Headline.co.id ~ Headline.co.id, Jakarta – Badan Gizi Nasional (BGN) memperkuat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui transformasi MBG 2.0 yang mencakup keamanan pangan, ketepatan data penerima manfaat, dan pengawasan. Langkah tersebut dilakukan saat MBG telah menjangkau 57.491.334 orang melalui 26.385 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang melibatkan 1.027.998 tenaga kerja. Dalam keterangan resmi yang diterima pada Rabu (21/10/2026), BGN menyatakan pembenahan diperlukan agar perluasan program diikuti peningkatan kualitas makanan, tata kelola, dan akuntabilitas layanan. Transformasi itu dijalankan melalui penguatan standar higiene dan sanitasi, sinkronisasi data, inovasi penyajian, serta perluasan layanan ke wilayah 3T.
Juru Bicara BGN, Tysa Novenny, mengatakan MBG 2.0 tidak hanya mengejar perluasan jangkauan, tetapi juga memastikan makanan yang diberikan aman, bergizi, dan diterima penerima manfaat yang tepat.
“Pertanyaannya bukan lagi berapa banyak, tapi seaman apa? BGN mengambil keputusan besar, tidak sekadar memperbaiki, tapi merombak cara kerja,” tegas Tysa.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Menurut dia, perubahan tersebut merupakan tindak lanjut atas masukan masyarakat. Aspirasi yang berkembang digunakan sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki tata kelola, memperkuat pengawasan, dan meningkatkan standar pelaksanaan MBG.
MBG 2.0 Wajibkan Standar Keamanan Pangan
Dalam transformasi MBG 2.0, BGN memperkuat standar higiene dan sanitasi di setiap SPPG. BGN menetapkan kepemilikan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) sebagai kewajiban untuk memastikan proses penyediaan makanan memenuhi persyaratan kebersihan dan keamanan pangan.
BGN juga memperbarui Perjanjian Kerja Sama (PKS). Pembaruan tersebut ditujukan untuk menata kembali hubungan kerja, memperjelas pembagian tanggung jawab, dan memperkuat akuntabilitas para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program.
Selain itu, ompreng atau wadah makanan akan diberi label yang memuat batas waktu aman konsumsi MBG. Pelabelan itu digunakan untuk membantu memastikan makanan dikonsumsi dalam rentang waktu yang sesuai dengan ketentuan keamanan pangan.
Keamanan makanan, menurut pembenahan tersebut, tidak hanya berkaitan dengan bahan baku dan proses memasak. Penyimpanan, distribusi, dan waktu konsumsi juga menjadi bagian yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan program.
Data Penerima Manfaat Disinkronkan
BGN membenahi data penerima manfaat dengan menyinkronkan data dalam sistem kementerian dan lembaga terkait dengan kondisi riil di lapangan. Penataan itu diikuti pemfokusan kembali penerima manfaat melalui Surat Penetapan Sementara (SPS) 1 dan 2.
Langkah tersebut ditujukan untuk meningkatkan ketepatan sasaran dan memastikan sumber daya program digunakan secara efektif. Sinkronisasi data juga diharapkan membantu penyelenggara menyesuaikan jumlah makanan dengan kebutuhan penerima manfaat.
“Dengan skala program yang semakin besar, ketepatan data menjadi bagian penting dari tata kelola. Kita ingin memastikan makanan yang disiapkan sesuai dengan penerima manfaat yang benar-benar ada di lapangan,” jelas Tysa.
Dengan data yang lebih terukur, perencanaan produksi dan distribusi makanan dapat disesuaikan dengan jumlah penerima manfaat di lapangan.
Uji Coba Prasmanan di 66 SPPG
Transformasi MBG 2.0 turut mencakup inovasi penyajian makanan. BGN telah menguji coba konsep makan prasmanan di 66 SPPG yang tersebar di 10 provinsi.
Pola tersebut diarahkan untuk memberikan pengalaman makan yang lebih baik bagi peserta didik. Konsep prasmanan juga diharapkan dapat membangun kebiasaan positif, seperti kemandirian, kebersamaan, dan kepedulian terhadap sesama.
Uji coba itu menjadi bagian dari evaluasi BGN terhadap model layanan yang dapat diterapkan sesuai kebutuhan satuan pendidikan dan kondisi di lapangan.
Perluasan MBG Menjangkau Wilayah 3T
Selain membenahi standar dan data, BGN memperluas pelaksanaan MBG ke wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta daerah dengan prevalensi stunting tinggi dan sangat tinggi.
Tysa mengatakan BGN telah mengaktifkan hampir 1.500 SPPG di wilayah dengan tantangan geografis dan kebutuhan gizi tersebut. Sebanyak 480 SPPG berada di Indonesia Timur dan 980 SPPG di Indonesia Tengah.
Perluasan layanan itu ditujukan untuk menjangkau masyarakat yang menghadapi tantangan akses terhadap layanan pemenuhan gizi. Pelaksanaannya membutuhkan dukungan distribusi, ketersediaan bahan pangan, sumber daya manusia, dan pengawasan yang disesuaikan dengan karakteristik setiap wilayah.
BGN juga mengembangkan ekosistem rantai pasok lokal melalui integrasi digital agar penyediaan bahan pangan berlangsung lebih cepat dan efisien.
Melalui program Patriot Gizi, tenaga Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPI) dibina untuk menjalankan peran lebih luas di wilayah masing-masing. Peran tersebut meliputi edukasi keamanan pangan, penggerakan pelaksanaan program, dan pendataan dampak program di tengah masyarakat.
“Hadirnya Loka MBG mengintegrasikan rantai pasok lokal secara digital, cepat dan efisien. Langkah ini kian lengkap dengan hadirnya Patriot Gizi. Para tenaga SPPI di setiap wilayah kini dibina menjadi garda terdepan sebagai edukator keamanan pangan, penggerak program, hingga pendata dampak langsung di tengah masyarakat,” ungkap Tysa.
Tysa menegaskan perluasan MBG harus disertai peningkatan kualitas tata kelola dan pengawasan.
“Hari ini, kita melanjutkannya dengan ketertiban dan tanggung jawab. MBG 2.0 bukan tentang program yang lebih besar, tapi program yang lebih benar. Skala besar, standar tinggi, karena anak Indonesia layak dapat yang terbaik,” pungkasnya.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.
