Headline.co.id, Jakarta ~ 3 November 2026 – Kementerian Pariwisata (Kemenpar) memperkuat strategi komunikasi pariwisata melalui kolaborasi lintas kementerian dan lembaga. Upaya tersebut dibahas dalam Forum Tematik Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas) sektor pariwisata di Balairung Soesilo Soedarman, Jakarta, Selasa (3/11/2026). Forum itu digelar untuk mendukung pembangunan pariwisata nasional yang berkualitas dan berkelanjutan melalui penyelarasan informasi kebijakan publik, kesiapsiagaan komunikasi krisis, serta penguatan narasi pariwisata Indonesia.
Staf Ahli Menteri Bidang Manajemen Krisis Kementerian Pariwisata Fadjar Hutomo mengatakan, pembangunan pariwisata nasional telah mengalami transformasi menuju pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan. Menurut dia, ukuran keberhasilan pariwisata tidak lagi semata-mata didasarkan pada jumlah kunjungan wisatawan.
“Target pariwisata nasional tidak lagi semata-mata berfokus pada kuantitas atau jumlah kunjungan wisatawan, melainkan berorientasi pada proses penciptaan nilai (value creation) yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” kata Fadjar saat membuka forum.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Fadjar menuturkan, perubahan paradigma tersebut membutuhkan dukungan lintas lembaga. Salah satu kebutuhan utamanya adalah menyelaraskan informasi kebijakan publik agar dapat dipahami masyarakat secara utuh.
Indonesia Tourism Outlook Jadi Acuan Komunikasi
Dalam forum tersebut, Kemenpar menyosialisasikan Indonesia Tourism Outlook 2026/2027. Publikasi itu memuat proyeksi perkembangan pariwisata nasional berdasarkan analisis data, tren, dan perspektif para ahli.
Indonesia Tourism Outlook 2026/2027 mengulas sejumlah isu strategis yang diperkirakan membentuk lanskap dan arah pariwisata Indonesia pada 2027. Dokumen tersebut juga memotret kondisi pariwisata terkini serta mengidentifikasi peluang, tantangan, dan prioritas strategis pembangunan pariwisata ke depan.
Kemenpar berharap publikasi itu dapat menjadi acuan bagi kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, akademisi, media massa, serta masyarakat dalam merumuskan kebijakan dan langkah kolaboratif yang lebih terarah.
“Melalui sosialisasi dan pemanfaatan data Outlook ini, insan humas pemerintah diharapkan dapat memperkuat diseminasi informasi yang transparan dan adaptif terhadap perilaku media sosial masyarakat, sekaligus membangun kesiapsiagaan komunikasi krisis demi menjaga reputasi pariwisata Indonesia di mata dunia,” ujar Fadjar.
Digitalisasi Tingkatkan Risiko Krisis Reputasi
Staf Ahli Bidang Komunikasi dan Media Massa Kementerian Komunikasi dan Digital Molly Prabawati mengatakan, perkembangan konektivitas dan digitalisasi telah meningkatkan ekspektasi publik terhadap sektor pariwisata. Ekspektasi itu mencakup kemudahan mobilitas, transaksi nontunai, dan akses informasi yang transparan.
Kondisi tersebut, kata Molly, menuntut kesiapan infrastruktur digital di seluruh destinasi pariwisata. Pada saat yang sama, kecepatan arus informasi di ruang digital juga meningkatkan kerentanan terhadap krisis reputasi.
Persoalan terkait kenyamanan, tarif, maupun kelestarian lingkungan dapat berdampak langsung terhadap citra destinasi pariwisata nasional.
“Di sinilah letak peran krusial kita bersama. Pariwisata yang tangguh tidak hanya dibangun oleh keelokan alam dan fasilitas fisik semata, melainkan harus dirawat dan diperkuat oleh kepercayaan (trust) dan narasi publik yang solid,” kata Molly.
Molly menyampaikan tiga fokus strategi komunikasi bagi insan humas pemerintah. Pertama, membangun komunikasi pariwisata yang terintegrasi melalui kolaborasi Bakohumas. Sektor perhubungan, imigrasi, penegakan hukum, kebudayaan, hingga pemerintah daerah perlu menyampaikan pesan yang selaras bahwa Indonesia merupakan destinasi yang aman, tertib, ramah, dan siap menyambut wisatawan dunia.
Kedua, meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi disinformasi serta berbagai isu yang berpotensi merugikan reputasi pariwisata Indonesia.
“Humas pemerintah harus responsif, mengedepankan data yang akurat serta sigap meredam sentimen negatif agar kepastian bagi wisatawan tetap terjaga,” ujar Molly.
Ketiga, menghadirkan komunikasi publik yang lebih humanis dengan mengangkat cerita autentik masyarakat lokal. Molly menilai, narasi yang dekat dengan kehidupan masyarakat memiliki daya sentuh lebih kuat dibandingkan sekadar penyampaian angka statistik.
Forum Diikuti 110 Insan Humas
Molly menegaskan, komunikasi publik perlu dibangun berdasarkan kebenaran yang disampaikan secara tulus dan konsisten. Ia juga menyebut humas pemerintah tidak hanya berperan sebagai penyampai berita, tetapi sebagai pembangun kepercayaan negara dan masyarakat.
“Kepercayaan publik tidak lahir dari kata-kata, melainkan dari kebenaran yang disampaikan secara tulus dan konsisten. Humas pemerintah bukan sekadar penyampai berita, melainkan pembangunan jembatan kepercayaan negara dan masyarakatnya,” katanya.
Forum Tematik Bakohumas tersebut mengusung tema “Indonesia Tourism Outlook 2026/2027: Strategi Komunikasi Menjawab Dinamika Sektor Pariwisata”. Kegiatan itu diikuti 110 peserta yang merupakan insan humas dari berbagai kementerian dan lembaga.
Forum menghadirkan Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan Kementerian Pariwisata Martini M. Paham yang memaparkan Indonesia Tourism Outlook 2026/2027. Praktisi komunikasi publik Dilla Amran juga membahas strategi pengemasan konten komunikasi publik.
Plt. Kepala Biro Komunikasi Kementerian Pariwisata Jemmy Alexander berharap forum tersebut memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai kondisi terkini, proyeksi, dan tren pariwisata nasional berdasarkan dokumen Indonesia Tourism Outlook 2026/2027.
“Melalui pemahaman yang selaras, diharapkan jajaran Humas Kementerian/Lembaga dapat memperkuat kolaborasi dalam membangun narasi tunggal guna merespons dinamika sektor pariwisata secara terintegrasi,” kata Jemmy.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.
