Headline.co.id ~ Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) menilai stabilitas sistem keuangan Indonesia pada triwulan III 2026 tetap terjaga meski perekonomian global menghadapi tekanan. Penilaian itu disampaikan Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam Konferensi Pers Hasil Rapat Berkala KSSK IV Tahun 2026 di Gedung Bank Indonesia (BI), Jakarta, Selasa (3/11/2026). Rapat KSSK yang berlangsung pada Rabu (28/10/2026) membahas perkembangan stabilitas sistem keuangan selama Juli hingga September 2026. Stabilitas tersebut ditopang fundamental ekonomi domestik, pertumbuhan yang solid, serta koordinasi kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan.
Hasil asesmen KSSK menunjukkan stabilitas fiskal, moneter, dan sektor keuangan selama triwulan III 2026 tetap terjaga dengan baik. Intermediasi keuangan juga berjalan dengan baik sehingga perekonomian domestik dinilai memiliki ketahanan menghadapi dinamika eksternal.
Meski demikian, tekanan terhadap perekonomian meningkat memasuki Oktober 2026. Eskalasi konflik geopolitik mendorong kenaikan harga energi global, sementara kebijakan moneter global masih cenderung ketat dan likuiditas domestik semakin mengetat.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Perkembangan pasar saham setelah pengumuman MSCI serta meningkatnya tekanan terhadap nilai tukar turut memengaruhi pasar keuangan. Kondisi itu mendorong peningkatan arus modal keluar dari pasar saham.
“KSSK akan terus mencermati dan melakukan asesmen secara forward looking terhadap perkembangan ekonomi dan sektor keuangan. Kami juga akan terus memperkuat kerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan untuk mengantisipasi dampak rambatan risiko global,” ujar Suahasil.
Tekanan Ekonomi Global Masih Berlanjut
Prospek ekonomi global masih menghadapi tekanan akibat eskalasi konflik geopolitik. Ketegangan di kawasan Timur Tengah turut mendorong tingginya harga minyak dan berbagai komoditas global.
Arah kebijakan moneter negara-negara utama juga menunjukkan kecenderungan lebih ketat. The Federal Reserve Amerika Serikat, European Central Bank, dan Bank of Japan masing-masing menaikkan suku bunga sebesar 25 basis poin pada September 2026.
Kondisi tersebut diperkirakan berlanjut dan mendorong periode suku bunga tinggi dalam waktu lebih panjang atau higher for longer. Imbal hasil US Treasury masih berada pada level tinggi sejalan dengan ekspektasi arah kebijakan moneter dan besarnya defisit anggaran pemerintah Amerika Serikat.
Preferensi investor terhadap aset portofolio di negara berkembang juga masih relatif terbatas. Akibatnya, indeks dolar AS tetap kuat terhadap berbagai mata uang negara maju maupun berkembang. Kondisi ini berpotensi menahan aliran modal masuk ke negara berkembang, termasuk Indonesia.
Dalam World Economic Outlook Oktober 2026, International Monetary Fund (IMF) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global sebesar 3,1% pada 2026, melambat dibandingkan 2025. Inflasi global diperkirakan meningkat menjadi 4,7%.
Di tengah tekanan tersebut, perekonomian Indonesia pada triwulan III 2026 diprakirakan tetap tumbuh kuat dengan dukungan permintaan domestik dan kinerja ekspor. Penjualan mobil dan sepeda motor pada September 2026 masing-masing tumbuh 28,1% dan 15,4% secara tahunan.
Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur Indonesia juga melanjutkan ekspansi, dari level 52 pada September menjadi 54 pada Oktober 2026. Dengan perkembangan tersebut, pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2026 diprakirakan berada pada kisaran 5,4% hingga 5,5%.
Konsumsi rumah tangga didukung stimulus fiskal melalui subsidi, kompensasi, perlindungan sosial, stabilisasi harga pangan, serta berbagai program penciptaan lapangan kerja. Investasi diprakirakan tumbuh kuat seiring berlanjutnya proyek hilirisasi dan pembangunan infrastruktur.
