Headline.co.id, Jakarta ~ Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria, menekankan pentingnya peran humas sebagai penjernih informasi di tengah maraknya disinformasi dan perkembangan kecerdasan artifisial (AI). Pernyataan ini disampaikan Nezar saat membuka Kick Off Konvensi Humas Indonesia 2026 di Jakarta Pusat, Sabtu (11/7/2026). Menurutnya, humas harus mampu menjaga kepercayaan publik di era post-truth, di mana batas fakta dan fiksi semakin kabur.
Nezar menjelaskan bahwa dunia saat ini menghadapi tantangan besar dengan meningkatnya penggunaan platform digital sebagai sumber utama informasi. “Kita berada di era di mana opini publik lebih mudah dipengaruhi sentimen daripada fakta,” ujarnya, mengutip kajian World Economic Forum yang menyebut disinformasi sebagai salah satu risiko global paling serius.
Peran AI dalam Kehumasan
Nezar juga menyoroti peluang yang ditawarkan AI bagi profesi humas. Berdasarkan studi One Asia Communications tahun 2025, AI dapat digunakan untuk analisis sentimen publik secara real time, menjaga konsistensi pesan, dan memperkuat storytelling. Meski demikian, Nezar mengingatkan bahwa teknologi tidak dapat menggantikan nilai-nilai dasar dalam komunikasi. “Teknologi harus digunakan untuk memperkuat, bukan menggantikan, etika komunikasi,” tegasnya.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Tantangan dan Kompetensi Humas
Perkembangan teknologi agentic AI yang mampu menjalankan berbagai fungsi kehumasan menjadi tantangan tersendiri. Nezar menekankan pentingnya bagi para profesional humas untuk terus meningkatkan kompetensi, menguasai teknologi AI, serta memperkuat kemampuan berpikir kritis dan verifikasi informasi. “Humas harus memahami konteks sosial dan menjaga etika komunikasi yang tidak dapat sepenuhnya digantikan mesin,” katanya.
Regulasi dan Etika AI
Nezar juga menambahkan bahwa pemerintah di berbagai negara masih mencari formulasi terbaik dalam mengatur perkembangan AI. Pendekatan regulasi yang adaptif dan berbasis prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, keamanan, dan non-diskriminasi menjadi fokus utama. “Regulasi harus mampu mengimbangi perkembangan teknologi agar tetap bermanfaat bagi masyarakat,” ujarnya.
Menutup sambutannya, Nezar berharap Konvensi Humas Indonesia 2026 dapat menjadi momentum untuk memperkuat kapasitas profesi humas dalam menghadapi transformasi digital. “Kita harus siap menghadapi perubahan dan memanfaatkan teknologi untuk kebaikan bersama,” pungkasnya.
