Headline.co.id, Makassar ~ Pemerintah memperkuat pengendalian inflasi Sulampua dengan membenahi konektivitas dan rantai pasok pangan menjelang Natal dan Tahun Baru 2026. Upaya ini disampaikan Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo dalam kegiatan Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) Sulampua Tahun 2026 di Makassar, Jumat (23/10/2026). Penguatan dilakukan untuk menjaga stabilitas harga, ketersediaan pangan, serta daya beli masyarakat di tengah risiko perubahan iklim dan tantangan distribusi antarwilayah. Strateginya mencakup optimalisasi pasokan, perluasan kerja sama antar daerah, penguatan pembiayaan, serta koordinasi pemerintah dengan pelaku usaha dan lembaga terkait.
Dradjad mengatakan kebutuhan masyarakat selama periode Natal dan Tahun Baru perlu diantisipasi sejak sekarang melalui peningkatan produksi, konektivitas, dan efisiensi rantai pasok.
“ Kemudian yang mendesak permintaan Natal dan Tahun Baru. Nataru akan segera datang. Karena itu, produksi, konektivitas, dan efisiensi rantai pasok perlu diperkuat,” ungkap Dradjad saat menyampaikan keynote speech dalam kegiatan tersebut.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Harga Cabai Jadi Perhatian Pengendalian Inflasi Sulampua
Salah satu tantangan yang menjadi perhatian pemerintah adalah kenaikan harga sejumlah komoditas pangan, terutama cabai. Inflasi pangan tercatat mencapai 5,03%. Pada saat yang sama, harga cabai merah besar meningkat 25,8%, cabai merah keriting naik 22%, dan cabai rawit bertambah 5,07%.
Kondisi itu menunjukkan bahwa ketersediaan stok saja belum cukup untuk menjaga stabilitas harga. Pasokan juga harus dapat menjangkau wilayah yang membutuhkan. Gangguan distribusi berpotensi memicu kenaikan harga meskipun persediaan pangan masih tersedia.
Untuk merespons persoalan tersebut, Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi menetapkan lima arahan. Pertama, mengoptimalkan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).
Kedua, memberikan dukungan pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi petani dan nelayan. Ketiga, memperluas Kerja Sama Antar Daerah (KAD) wilayah surplus dan wilayah defisit.
Keempat, memitigasi dampak El Niño melalui penguatan irigasi, pengaturan pola tanam, serta sistem peringatan dini. Kelima, memperkuat koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah bersama Bank Indonesia dan Perum BULOG.
Paket Stimulus untuk Menjaga Daya Beli
Selain menjaga pasokan dan distribusi, pemerintah menyiapkan dukungan untuk mempertahankan daya beli masyarakat melalui Paket Stimulus Tahap II senilai Rp26,34 triliun. Paket itu terdiri atas insentif sebesar Rp2,04 triliun, program magang dan vokasi senilai Rp6,26 triliun, serta bantuan pangan sebesar Rp18,04 triliun.
Program magang tersebut menjangkau 150 ribu peserta. Sementara itu, bantuan beras sebanyak 10 kilogram menyasar 33,24 juta penerima manfaat.
Pemerintah juga menjalankan SPHP kedelai senilai Rp500 miliar untuk mendukung perajin tahu dan tempe. Ketepatan penyaluran program itu dinilai penting agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat, khususnya di wilayah yang mengalami keterbatasan pasokan.
Konektivitas Antardaerah di Sulampua Diperkuat
Penguatan rantai pasok menjadi penting bagi Sulampua karena kawasan tersebut menghadapi tantangan geografis dan konektivitas antardaerah. Pada triwulan II 2026, ekonomi Sulawesi tumbuh 6,95% secara tahunan atau year on year (yoy). Adapun ekonomi Maluku dan Papua tumbuh 4,46% (yoy).
Dalam kondisi tersebut, optimalisasi pelabuhan, konektivitas laut, dan fasilitas rantai dingin diperlukan untuk menekan kehilangan hasil, mengurangi disparitas harga, serta memperluas akses pasar bagi produsen pangan lokal.
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian akan mengoordinasikan BUMN logistik dalam proyek percontohan kerja sama antardaerah di Sulampua. Proyek itu akan dimulai dari komoditas penyumbang inflasi dan disertai optimalisasi layanan serta tarif distribusi.
Petani dan nelayan juga akan dihubungkan dengan mitra pembeli atau off-taker. Mitra tersebut mencakup Perumda, BUMD, KDKMP, KMP, dan SPPG untuk memperkuat akses pasar serta penyerapan hasil produksi.
Melalui kolaborasi Bank Indonesia, kementerian dan lembaga terkait, serta Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), setiap kerja sama antardaerah diarahkan memiliki target volume, biaya distribusi, dan dampak harga yang terukur.
Penguatan konektivitas dan akses pasar diharapkan dapat menjaga ketersediaan serta keterjangkauan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan. Langkah tersebut juga diarahkan untuk memperkuat ketahanan pangan Sulampua dalam menghadapi risiko iklim serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
“Saya berharap seluruh BUMN yang terlibat di dalam suplai dan pasokan tadi, itu kita tingkatkan sinergi. Karena tantangan untuk inflasi di kuartal keempat pada tahun 2026 itu sudah ada di depan mata. Dan insyaallah di bawah arahan Bapak Presiden, insyaallah kita akan bisa mengendalikan inflasi sesuai dengan target sehingga rakyat kita daya belinya akan selalu terjaga,” pungkas Wamenko Dradjad.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.
