Headline.co.id, Jakarta ~ Tiga indikator makroekonomi Indonesia yang dirilis pada 2 November 2026 menunjukkan penguatan fondasi ekonomi nasional menjelang publikasi data pertumbuhan ekonomi triwulan III pada 5 November 2026. Indikator tersebut meliputi inflasi Oktober 2026 yang tetap berada dalam sasaran, surplus neraca perdagangan September 2026, serta ekspansi Purchasing Managers’ Index (PMI) Manufaktur Oktober 2026. Pemerintah menilai perkembangan itu mencerminkan ketahanan ekonomi Indonesia di tengah dinamika global yang masih penuh ketidakpastian.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah terus menjaga keseimbangan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi melalui penguatan sinergi kebijakan.
“Pemerintah terus menjaga keseimbangan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Terjaganya inflasi, kembali ekspansifnya sektor manufaktur, dan tetap tumbuhnya ekspor menunjukkan bahwa fondasi perekonomian Indonesia tetap kuat di tengah dinamika global yang masih penuh ketidakpastian,” ujar Airlangga di Jakarta, 2 November 2026.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Inflasi Indonesia Tetap dalam Sasaran
Realisasi inflasi Indonesia pada Oktober 2026 mencapai 3,23 persen secara tahunan atau year on year (yoy). Angka tersebut masih berada dalam rentang sasaran inflasi nasional sebesar 2,5±1 persen.
Inflasi inti melandai menjadi 2,56 persen (yoy), yang menunjukkan tekanan harga tetap terkendali. Sementara itu, inflasi Administered Prices (AP) tercatat 3,24 persen (yoy), lain dipengaruhi penyesuaian biaya fuel surcharge untuk penerbangan domestik kelas ekonomi.
Namun, inflasi Volatile Food (VF) meningkat menjadi 5,81 persen (yoy). Kenaikan tersebut dipengaruhi harga komoditas hortikultura, seperti cabai rawit, cabai merah, dan tomat, akibat penurunan produksi seiring fenomena El Niño yang memperpanjang musim kemarau.
Pemerintah menyebut pengendalian inflasi merupakan hasil sinergi pemerintah pusat, Bank Indonesia, dan pemerintah daerah melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Kebijakan ke depan diarahkan untuk mengantisipasi gangguan produksi dan distribusi pangan melalui koordinasi lintas sektor serta antar daerah.
Memasuki akhir tahun, pemerintah juga memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi peningkatan permintaan menjelang Natal dan Tahun Baru serta risiko gangguan produksi akibat El Niño. Upaya tersebut mencakup optimalisasi pengelolaan air dan jaringan irigasi, percepatan serta pengaturan pola tanam, dan pemanfaatan lahan produktif.
Pemetaan wilayah rawan dan penguatan sistem peringatan dini atau Early Warning System turut didorong untuk mengidentifikasi dan memitigasi gangguan produksi lebih awal. Dari sisi distribusi, pemerintah mengoptimalkan Kerja Sama Antar Daerah (KAD), memantau harga dan ketersediaan pangan, serta menyiapkan intervensi yang diperlukan untuk menjaga kesinambungan pasokan hingga akhir tahun.
Surplus Perdagangan Ditopang Ekspor
Kinerja sektor eksternal juga mencatat perkembangan positif. Neraca perdagangan Indonesia pada September 2026 surplus USD3,36 miliar, sekaligus menjadi surplus selama tiga bulan berturut-turut.
Nilai ekspor mencapai USD27,59 miliar, naik 3,68 persen secara bulanan atau month to month (mtm) dan 11,87 persen secara tahunan. Kenaikan tersebut ditopang harga ekspor sejumlah komoditas utama Indonesia, yakni batu bara, gas alam, minyak kelapa sawit, karet alam, bijih besi, dan tembaga.
