Headline.co.id ~ Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara Sumatra Selatan (Sumsel) mendesak Pemerintah Provinsi Sumsel membuka data penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), termasuk penggunaan dana bantuan Presiden sebesar Rp100 miliar. Desakan itu disampaikan dalam aksi unjuk rasa jilid II di Kantor Gubernur Sumsel, Palembang, Rabu (21/10/2026). Mahasiswa menilai karhutla dan kabut asap yang berlangsung sekitar empat bulan telah mengganggu aktivitas serta berdampak terhadap kesehatan masyarakat. Aksi tersebut dilakukan untuk meminta transparansi data, keterbukaan anggaran, dan pertanggungjawaban pemerintah terhadap warga terdampak.
Aksi mahasiswa diterima Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumsel Edward Candra. Dalam kesempatan itu, Edward menjelaskan langkah Pemprov Sumsel bersama pihak terkait dalam menangani karhutla Sumsel, mulai dari pemadaman melalui jalur darat dan udara, pengerahan personel di lokasi rawan, hingga penyediaan layanan kesehatan bagi masyarakat yang terdampak kabut asap.
Koordinator BEM Nusantara Sumsel, Ilham, mengatakan aksi tersebut merupakan bentuk desakan agar pemerintah lebih serius menangani karhutla dan kabut asap.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
“Fenomena karhutla dan kabut asap yang berlangsung selama kurang lebih empat bulan telah menimbulkan dampak serius, terutama terhadap kesehatan masyarakat,” kata Ilham.
Dalam pernyataan sikapnya, mahasiswa menyebut kabut asap telah memicu ratusan ribu kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) di Sumsel. Namun, angka tersebut merupakan klaim mahasiswa yang masih memerlukan konfirmasi melalui data resmi instansi kesehatan.
Tiga Tuntutan Mahasiswa soal Karhutla Sumsel
Mahasiswa menyampaikan tiga tuntutan utama kepada Pemprov Sumsel. Pertama, pemerintah diminta membuka data penanganan karhutla. Kedua, mahasiswa menuntut keterbukaan penggunaan anggaran, termasuk dana bantuan Presiden sebesar Rp100 miliar. Ketiga, pemerintah diminta bertanggung jawab terhadap masyarakat yang terdampak kabut asap.
Tuntutan mengenai dana bantuan Presiden menjadi salah satu sorotan dalam aksi tersebut. Mahasiswa meminta penggunaan anggaran itu dijelaskan secara terbuka agar masyarakat mengetahui dukungan anggaran yang telah digunakan untuk penanganan karhutla dan dampak kabut asap.
Menanggapi desakan tersebut, Edward menjelaskan bahwa pemadaman karhutla dilakukan melalui operasi darat dan udara, terutama di wilayah yang sulit dijangkau petugas.
“Untuk penanganan karhutla, kita lakukan melalui jalur darat dan udara. Di udara, ada lima helikopter water bombing yang dikerahkan untuk melakukan pemadaman, khususnya di wilayah OKI dan lokasi yang tidak bisa dijangkau melalui jalur darat,” jelas Edward.
Selain menggunakan lima helikopter pengebom air, pemerintah mengerahkan sekitar 12.000 personel untuk memperkuat penanganan kebakaran. Personel tersebut tersebar di lokasi-lokasi yang dinilai rawan karhutla.
“Ada sekitar 12.000 personel yang dikerahkan untuk penanganan karhutla dan tersebar di lokasi-lokasi rawan,” ujarnya.
Pemadaman Didukung Dry Ice dan Operasi Modifikasi Cuaca
Menurut Edward, penanganan karhutla juga didukung teknologi penyemaian menggunakan es kering atau dry ice. Ia menyebut efek pelaksanaan penyemaian tersebut dapat bertahan hingga empat jam.
Penyemaian menggunakan dry ice dilakukan dua kali sehari, yaitu pada siang dan malam hari. Selain itu, pemerintah melaksanakan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) apabila kondisi atmosfer mendukung pembentukan awan hujan.
Upaya tersebut dijalankan bersamaan dengan pemadaman melalui jalur darat dan udara. Pemadaman dari udara diprioritaskan untuk wilayah seperti OKI serta lokasi lain yang tidak dapat dijangkau melalui jalur darat.
Dana Rp100 Miliar untuk Peralatan dan Layanan Kesehatan
Selain menjelaskan strategi pemadaman, Pemprov Sumsel menyatakan menyediakan posko kesehatan gratis bagi masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan akibat kabut asap. Layanan itu mencakup pemeriksaan dan pengobatan bagi warga yang mengalami ISPA serta pembagian masker untuk mengurangi risiko paparan polusi udara.
Edward mengatakan dana bantuan Presiden sebesar Rp100 miliar digunakan untuk mendukung kebutuhan operasional penanganan karhutla dan pelayanan masyarakat terdampak.
“Dana bantuan Presiden digunakan untuk peralatan pemadam, seperti mobil pemadam kebakaran, pompa dan selang, serta mobilisasi personel. Selain itu, juga untuk mendukung pelayanan posko kesehatan, pengobatan gratis bagi masyarakat yang mengalami ISPA, dan pembagian masker,” ungkapnya.
Penjelasan Edward memuat sejumlah peruntukan dana bantuan tersebut, yakni pengadaan peralatan pemadam, mobilisasi personel, serta dukungan terhadap posko kesehatan dan layanan bagi warga terdampak. Namun, rincian realisasi anggaran berdasarkan setiap pos pengeluaran belum disampaikan dalam keterangan tersebut.
Melalui aksi jilid II itu, BEM Nusantara Sumsel menegaskan pentingnya keterbukaan informasi dan pertanggungjawaban pemerintah dalam penanganan karhutla. Di sisi lain, Pemprov Sumsel menyatakan terus menjalankan pemadaman serta perlindungan kesehatan bagi masyarakat yang terdampak kabut asap.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.
