Headline.co.id, Jakarta ~ Indonesia mengajukan usulan kepada negara-negara anggota BRICS untuk memperkuat kerja sama dalam memetakan kebutuhan keterampilan tenaga kerja masa depan. Langkah ini dianggap strategis dalam menghadapi transformasi dunia kerja yang dipicu oleh perkembangan teknologi, perubahan demografi, dan transisi menuju ekonomi hijau. Usulan tersebut disampaikan oleh Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, dalam pertemuan BRICS Labour and Employment Ministers’ Meeting (LEMM) 2026 yang berlangsung di Hyderabad, India, pada Rabu (15/7/2026).
Yassierli menekankan bahwa proyeksi kebutuhan keterampilan harus menjadi agenda utama dalam kerja sama BRICS CONNECT. Hal ini penting agar setiap negara memiliki dasar yang kuat dalam merumuskan kebijakan ketenagakerjaan dan pengembangan sumber daya manusia. “Pemetaan kebutuhan keterampilan akan membantu negara-negara BRICS mengantisipasi perubahan struktur pasar kerja, mengidentifikasi kompetensi yang dibutuhkan industri, serta menyelaraskan kebijakan pendidikan dan pelatihan vokasi dengan kebutuhan dunia usaha,” ujar Yassierli.
Menurut Yassierli, tantangan ketenagakerjaan saat ini bersifat lintas negara, sehingga kolaborasi antaranggota BRICS sangat penting untuk memperkuat ketahanan pasar kerja dan meningkatkan daya saing tenaga kerja di tengah percepatan transformasi digital dan industri. Dalam forum tersebut, Menaker juga memaparkan kebijakan Indonesia untuk memperkuat pasar kerja yang inklusif dan adaptif. Kebijakan tersebut meliputi perluasan akses pelatihan kerja, penguatan perlindungan sosial bagi pekerja informal, pembentukan Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja (Satgas PHK), optimalisasi Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), serta peningkatan kesempatan kerja bagi perempuan, penyandang disabilitas, dan masyarakat di wilayah terpencil.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Sebagai bagian dari penguatan inklusi ketenagakerjaan, pemerintah Indonesia pada tahun ini membangun pusat pelatihan vokasi dan layanan ketenagakerjaan bagi penyandang disabilitas yang dilengkapi teknologi asistif dan contoh penataan tempat kerja yang ramah disabilitas. “Pemerintah terus memperkuat transisi dari dunia pendidikan menuju dunia kerja melalui Program Pemagangan Nasional yang menargetkan 150 ribu peserta serta Program Pelatihan Vokasi Nasional dengan target 300 ribu peserta sepanjang 2026,” katanya.
Selain itu, berbagai program prioritas nasional seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Kampung Nelayan Modern, dan hilirisasi komoditas strategis diarahkan untuk menjadi motor penciptaan lapangan kerja baru. Menurut Yassierli, keberhasilan program-program tersebut bergantung pada keterhubungan sistem pelatihan vokasi dan kebutuhan industri. Pemerintah juga mengembangkan sistem informasi pasar kerja terintegrasi yang menghubungkan pencari kerja dengan dunia usaha melalui satu platform layanan ketenagakerjaan. Sistem ini didukung oleh analisis pasar kerja dan policy dashboard untuk membantu pemerintah mengambil kebijakan secara lebih cepat, tepat, dan berbasis data.
Yassierli menegaskan komitmen Indonesia untuk memperkuat kolaborasi bersama negara-negara anggota BRICS dalam membangun ekosistem ketenagakerjaan yang tangguh, inklusif, dan berkelanjutan. “Kami berkomitmen untuk terus bekerja sama dengan negara-negara BRICS dalam membangun ekosistem ketenagakerjaan yang tangguh dan berkelanjutan,” pungkasnya.
