Headline.co.id ~ Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menyiapkan strategi pemulihan 705 usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang terdampak banjir dan cuaca ekstrem di Aceh, Sumatra Utara, serta Sumatra Barat. Program tersebut diprioritaskan di 11 kabupaten/kota dan diperkuat melalui kelembagaan di 50 desa. Strategi berbasis riset ini disusun untuk memulihkan aktivitas usaha sekaligus memperkuat akses pasar, pembiayaan, dan ketahanan UMKM menghadapi risiko bencana. Upaya itu dibahas dalam Rapat Koordinasi Teknis Kegiatan Pemulihan UMKM Terdampak Bencana Banjir Sumatra di KST Sarwono Prawirohardjo BRIN, Jakarta, Rabu (21/10/2026).
Bencana hidrometeorologi pada kuartal IV 2025 berdampak pada 52 kabupaten/kota di tiga provinsi tersebut. Bencana itu menewaskan lebih dari 1.100 orang, menyebabkan lebih dari 130.000 orang mengungsi, dan menimbulkan kerugian ekonomi sekitar Rp68,67 triliun.
Dampak terhadap UMKM meliputi kerusakan aset usaha, terhambatnya produksi dan rantai pasok, keterbatasan modal kerja, serta terganggunya akses pasar. Kondisi tersebut membuat pemulihan UMKM menjadi bagian penting dalam menggerakkan kembali perekonomian masyarakat di wilayah terdampak.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Riset BRIN Petakan Kebutuhan UMKM
Kepala Pusat Riset Koperasi, Korporasi, dan Ekonomi Kerakyatan (PR KKEK) BRIN sekaligus Koordinator Riset Percepatan Ekonomi Melalui Pemulihan UMKM Pascabencana Banjir Bandang di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, Umi Karomah Yaumidin, mengatakan tim riset beranggotakan sekitar 21 orang.
Tim tersebut akan mengkaji aspek ekonomi, modal sosial, dan tata kelola pascabencana. Pemetaan juga mencakup dampak bencana, kondisi sosial-ekonomi pelaku usaha, kapasitas pemulihan, serta kebutuhan dukungan di lapangan.
“Target dari program ini adalah triple dividend, yaitu pengurangan risiko bencana, peningkatan produktivitas, dan menghasilkan manfaat bersama yang memperkuat modal sosial serta keberlanjutan kelembagaan,” ujar Umi.
Pendekatan itu dirancang agar pemulihan ekonomi tidak berhenti setelah aktivitas usaha kembali berjalan. Pelaku UMKM diharapkan memiliki kapasitas yang lebih baik untuk menghadapi gangguan produksi, distribusi, dan pemasaran apabila bencana serupa kembali terjadi.
Peran UMKM dinilai strategis karena berkontribusi lebih dari 60 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional dan menyerap sekitar 97 persen tenaga kerja. Dengan kontribusi tersebut, pemulihan UMKM turut memengaruhi kecepatan masyarakat kembali produktif setelah bencana.
Kepala Organisasi Riset Tata Kelola Pemerintahan, Ekonomi, dan Kesejahteraan Masyarakat (OR TKPEKM) BRIN, Agus Eko Nugroho, mengatakan percepatan pemulihan UMKM akan membantu menghidupkan kembali produksi dan distribusi barang serta jasa.
“Kalau kita bisa secepat mungkin mengakselerasi pemulihan UMKM, maka proses produksi dan reproduksi barang dan jasa serta pemenuhan kebutuhan masyarakat akan bisa terjadi,” ujarnya.
Agus mengatakan riset perlu menghasilkan diagnosis terperinci dan solusi yang dapat diterapkan. Karena itu, koordinasi dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta mitra pendukung diperlukan agar rekomendasi riset sesuai dengan kebutuhan wilayah terdampak.
Deputi Bidang Fasilitasi Riset dan Inovasi BRIN, Agus Haryono, menambahkan bahwa riset tersebut dirancang untuk menghasilkan strategi pemulihan yang komprehensif dan berbasis bukti. Hasil riset diharapkan menjadi acuan bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan dalam menentukan intervensi.
198 Pasar Kembali Beroperasi
Pemulihan UMKM juga berkaitan dengan ketersediaan infrastruktur perdagangan. Wakil Kepala Posko Nasional Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi, Marsma TNI Ridha Hermawan, melaporkan bahwa 198 dari 210 pasar yang terdampak bencana telah kembali beroperasi.
Menurut Ridha, pemulihan infrastruktur harus berjalan seiring dengan pemulihan ekonomi masyarakat. Kembali beroperasinya pasar menjadi salah satu indikator pulihnya aktivitas ekonomi, tetapi keberlanjutan usaha tetap membutuhkan modal, bahan baku, distribusi yang lancar, serta akses konsumen.
“Ukuran keberhasilan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana bukan seberapa cepat kita membangun kembali apa yang rusak, tetapi juga seberapa cepat kita mampu mengembalikan harapan, kemandirian, dan kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Dukungan Anggaran dan Pembiayaan
Kementerian UMKM menyiapkan anggaran Rp618,8 miliar untuk mendukung pemulihan usaha terdampak bencana. Anggaran itu mencakup bantuan Presiden sebesar Rp3 juta per usaha mikro dengan target 200.000 penerima, pengadaan peralatan produksi, pemberdayaan UMKM, serta layanan Klinik UMKM Bangkit.
Pelaksana Tugas Asisten Deputi Legalitas dan Perlindungan Usaha Mikro Kementerian UMKM, Agus Hidayat, mengatakan penyaluran bantuan masih melalui proses verifikasi. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan bantuan diterima pelaku usaha yang memenuhi kriteria.
Selain bantuan langsung, pemerintah memperkuat akses pembiayaan, pendampingan usaha, dan pemasaran digital untuk membantu UMKM menjaga keberlangsungan usahanya.
BRIN juga mendukung penanganan bencana melalui analisis citra satelit, pemetaan wilayah terdampak, dan penyediaan data untuk memperkuat perencanaan rehabilitasi serta mitigasi risiko. Data tersebut dapat digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan pemulihan dan mempertimbangkan risiko bencana dalam perencanaan pembangunan ekonomi daerah.
Melalui riset dan kolaborasi lintas sektor, pemulihan UMKM di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat diarahkan agar berlangsung secara terarah, terukur, dan berkelanjutan. Keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh pulihnya aktivitas perdagangan, tetapi juga oleh kemampuan pelaku usaha membangun kembali kemandirian ekonomi dan menghadapi risiko bencana pada masa mendatang.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.
