HeadLine.co.id, (Palembang) – Badan Pertanahan Nasional (BPN) Lubuklinggau menyerahkan tiga sertifikat tanah kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divre III Palembang. Penyerahan ini dilakukan langsung oleh Kepala BPN Lubuklinggau Dr A Bukhori kepada Deputy EVP Divre III Waroso di Kantor Divre III pada Selasa (28/1).
Aida Suryanti Manajer Humas Divre III mengatakan 3 sertifikat yang diterima ini berada di Kelurahan Lubuk Linggau, Lubuk Linggau Barat II, Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan dengan total luas aset 10.047 m².
Dalam pengurusan sertifikat ini KAI memakai dokumen-dokumen pendukung yang salah satunya yakni Grondkaart dengan nomor 116 tahun 1931, nomor 115 dan 116 tahun 1931 yang kemudian digunakan dalam persyaratan pembuatan sertifikat tanah ke BPN Lubuklinggau.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Baca Juga: Tenaga Ahli Kementerian ATR/BPN: Grondkaart Bukti Final PT KAI (Persero)
Aida menjelaskan dengan terbitnya sertifikat ini, Divre III sah dan terbukti secara legalitas mendapatkan pengakuan hukum dalam mengamankan aset nya melalui dokumen Grondkaart.
Saat ini diwilayah Divre III masih terdapat aset KAI yang belum bersertifikat tetapi dalam bentuk dokumen Grondkaart yang secara bertahap akan disertifikatkan, karena proses pensertifikatan ini tidak mudah, perlu waktu dan dukungan dari lembaga terkait.
Selain itu sebagian aset KAI yang berada di Sumatera Selatan masih ada yang dimanfaatkan secara tidak sah oleh pihak lain dan dijadikan sebagai tempat tinggal, bisnis, dan cocok tanam, sehingga pada saat KAI akan melakukan pensertifikatan sering terbentur dengan masyarakat maupun sekelompok orang dari Lembaga Swadaya Masyarakat.
Baca Juga: Begini Keabsahan Grondkaart di Mata Hukum
Hal ini terjadi karena masih timbul persepsi berbeda pada sebagian masyarakat akan kekuatan hukum Grondkaart sehingga mengakibatkan sering terjadi konflik kepemilikan lahan.
Padahal, jika mengutip dari Prof. Djoko Marihandono, Ahli Sejarah dan Dosen Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, ia menyatakan bahwa Grondkaart merupakan produk hukum masa lalu yang bersifat tetap seperti halnya akta kelahiran atau pernikahan. Sehingga bisa dijadikan sebagai alas hak yang kuat dan sempurna serta sebagai petunjuk bahwa tanah atau lahan tersebut ada yang memiliki.
Selain itu Grondkaart didukung oleh surat Menteri Keuangan No. B-II/MK.16/1994 tanggal 24 Januari 1995 yang ditujukan kepada Kepala BPN yang berisi dua poin pokok.
Baca Juga: Grondkaart, Produk Hukum Era Kolonial yang Sah Hingga Kini
Poin pertama berbunyi tanah-tanah yang diuraikan dalam Grondkaart pada dasarnya merupakan kekayaan negara yang dipisahkan sebagai aktiva tetap Perumka, berkenaan dengan hal itu maka tanah-tanah tersebut perlu dimantapkan statusnya menjadi milik atau kekayaan Perumka yang saat ini bernama PT Kereta Api Indonesia (Persero).
“Divre III Palembang mengucapkan terimakasih kepada BPN Lubuklinggau karena telah membantu dalam mengamankan aset tanah KAI dan kami akan terus melakukan sosialisasi tentang Grondkaart sehingga masyarakat akan lebih memahami tentang kekuatan hukum Grondkaart yang merupakan salah satu persyaratan pendukung dalam proses pensertifikatan sebagai upaya mengembalikan aset negara.” tutup Aida.
