Headline.co.id, Buru ~ Pemerintah disarankan untuk memfokuskan kembali Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan menargetkan daerah-daerah yang memiliki prevalensi stunting tinggi. Hal ini disampaikan oleh Prof. Dr. Ir. Sri Raharjo, M.Sc., Guru Besar Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Gadjah Mada, pada Senin (7/7). Menurutnya, meskipun program ini bertujuan baik untuk meningkatkan status gizi dan mengatasi stunting, pelaksanaannya perlu dirancang lebih matang agar efektif.
Sri Raharjo menyoroti bahwa meskipun prevalensi stunting nasional telah mendekati target di bawah 20 persen, beberapa provinsi di Indonesia Timur seperti Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur masih menunjukkan angka yang tinggi. Namun, distribusi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) lebih banyak berkembang di wilayah yang mudah dijangkau, bukan di kantong-kantong stunting. “Fasilitas penyediaan makanan bergizi seharusnya diprioritaskan di kantong-kantong stunting,” ujarnya.
Ia juga mengkritik pelaksanaan MBG yang terlalu terburu-buru tanpa memastikan kesiapan infrastruktur dan sumber daya pendukung. Akibatnya, muncul berbagai masalah seperti kasus keracunan makanan dan perlunya koreksi standar operasional dapur MBG. “Seharusnya kesiapan itu disusun terlebih dahulu sebelum program dijalankan secara besar-besaran,” jelas Sri Raharjo.
Optimalisasi Infrastruktur yang Ada
Sri Raharjo menyarankan agar pemerintah memanfaatkan fasilitas yang sudah ada di sekolah, seperti dapur dan kantin, daripada membangun dapur baru. Hal ini dapat dilakukan melalui koordinasi dengan Kementerian Pendidikan dan pemerintah daerah. Menurutnya, mekanisme penyelenggaraan MBG yang mengandalkan investasi menyebabkan pembangunan SPPG lebih banyak terjadi di daerah dengan infrastruktur memadai, sementara wilayah tertinggal yang membutuhkan justru terabaikan.
Pentingnya Keamanan Pangan
Aspek keamanan pangan dalam penyelenggaraan MBG juga dinilai belum mendapat perhatian memadai. Sri Raharjo menekankan bahwa produksi makanan dalam jumlah besar memerlukan keahlian teknologi pangan yang berfokus pada keamanan pangan. “Persoalannya bukan hanya gizinya cukup atau tidak, tetapi makanannya aman atau tidak,” katanya. Proses pengadaan bahan baku hingga distribusi harus memenuhi prinsip keamanan pangan untuk menghindari risiko seperti keracunan makanan.
Usulan Prioritas Kebijakan
Untuk meningkatkan efektivitas MBG, Sri Raharjo mengusulkan tiga prioritas utama. Pertama, fokus penerima manfaat harus pada kelompok yang benar-benar membutuhkan intervensi gizi, terutama di wilayah dengan prevalensi stunting tinggi. Kedua, evaluasi mekanisme penyediaan makanan di daerah 3T harus dilakukan, dan jika investasi tidak memungkinkan, pemerintah harus bertanggung jawab penuh. Ketiga, keberhasilan MBG harus diukur dari perubahan status gizi penerima manfaat, bukan sekadar jumlah makanan yang dibagikan.
Sri Raharjo menilai refocusing MBG adalah langkah tepat, namun evaluasi seharusnya menjadi bagian dari perencanaan awal agar pelaksanaan program lebih efektif dan efisien dalam menurunkan stunting di Indonesia.
