Headline.co.id, Jakarta ~ Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengevaluasi Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Indonesia. Evaluasi dipimpin Kepala BNPB Letjen Kristomei Sianturi dalam rapat di Posko Terpadu, Base Ops Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (2/11/2026). Langkah ini dilakukan karena sejumlah daerah mulai mengalami hujan, sehingga dukungan OMC dapat dialihkan ke wilayah lain yang masih membutuhkan penanganan. Rapat tersebut dihadiri Kepala BMKG, perwakilan TNI/Polri, kementerian/lembaga, serta pemerintah daerah secara hibrida.
Evaluasi OMC Karhutla untuk Reposisi Armada
Kristomei mengatakan, evaluasi diperlukan untuk memetakan wilayah yang masih membutuhkan OMC dan daerah yang sudah tidak memerlukannya. Hasil pemetaan tersebut menjadi dasar untuk mereposisi armada sesuai kebutuhan penanganan karhutla.
“Jadi pagi ini sengaja saya kumpulkan kembali untuk mendengarkan evaluasi dan termasuk memberikan arahan sedikit ke depan apa yang harus kita kerjakan,” ujar Kristomei.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Menurut dia, hujan mulai turun di sejumlah wilayah, lain Sumatera Selatan, Jambi, Riau, dan Kalimantan Barat. Kondisi tersebut menjadi pertimbangan bagi BNPB untuk mengalihkan dukungan OMC ke daerah lain yang masih memerlukan penanganan.
“Sudah mulai hujan di Sumatera Selatan, Jambi, Riau, atau Kalimantan Barat yang bisa kita bantu dulu untuk di wilayah Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah, termasuk Maluku Utara dan Papua Selatan,” tutur Kristomei.
Wilayah yang disebut masih membutuhkan dukungan tersebut mencakup Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, dan Papua Selatan. BNPB akan menyesuaikan penempatan aset berdasarkan kebutuhan di masing-masing daerah.
“Kalau bisa kita tambah, kita geser mana yang bisa kita geser dan kita tambah aset di sana,” tambah dia.
Dukungan OMC Disesuaikan dengan Kondisi Wilayah
Evaluasi BNPB tidak hanya berfokus pada keberlanjutan operasi, tetapi juga pada efektivitas penempatan armada. Daerah yang mulai mengalami hujan dapat menjadi wilayah yang dukungannya dikurangi atau dialihkan, sedangkan aset dapat diarahkan ke daerah yang masih memerlukan penanganan karhutla.
Rapat di Jakarta itu menjadi forum untuk mendengarkan evaluasi pelaksanaan OMC sekaligus memberikan arahan mengenai langkah berikutnya. Koordinasi melibatkan unsur pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta TNI/Polri dan BMKG.
Dengan mekanisme tersebut, BNPB menyesuaikan operasi berdasarkan perkembangan cuaca dan kebutuhan penanganan di lapangan. Namun, dalam bahan yang disampaikan, tidak disebutkan jumlah armada maupun aset yang akan dipindahkan ke setiap wilayah.
BNPB Siapkan Antisipasi Musim Hujan 2026/2027
Selain mengevaluasi OMC untuk karhutla, BNPB meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi basah pada musim hujan 2026/2027. Langkah itu dilakukan setelah BMKG memprediksi musim hujan berlangsung pada akhir 2026.
Sebagai tindak lanjut, Kepala BNPB pada 30 Oktober 2026 menerbitkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2026 tentang Langkah-Langkah Kesiapsiagaan Menghadapi Musim Hujan Tahun 2026/2027.
Surat edaran tersebut telah didistribusikan kepada seluruh gubernur, bupati, dan wali kota. Pemerintah daerah diminta meningkatkan kesiapan personel, peralatan, serta kapasitas masyarakat dalam menghadapi potensi bencana di wilayah masing-masing.
BNPB Ingatkan Risiko Banjir Saat Peralihan Musim
Kristomei juga mengimbau pemerintah daerah mewaspadai kerawanan banjir. Menurut dia, sejumlah wilayah telah mengalami banjir sehingga peralihan dari musim kemarau ke musim hujan perlu diantisipasi bersama.
“Saya juga memberikan imbauan kepada seluruh Gubernur, Bupati, Kepala Daerah untuk mewaspadai tentang adanya kerawanan banjir di wilayah masing-masing,” kata Kristomei.
Ia menyebut tantangan kebencanaan mulai bergeser seiring perubahan musim. Setelah penanganan karhutla, pemerintah perlu meningkatkan perhatian terhadap potensi banjir.
“Kelihatan tantangannya mulai bergeser ini, habis Karhutla terbitlah banjir. Nanti sama-sama kita antisipasi,” ujar dia.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.
![[Siaran Pers] Kepmen 127 dan 128 Perjelas Batas Penindakan Konten, Komdigi Tekankan Akuntabilitas dan Kebebasan Berekspresi](https://www.headline.co.id/wp-content/uploads/2026/11/siaran-pers-kepmen-127-dan-128-perjelas-batas-penindakan-konten-komdigi-tekankan-akuntabilitas-dan-kebebasan-b.jpeg)
