Headline.co.id – Jakarta. Bertempat di Hotel Borobudur Jakarta Pusat Kamis, 6 Desember 2018. Tempo Media Group bersama-sama dengan PT KAI (Persero) menyelenggarakan acara “Ngobrol @tempo” dengan tema Keabsahan Grondkaart di Mata Hukum.
Narasumber yang dihadirkan Tempo Media Group datang dari beberapa kalangan yakni Pakar Ahli Sejarah Universitas Indonesia (UI) Prof Djoko Marihandono M.Sc, Tenaga Ahli Kementerian ATR/BPN Dr. Iing R Sodikin Arifin dan AKP Dr Suradi S.H M.H dari Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri.
Berkembangnya isu Grondkaart akhir-akhir ini ditengah masyarakat mendapatkan perhatian khusus dari sejumlah pihak salah satunya Dr. Iing R Sodikin Arifin yang merupakan Tenaga Ahli Kementerian ATR/BPN. Ditengah paparannya saat berdiskusi dengan pihak-pihak terkait di “Ngobrol @tempo” ia mengatakan “Grondkaart merupakan petunjuk kuat kepemilikan sekaligus Hak penguasaan penuh milik kereta api”. ujarnya
Baca Juga: Begini Keabsahan Grondkaart di Mata Hukum
Grondkaart merupakan sebuah gambar penampang lahan yang dibuat untuk menunjuk suatu objek lahan dengan batas-batas tertentu yang tertera diatasnya dan berdasarkan ordonansi yang dimuat dalam Staatsblad masing-masing. Ia juga menyampaikan “Tanah-tanah yang diuraikan dalam grondkaart tersebut dimantapkan statusnya menjadi tanah negara”.
Tidak sampai disitu ia juga memaparkan beberapa fakta baru terkait Kementerian ATR/BPN dalam menyikapi Grondkaart yakni pada saat Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Badan Pertanahan Nasional (BPN) tahun 1991 di Bandung memutuskan Grondkaart merupakan alat sah kepemilikan lahan BUMN dan keputusan tersebut juga menjadi pelengkap aspek yuridis kekuatan hukum Grondkaart.
Hal ini juga ditegaskan oleh Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 1953 yakni tanah Grondkaart berada dalam penguasaan Djawatan Kereta Api (DKA) dan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 32 tahun 1979 Pasal 6 Hak atas tanah asal konversi hak Barat yang dimiliki oleh Perusahaan milik Negara, Perusahaan Daerah serta Badan-Badan Negara diberi pembaharuan hak atas tanah yang bersangkutan.
Bahkan pemerintah melalui DPR RI sudah menguatkan status tanah negara. Didalam UU Nomor 1 Tahun 2004 Pasal 49 Tanah dan bangunan milik negara/daerah yang tidak dimanfaatkan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi instansi yang bersangkutan, wajib diserahkan pemanfaatannya kepada Menteri Keuangan/gubernur/bupati/walikota untuk kepentingan penyeleng-garaan tugas pemerintahan negara/daerah.
Jadi kalau kita melihat semua UU, Peraturan Pemerintah hingga Keppres sudah sangat jelas kedudukan Grondkaart di mata hukum Indonesia saat ini. Karena sudah dipastikan Grondkaart merupakan bukti final kepemilikan PT KAI (Persero).
