-7, dan ke-8 yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Kemenag. Kemenag menyatakan program itu ditempuh agar kehadiran negara semakin dirasakan masyarakat.
Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan, capaian tersebut merupakan kontribusi Kemenag dalam menjalankan amanah Presiden Prabowo. “Kalau ditanya apa yang ingin kami capai dari seluruh ikhtiar tersebut, jawabannya sederhana dan sekali lagi ini menjadi amanah Presiden Prabowo, yaitu kami ingin kehadiran negara melalui Kementerian Agama semakin dirasakan masyarakat,” ujar Menag dalam Konferensi Pers Capaian Dua Tahun Asta Cita.
Pendidikan dan kesejahteraan guru
Bidang pendidikan menjadi salah satu sektor dengan jangkauan program terbesar. Sepanjang 2025–2026, Program Indonesia Pintar (PIP) menjangkau 5.216.294 siswa madrasah serta sekolah pendidikan Kristen, Katolik, dan Hindu dengan anggaran Rp4,07 triliun.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Pada jenjang perguruan tinggi, KIP Kuliah menjangkau 289.255 mahasiswa Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha dengan nilai Rp3,032 triliun. Sementara itu, Beasiswa Indonesia Bangkit Kemenag–LPDP menjangkau 3.659 penerima pada 2024–2025 dengan nilai Rp1,377 triliun.
“Di bidang pendidikan, perhatian utama kami adalah memastikan keterbatasan ekonomi tidak memutus kesempatan anak-anak Indonesia untuk belajar,” tegas Nasaruddin.
Kemenag juga meningkatkan pendidikan keagamaan bagi umat Khonghucu melalui pembangunan Sekolah Tinggi Agama Khonghucu Negeri (SETIAKIN) di Bangka Belitung.
Dukungan terhadap pendidik turut diperkuat melalui tunjangan profesi. Pada 2025, sebanyak 452.796 guru madrasah dan guru pendidikan agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha menerima tunjangan profesi senilai Rp19,148 triliun.
Pada 2026, jumlah penerima tercatat 671.704 guru madrasah dan guru pendidikan agama dengan alokasi Rp25,996 triliun.
MBG menjangkau 6,3 juta siswa dan santri
Program pemenuhan gizi dan kesehatan juga menjadi bagian dari capaian Kemenag dua tahun Asta Cita. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tercatat menjangkau 6.335.217 siswa dan santri, sedangkan Cek Kesehatan Gratis (CKG) menjangkau 3.209.783 siswa dan santri.
Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi’i mengatakan, pemenuhan gizi dan kesehatan penting untuk meningkatkan kualitas generasi mendatang.
“Anak-anak yang sehat dan tercukupi kebutuhan gizinya tentu memiliki kesempatan yang lebih baik untuk belajar, tumbuh, dan mengembangkan potensinya,” kata Wamenag.
Menurut dia, perluasan MBG di pesantren perlu disertai pendataan santri yang akurat, distribusi tepat sasaran, dan kualitas makanan yang terjaga. Pesantren juga diharapkan terlibat dalam ekosistem MBG agar manfaat program tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi, tetapi turut mendorong pemberdayaan ekonomi pesantren.
“Pesantren yang kuat harus ditopang oleh santri yang sehat, berkualitas, dan memiliki kesempatan untuk tumbuh,” tegasnya.
Syafi’i menilai perhatian terhadap kehidupan umat beragama juga terlihat dari penguatan kelembagaan dan penataan sejumlah urusan keagamaan. Salah satunya melalui hadirnya Direktorat Jenderal Pesantren.
Menurutnya, penguatan tersebut diarahkan untuk memperkuat tiga fungsi pesantren sesuai amanat Undang-Undang Pesantren, yaitu pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.
“Penguatan Ditjen Pesantren bukan sekadar penambahan struktur di Kementerian Agama. Yang ingin kita perkuat adalah ekosistem pesantren dan manfaatnya bagi umat,” ujarnya.
Pemberdayaan ekonomi dan kerukunan
Sekretaris Jenderal Kemenag Kamaruddin Amin menyampaikan, pengumpulan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya mencapai Rp44,698 triliun dengan 149,954 juta catatan penerima manfaat.
Aset wakaf uang mencapai Rp4,7 triliun dan menjangkau 750 ribu penerima manfaat, lain melalui beasiswa pendidikan dan inkubasi wakaf produktif.
“Bagi kami, yang penting bukan hanya berapa besar dana yang terkumpul, melainkan seberapa besar manfaatnya bagi masyarakat,” kata Kamaruddin.
Pemberdayaan ekonomi umat juga dilakukan melalui 267 Kampung Zakat, 287 titik pemberdayaan ekonomi berbasis KUA yang menjangkau 2.141 penerima manfaat pada 2025–2026, serta 25 Kota Wakaf.
Selain itu, terdapat pengelolaan dana umat sebesar Rp6,16 miliar melalui Yayasan Kasih Persaudaraan Bangsa untuk umat Kristen, Rp3,17 miliar melalui Badan Dharma Dana Nasional untuk umat Hindu, dan Rp11 miliar Dana Paramita untuk umat Buddha.
“Harapannya, masyarakat tidak hanya terbantu hari ini, tetapi juga semakin berdaya untuk masa depan,” lanjut Kamaruddin.
Dalam bidang kerukunan, Indeks Kerukunan Umat Beragama meningkat dari 76,47 pada 2024 menjadi 77,89 pada 2025. Angka tersebut melampaui target RPJMN 2025 sebesar 76,77.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Kabakom) Syahganda Nainggolan mengapresiasi peran Kemenag dalam menjadikan agama sebagai kekuatan yang berdampak bagi masyarakat, termasuk dalam memperkuat persatuan nasional, membangun integritas, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
“Dari Bakom, kami sangat mengapresiasi tiga hal yang saya catat tadi. Pertama, Bapak Menteri Agama dan jajarannya telah berhasil meningkatkan agama sebagai alat persatuan nasional,” ujar Syahganda.
Ia juga menyoroti peran agama dalam mendorong masyarakat menjauhi korupsi serta mendukung pembangunan sumber daya manusia melalui pembelajaran jarak jauh dan beasiswa.
“Yang kedua, telah berhasil menjadikan agama sebagai alat pembebasan dari budaya korupsi,” katanya.
“Yang ketiga, agama itu ikut berperan serta dalam memajukan pembangunan manusia dan sumber daya manusia, seperti pembelajaran jarak jauh, beasiswa, dan lain-lain,” ujarnya.
Syahganda menegaskan, penyampaian capaian tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah dan keterbukaan informasi publik. Ia berharap media menyampaikan tanggapan, keluhan, dan persoalan layanan Kemenag kepada pemerintah.
“Respons dari teman-teman media adalah hal yang kami harapkan untuk kami sampaikan kepada Bapak Presiden dan pemerintah,” katanya.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.