Prospek ekspor dinilai tetap terbuka seiring berlanjutnya program hilirisasi dan membaiknya perekonomian negara mitra dagang utama Indonesia. Perluasan akses pasar ditempuh melalui 25 perjanjian perdagangan internasional yang telah diimplementasikan, sementara 13 perjanjian lainnya masih dalam proses perundingan.
Indonesia juga akan segera memberlakukan Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA). Perjanjian tersebut diharapkan membuka peluang pasar yang lebih luas bagi produk Indonesia di Uni Eropa.
Adapun nilai impor pada September 2026 tercatat USD24,23 miliar. Impor migas turun 7,35 persen (mtm) menjadi USD3,27 miliar, yang disebut menegaskan upaya pemerintah menjaga ketahanan energi, terutama melalui implementasi B50 sejak 1 Juli 2026.
Di sisi lain, impor Barang Baku Penolong meningkat 3,12 persen (mtm) dan 24,65 persen (yoy). Impor Barang Modal juga naik 12,14 persen (mtm) dan 1,25 persen (yoy). Perkembangan tersebut mencerminkan kebutuhan industri terhadap input produksi, mesin, dan peralatan untuk mendukung peningkatan kapasitas produksi.
PMI Manufaktur Ekspansif Dua Bulan Berturut-turut
Optimisme dunia usaha tercermin dari PMI Manufaktur Indonesia yang meningkat menjadi 54,0 pada Oktober 2026 dari 52,4 pada bulan sebelumnya. Capaian itu menandai ekspansi selama dua bulan berturut-turut sekaligus menjadi perbaikan kondisi manufaktur terkuat sejak Maret 2024.
Penguatan PMI terutama didorong peningkatan permintaan baru dengan laju tercepat dalam lima tahun terakhir. Pertumbuhan pesanan ekspor baru juga mencapai rekor tertinggi sejak survei dimulai pada April 2011.
Sejalan dengan peningkatan permintaan, aktivitas produksi tumbuh paling kuat sejak Maret 2024. Perusahaan juga meningkatkan pembelian bahan baku dan akumulasi persediaan untuk memenuhi kebutuhan produksi.
Pandangan pengusaha terhadap prospek sektor manufaktur Indonesia dalam 12 bulan mendatang tetap positif. Akselerasi permintaan domestik dan internasional menjadi modal bagi penguatan industri, meskipun pengendalian biaya produksi dan peningkatan kapasitas tetap diperlukan untuk menjaga momentum ekspansi.
Pemerintah Perkuat Pembiayaan dan Produktivitas
Untuk memperkuat kapasitas produksi dan investasi, pemerintah melanjutkan sejumlah instrumen pembiayaan dan insentif bagi sektor produktif. Program tersebut mencakup Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kredit Alsintan, Kredit Industri Padat Karya (KIPK), dan Kredit Program Perumahan.
Khusus sektor industri, KIPK diarahkan untuk mendukung revitalisasi industri padat karya. Sementara itu, KUR memperkuat akses pembiayaan bagi usaha produktif, termasuk usaha yang berorientasi ekspor. Pemerintah juga mendorong peningkatan kompetensi tenaga kerja melalui program magang dan pelatihan vokasi.
“Peningkatan aktivitas manufaktur dan kinerja ekspor menegaskan komitmen pemerintah untuk terus memperkuat investasi, hilirisasi, peningkatan produktivitas, serta perluasan akses pasar,” kata Airlangga.
Menurut dia, pemerintah memastikan inflasi tetap terkendali agar daya beli masyarakat terjaga dan dunia usaha memiliki kepastian dalam menjalankan aktivitasnya. Pertumbuhan ekonomi, lanjutnya, diharapkan tidak hanya ditopang peningkatan permintaan, tetapi juga penguatan kapasitas produksi dan daya saing nasional.
Pemerintah akan mengawal momentum tersebut melalui kebijakan yang responsif dan antisipatif, dengan memperkuat sinergi pusat dan daerah, menjaga stabilitas harga, serta mendorong produktivitas, investasi, dan daya saing industri nasional.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.