Sementara itu, konsumsi pemerintah ditopang percepatan belanja negara dan penyaluran bantuan sosial. Dari sisi eksternal, ekspor nonmigas meningkat dengan memanfaatkan momentum kenaikan harga dan permintaan komoditas ekspor.
Pasar SBN dan APBN Tetap Menopang Stabilitas
Di tengah volatilitas pasar keuangan global, pasar Surat Berharga Negara (SBN) domestik menunjukkan ketahanan. Pada triwulan III 2026, pembelian bersih investor nonresiden mencapai Rp28,79 triliun.
Kepemilikan SBN oleh investor nonresiden meningkat 3,28% dibandingkan posisi akhir 2025. Adapun spread SBN seri acuan 10 tahun terhadap US Treasury 10 tahun berada pada level 183 basis poin, sedikit menurun dari posisi akhir 2025 sebesar 184 basis poin.
Kinerja tersebut menunjukkan pasar SBN domestik tetap memiliki daya tarik meski suku bunga global masih tinggi.
Dari sisi fiskal, realisasi pendapatan negara dan hibah hingga akhir triwulan III 2026 mencapai Rp2.341,5 triliun atau tumbuh 25,5% secara tahunan. Penerimaan perpajakan mencapai Rp1.847,7 triliun atau tumbuh 21,8% secara tahunan, didukung aktivitas ekonomi dan implementasi sistem Coretax yang semakin baik.
Penerimaan kepabeanan dan cukai tercatat Rp240,1 triliun atau tumbuh 8,5% secara akumulatif. Sementara itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp492,3 triliun atau tumbuh 41,7% secara tahunan.
Realisasi belanja negara mencapai Rp2.660,5 triliun atau tumbuh 19% secara tahunan. Belanja Pemerintah Pusat terealisasi Rp2.061,3 triliun atau tumbuh 29,6%, sedangkan Transfer ke Daerah mencapai Rp599,2 triliun atau terkontraksi 7,1%.
Belanja tersebut lain digunakan untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG), bantuan sosial reguler, Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JKN), Kartu Sembako, Program Keluarga Harapan (PKH), Program Indonesia Pintar (PIP), dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah.
Belanja negara juga diarahkan untuk pembangunan jalan dan jembatan, peningkatan layanan pendidikan, pembayaran manfaat pensiun, serta subsidi dan kompensasi bahan bakar minyak (BBM) dan listrik.
Realisasi pembiayaan anggaran hingga triwulan III 2026 mencapai Rp462 triliun atau tumbuh 0,4% secara tahunan. Pembiayaan itu dikelola secara prudent dan terukur dengan memperhatikan kebutuhan likuiditas pemerintah, optimalisasi kondisi kas, serta dinamika pasar keuangan.
APBN Diperkuat untuk Perlindungan Masyarakat
Pemerintah mengalokasikan subsidi dan kompensasi masing-masing sebesar Rp222,5 triliun dan Rp154,5 triliun untuk menjaga daya beli masyarakat serta stabilitas harga dan pasokan BBM dan pangan.
Hingga triwulan III 2026, realisasi PKH mencapai Rp21,8 triliun, Kartu Sembako Rp28,2 triliun, dan PIP Rp11,1 triliun. Program MBG hingga akhir September 2026 telah menjangkau 57 juta penerima manfaat.
Pemerintah juga memberikan stimulus berupa insentif perpajakan sektor pariwisata, insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sektor perumahan, bantuan pangan, diskon transportasi pada periode libur Lebaran dan sekolah, serta program magang dan vokasi.
Penguatan sinergi kebijakan pemerintah dan Bank Indonesia, serta kolaborasi pemerintah dengan Danantara melalui pendekatan two arms of the state, terus dilakukan untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi bernilai tambah tinggi.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.
